Pj Sekda Andi Aslam Terima Kunjungan Delegasi University Teknologi Malaysia

Published

3 tahun ago

1 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Penjabat Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Andi Aslam Patonangi, menerima kunjungan jajaran civitas akademika University Teknologi Malaysia, di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 1 Maret 2023.

Andi Aslam dalam membacakan sambutan Gubernur Sulsel, mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulsel sangat menyambut baik kemungkinan terjalinnya kerjasama antara Pemprov Sulsel dengan University Teknologi Malaysia (UTM).

Menurutnya, riset dan teknologi merupakan faktor pendukung yang dapat mendorong pemerintahan yang modern dan meningkatkan pembangunan daerah secara merata.

“UTM dikenal dengan risetnya dalam bidang teknik, sains dan teknologi. Hal ini tentunya amat sangat dapat dimanfaatkan untuk memajukan sektor pendidikan dan penelitian di Provinsi Sulsel,” jelasnya.

Andi Aslam mengungkapkan, percepatan pembangunan daerah terutama bagi wilayah terpencil dan tertinggal tak cukup dengan program yang bersifat amal. Penggunaan teknologi sebagai modal masyarakat untuk memberdayakan diri dapat meningkatkan ekonomi serta daya tahan masyarakat.

Dengan demikian, Andi Aslam sangat berharap kerjasama Pemprov Sulsel dengan UTM bisa terealisasi. Terlebih, saat ini, UTM juga telah menjalin kerjasama dengan sejumlah universitas di Kota Makassar. Seperti Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar (UNM).

“Kami sangat menantikan kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan. Kerja sama dengan UTM tentunya merupakan kesempatan yang berharga bagi para pelajar, tenaga pendidik dan peneliti kita, sehingga hasil penelitian dari peneliti-peneliti handal kita, pada akhirnya dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik di Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Vice Chancellor UTM, Prof Datuk Ir Rs Dr Ahmad Fauzi bin Ismail, juga menyambut baik tawaran Pemprov Sulsel untuk jalinan kerjasama tersebut.
Terlebih lagi, Indonesia dengan Malaysia memiliki rumpun yang sama. Sehingga, kerjasama tersebut juga dapat menjadi keberkatan bagi UTM.

“Kita ini serumpun, satu nusantara dan kalau kita mempunyai semangat jatidiri dan kekuatan dalam untuk kita sama-sama membangun teknologi melalui UTM, mengajarkan teknologi, sains teknologi dan juga keciptaaan bersama-sama dengan Universitas dan dengan Pemerintah Sulawesi Selatan dan ini juga sejatinya menambah keberkatan,” terangnya.

Prof Ahmad Fauzi mengatakan, pihaknya bersedia bekerjasama jika mendapat keberkahan dari Allah Subhana Wa Ta’ala.

Turut Hadir sebagai delegasi UTM, yakni CEO/Managing Director Institu of Translation and Book Malaysia Sakri bin Abdullah, Deputy of vice chancellor UTM Prof Dr Rosli bin Md Illias, Chair of Health & Wellness Research Alliance, Prof Ir Ts Dr Roshanida binti A Rahman, Deputy Director of UTM Press UTM Yosman bin Mohd Bain. (*)

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

7 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.