Hari Ketiga, Workshop Program Capacity Building, Tekankan Stakholder Analisis

Published

3 tahun ago

8 Maret 2023

Kitasulsel, Makassar-–,Hari ketiga Workshop Program Capacity Building Temasek Foundation Singapore Cooperation Enterprise (SCE) yang diikuti ASN Pemkot Makassar, memperdalam tentang pengembangan jadwal project berdasarkan hasil analitik.

Dalam penentuan sebuah project, tidak dilakukan secara serta merta, tetapi melalui beberapa tahapan analisis.

Melalui workshop dihari ketiga, peserta workshop mendapatkan pemahaman cara menganalisis project hingga pada tahap mencoba membuat project yang sesuai dengan hasil analitik.

Tim ahli Temasek SCE Singapura, Mr Nailul Hafiz bersama Ms Maler Ratnam, dalam pemaparannya menjelaskan beberapa faktor penentu keberhasilan project, melalui analisa- analisa, seperti analisa cost and benefit, serta stakholder analisis.

“Penentuan biaya project harus memperhatikan potensial income yang akan dihasilkan jika project tersebut berjalan,” ungkap Ms Males Ratnam, di Hotel Aston, Rabu (8/03/2023).

Sementara itu Kepala Bagian Kerja Sama Pemkot Makassar, Andi Zulfitra Dianta, menyebutkan pentingnya pemahaman ini, guna penyempurnaan program yang telah ditetapkan di Makassar.

“Kedua analisis ini sangat penting, untuk menyempurnakan project masing-masing kelompok. Hal ini untuk menganalisa ketika membuat suatu kebijakan, siapa saja stakholder yang harus dilibatkan, dan posisinya seperti apa. Kemampuan analisis stakholder ini sangat bermanfaat untuk keberlanjutan program, dengan menganalisa peran masing-masing stakholder yang terlibat,” ujarnya

Begitupun dengan cost and benefit analisis, menggambarkan tentang mengeluarkan suatu kebijakan, menghasilkan apa dengan biaya berapa.

“Dengan kemampuan analisis ini, kita akan mampu menemukan kebijakan yang efektif dan efisien,” lanjut Andi Zulfitra.

Ia melanjutkan, kedua analisis ini sangat baik untuk menyempurnakan kebijakan yang sudah ada, semisal pada aplikasi Pakinta, telah berjalan dengan baik namun dapat dilakukan penyempurnaan dengan melakukan analisis cost and benefit.

“Dapat dilakukan penambahan-penambahan fitur dalam aplikasi, ataupun menganalisis kebutuhan stakeholdernya apa, sebagai penyempurnaan,” pungkasnya. (*)

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

14 jam ago

13 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.