Susun RPD 2024-2026, Pemkab Sidrap Gelar Forum Perangkat Daerah

Published

3 tahun ago

27 Februari 2023

Kitasulsel,Sidrap — Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah guna menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Kabupaten Sidrap berlangsung Senin (27/2/2023), di Ruang Rapat Pimpinan Lantai lll Kantor Bupati Sidrap, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu.

Kegiatan ini menindaklanjuti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Forum dibuka Bupati Sidrap diwakili Asisten Adminitrasi Umum, Nasruddin Waris, didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sidrap, Andi Muhammad Arsjad yang sekaligus menjadi narasumber.

Menghadiri kegiatan, Wakil Ketua DPRD Sidrap, Kasman, Sekretaris Bappelitbangda, Herwin selaku moderator, para asisten dan kabag setda, kepala OPD, camat dan undangan Lainnya.

Nasruddin saat membuka kegiatan itu mengatakan, karena periodesasi RPJMD berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, penyusunan RKPD tahun 2024 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.
“Kabupaten Sidrap termasuk salah satu daerah di mana masa jabatan bupati berakhir tahun 2023, sehingga Menteri Dalam Negeri menginstruksikan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026,” ujarnya.

Dokumen ini, imbuh Nasruddin, selanjutnya disebut rencana pembangunan daerah (RPD) kabupaten/kota tahun 2024-2026 yang ditetapkan paling lambat pada pekan keempat bulan Maret tahun 2023.

“Dokumen RPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang akan menjadi pedoman strategis pembangunan selama jangka waktu 2024-2026, hingga ditetapkannya peraturan daerah tentang RPJMD oleh bupati dan wakil bupati hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024,” paparnya.

Mantan Kepala BKAD Sidrap itu menjelaskan, RPD kabupaten/kota diarahkan untuk memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD kabupaten/kota 2018-2023, RPJMD provinsi atau RPD provinsi, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

“Oleh karena itu, melalui forum ini diharapkan masukan dan saran positif serta konstruktif dari seluruh peserta forum guna penyempurnaan renstra Kabupaten Sidrap tahun 2024-2026. Sehingga mampu mensinergikan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat guna mendukung suksesnya pembangunan di Kabupaten Sidrap,” pungkas Nasruddin.

Sementara Kepala Bappelitbangda, Andi Muhammad Arsyad menguraikan, ada empat tujuan dalam RPD Kabupaten Sidrap 2024-2026. Pertama, meningkatkan pembangunan ekonomi dengan sasaran mengingkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah dan meningkatnya akses dan kesempatan kerja.

“Tujuan kedua, mengingkatnya kesejahteraan masyarakat. Sasarannya yaitu meningkatkan kualitas SDM, berkurangnya ketimpangan pendapatan, dan membaiknya kehidupan sosial kemasyarakatan,” tuturnya.

Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan menjadi tujuan ketiga. “Sasarannya meningkatkan mitigasi kebencanaan lingkungan,” terang Andi Arsjad.

Terakhir, tujuan keempat yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Di mana sasarannya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, dan meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam forum tersebut, para peserta membawa rancangan renstra perangkat daerah tahun 2024-2026 disertai prioritas perangkat daerah tahun 2024-2026.(win)

Provinsi Sulawesi Selatan

Fatmawati Rusdi Terima Tim BPS Sulsel, Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Published

28 detik ago

22 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Aryanto, bersama tim Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (22/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini memasuki tahap pendataan lapangan secara door to door di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, BPS Sulsel memaparkan mekanisme pendataan, cakupan sensus, hingga berbagai tantangan yang dihadapi petugas selama proses pengumpulan data berlangsung.

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menyambut baik pelaksanaan agenda statistik nasional tersebut. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Data yang valid sangat penting agar setiap kebijakan maupun program pemerintah benar-benar tepat sasaran. Dengan data yang baik, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sesuai kondisi riil masyarakat,” ujar Fatmawati.

Ia menegaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga menjadi momentum penting dalam memperkuat implementasi program Satu Data Indonesia melalui penyediaan informasi yang semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, Fatmawati mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas yang melakukan pendataan.

“Keberhasilan sensus ini bukan hanya tugas BPS. Dibutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Semakin baik data yang kita miliki, semakin baik pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, hasil sensus nantinya akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas ekonomi dan dunia usaha di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.

“Hasil sensus ini akan menjadi salah satu referensi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan berbasis data, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.

Aryanto menjelaskan, pendataan dilakukan secara door to door oleh petugas lapangan yang telah mendapatkan pelatihan sesuai standar BPS. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan informasi yang dikumpulkan memiliki kualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, BPS juga terus memperkuat pemanfaatan berbagai sumber data pendukung serta data administratif pemerintah sebagai bagian dari upaya penguatan ekosistem Satu Data Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, petugas sensus menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari menjangkau kawasan padat penduduk hingga memperoleh akses pendataan di sejumlah kompleks perumahan tertutup. Meski demikian, proses pendataan terus berjalan dengan dukungan ribuan petugas yang telah diterjunkan ke seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Aryanto menambahkan, setiap proses wawancara membutuhkan waktu rata-rata sekitar 30 menit karena kuesioner memuat berbagai informasi yang diperlukan untuk memperoleh gambaran aktivitas ekonomi secara lebih lengkap dan akurat.

Oleh karena itu, BPS mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan terbuka saat petugas sensus melakukan pendataan.

“Partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas hasil sensus. Semakin lengkap dan akurat informasi yang diberikan, semakin baik pula data yang dihasilkan untuk mendukung pembangunan ke depan,” tutup Aryanto.