Pj Sekda Andi Aslam Terima Kunjungan Delegasi University Teknologi Malaysia

Published

3 tahun ago

1 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Penjabat Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Andi Aslam Patonangi, menerima kunjungan jajaran civitas akademika University Teknologi Malaysia, di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 1 Maret 2023.

Andi Aslam dalam membacakan sambutan Gubernur Sulsel, mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulsel sangat menyambut baik kemungkinan terjalinnya kerjasama antara Pemprov Sulsel dengan University Teknologi Malaysia (UTM).

Menurutnya, riset dan teknologi merupakan faktor pendukung yang dapat mendorong pemerintahan yang modern dan meningkatkan pembangunan daerah secara merata.

“UTM dikenal dengan risetnya dalam bidang teknik, sains dan teknologi. Hal ini tentunya amat sangat dapat dimanfaatkan untuk memajukan sektor pendidikan dan penelitian di Provinsi Sulsel,” jelasnya.

Andi Aslam mengungkapkan, percepatan pembangunan daerah terutama bagi wilayah terpencil dan tertinggal tak cukup dengan program yang bersifat amal. Penggunaan teknologi sebagai modal masyarakat untuk memberdayakan diri dapat meningkatkan ekonomi serta daya tahan masyarakat.

Dengan demikian, Andi Aslam sangat berharap kerjasama Pemprov Sulsel dengan UTM bisa terealisasi. Terlebih, saat ini, UTM juga telah menjalin kerjasama dengan sejumlah universitas di Kota Makassar. Seperti Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar (UNM).

“Kami sangat menantikan kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan. Kerja sama dengan UTM tentunya merupakan kesempatan yang berharga bagi para pelajar, tenaga pendidik dan peneliti kita, sehingga hasil penelitian dari peneliti-peneliti handal kita, pada akhirnya dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik di Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Vice Chancellor UTM, Prof Datuk Ir Rs Dr Ahmad Fauzi bin Ismail, juga menyambut baik tawaran Pemprov Sulsel untuk jalinan kerjasama tersebut.
Terlebih lagi, Indonesia dengan Malaysia memiliki rumpun yang sama. Sehingga, kerjasama tersebut juga dapat menjadi keberkatan bagi UTM.

“Kita ini serumpun, satu nusantara dan kalau kita mempunyai semangat jatidiri dan kekuatan dalam untuk kita sama-sama membangun teknologi melalui UTM, mengajarkan teknologi, sains teknologi dan juga keciptaaan bersama-sama dengan Universitas dan dengan Pemerintah Sulawesi Selatan dan ini juga sejatinya menambah keberkatan,” terangnya.

Prof Ahmad Fauzi mengatakan, pihaknya bersedia bekerjasama jika mendapat keberkahan dari Allah Subhana Wa Ta’ala.

Turut Hadir sebagai delegasi UTM, yakni CEO/Managing Director Institu of Translation and Book Malaysia Sakri bin Abdullah, Deputy of vice chancellor UTM Prof Dr Rosli bin Md Illias, Chair of Health & Wellness Research Alliance, Prof Ir Ts Dr Roshanida binti A Rahman, Deputy Director of UTM Press UTM Yosman bin Mohd Bain. (*)

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

7 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.