Sulsel Menjadi Tuan Rumah East Indonesia Tourism & Investment Summit 2023

Published

2 tahun ago

3 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman mengatakan provinsi tersebut menjadi tuan rumah East Indonesia Tourism and Investment Summit 2023 pada 3-4 Maret 2023.

Gubernur Sulsel dalam keterangannya di Makassar, Jumat, mengatakan posisi Sulsel sebagai tuan rumah dapat menjadi sarana promosi wisata dan investasi provinsi itu.

Untuk itu Gubernur Andi Sudirman meminta agar kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pariwisata dan Investasi Indonesia Timur itu dipersiapkan dengan sangat baik.

Pihak penyelenggara mengundang duta besar negara-negara sahabat, antara lain dari Australia, Jerman, Malaysia, India, Banglades, dan Singapura. Tercatat juga sejumlah menteri diundang dan akan hadir.

Sementara itu,Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulsel Andry Arief Bulu menyampaikan dengan Sulsel menjadi tuan rumah dapat menggalakkan pariwisata dan kaitannya dengan investasi di provinsi tersebut.

Lebih lanjut, kata dia, Sulsel sendiri merekomendasikan potensi di Kabupaten Bulukumba dan Kawasan Geopark Maros – Pangkep menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru.

“Yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Bulukumba dan Kawasan Ekonomi Khusus Geopark Maros-Pangkep, sehingga tujuan besarnya nanti, kita jadikan Sulsel ini menjadi destinasi wisata super prioritas yang keenam di Indonesia. Karena potensi kita luar biasa di sini,” ujar Andry Arif.

Pada pelaksanaan hari terakhir yaitu tanggal 4 Maret 2023 akan dilaksanakan kegiatan Anti Malas Gerak (Anti Mager). “Anti Mager merupakan salah satu program Pemprov Sullsel. Selain dari pelaku industri pariwisata juga dari masyarakat umum akan ikut,” ucapnya.

Kementrian Agama RI

Menag RI Nasaruddin Umar Gandeng KPK, Pastikan Penyelenggaraan Haji Bebas Korupsi

Published

18 jam ago

23 Januari 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—JAKARTA – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Pendampingan ini bertujuan memastikan pelaksanaan yang transparan dan bersih dari praktik penyimpangan, khususnya terkait pengisian kuota haji dan pendampingan muhrim yang selama ini diduga menjadi objek jual beli oleh oknum tertentu.

“Kami sudah berbicara dengan KPK mengenai masalah haji ini. Mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin Umar

Menurutnya, pendampingan tidak hanya dilakukan di Tanah Air, tetapi juga di Arab Saudi untuk memastikan pelayanan bagi jamaah haji berjalan sesuai aturan.

Selain itu, hubungan antara Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Pengelola Haji (BPH) juga harus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Permintaan pendampingan ini sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana tercantum dalam Astacita poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Sinergi yang kuat dengan KPK sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan. Ini adalah tanggung jawab kita kepada umat,” tambahnya.

Dengan langkah ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin transparan, bersih, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

Diketahui langkah Menag RI melibatkan KPK dalam semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dilingkup kemenag yang berpotensi merugikan negara disambut baik ketua KPK.

“Apresiasi buat pak Prof dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi terjadi di lingkungan kementerian yang di pimpin,keseriusan beliau kami lihat sejak beliau mendatangi kantor kami dan mensinergikan program yang ada agar kpk terlibat guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktek korupsi,jelas pimpinan kpk.