Liberti Sitinjak Kumpulkan 33 Kepala UPT Bahasa Pengendalian Gratifikasi & Benturan Kepentingan

Kitasulsel, Makassar, — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) Liberti Sitinjak mengatakan, permasalahan suap, gratifikasi, benturan kepentingan, dan korupsi merupakan persoalan serius di dalam suatu organisasi.
Hal ini disampaikan Kakanwil saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan Korupsi di Hotel Claro.

Lanjut Liberti Sitinjak, kegiatan di atas merupakan bagian dari perwujudan reformasi birokrasi pada Kanwil Sulsel.
“Pada Kanwil Sulsel dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya telah lama terbentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Benturan Kepentingan. Ini membuktikan komitmen pimpinan dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” jelas Kakanwil.

Lebih jauh Liberti meminta jajarannya untuk tunduk dan taat pada aturan organisasi dan juga mampu menanamkan perubahan mind set dan culture set dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan masyarakat.
Sementara itu Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayuningsih menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mencegah benturan kepentingan dan membangun integritas seluruh pegawai yang bersih dan bebas dari praktek korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.
Adapun kegiatan ini diikuti 100 orang peserta, terdiri dari 33 Kepala UPT beserta Tim UPG pada satuan kerja masing-masing serta Tim UPG Kanwil.
Narasumber pertama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar menekankan penerapan budaya organisasi yang telah ada pada Kemenkumham yakni tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif (PASTI).
Adapun kepuasan layanan publik dapat diukur dari terpenuhinya ekpektasi masyarakat atas layanan yang diterima sesuai standar layanan yang telah ditetapkan
Narasumber kedua Jaksa Utama Pratama Kejati Sulsel, Mudazzir Munsyir menjelaskan, benturan kepentingan bisa menjadi kasus korupsi jika di dalamnya terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi juncto UU No.20 Tahun 2001.
“Benturan kepentingan menjadi pelanggaran pidana korupsi jika terkandung juga 7 jenis unsur korupsi yaitu merugikan keuangan negara, terjadi suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi,” terang Mudazzir.(*)

Provinsi Sulawesi Selatan
Lepas Perwira Transportasi PIP Makassar, Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry Sampaikan Asta Cita Presiden Prabowo

Kitasulsel–MAKASSAR Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry menjadi Inspektur Upacara Wisuda Mahasiswa Program Diploma IV, Pelepasan Diklat Pelaut Peningkatan Tingkat I dan Penutupan Diklat Pelaut Peningkatan Tingkat II, III IV dan V perwira Transportasi Kampus II Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, di Jalan Salodong, Makassar, Senin, 17 Februari 2025.
“Dengan ini saya sebagai Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melepas perwira transportasi,” demikian ucap Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry dalam Pelepasan Perwira Transportasi PIP Makassar.

Prof Fadjry menyampaikan terima kasih kepada Direktur PIP Makassar yang sudah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk menjadi Inspektur upacara dalam acara wisuda dan pelepasan Diklat PIP Makassar.
“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kehormatan dan telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi inspektur upacara. Selamat kepada orang tua anak-anak nya sudah menjadi ahli transportasi laut,” kata Prof Fadjry Djufry.

Melalui kesempatan tersebut, ia menyampaikan beberapa hal kepada 201 perwira ahli transportasi PIP Makassar dan 721 siswa Diklat Peningkatan PIP Makassar. Antara lain bagaimana program Asta Cita pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran.
“Program Asta Cita, seperti Makan Bergizi Gratis akan dilakukan di seluruh daerah, untuk seluruh sekolah. Kemudian Pemeriksaan Kesehatan Gratis, akan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Dan swasembada pangan rakyat Indonesia, tahun ini tidak ada impor beras lagi,” tutur Prof Fadjry Djufry.
Prof Fadjry Djufry menyampaikan pesan-pesan penting kepada seluruh siswa dan alumni PIP Makassar agar terus menjaga nama baik bangsa dan negara serta almamater selama bertugas dimanapun.
“Saya berpesan agar terus menjaga nama baik almamater, menjaga nama baik bangsa dan negara. Semua harus saling menjaga karena kita semua akan lebih banyak berinteraksi dengan berbagai negara luar,” pesannya.
Yang paling penting, lanjut Prof Fadjry Djufry, semua harus mengingat baik-baik apa yang disampaikan seluruh dosen dan tim pengajar selama empat tahun di PIP Makassar.
“Semua hal tentu melalui proses, tidak begitu mudah, Anda semua belajar selama empat tahun, bagaimana berinteraksi dengan sesama, tim pengajar dan demikian juga setelah Anda semua selesai ini.
Bagaimana Anda semua berinteraksi di dunia luar, ingat apa yang disampaikan oleh dosen dan seluruh tim pengajar selama empat tahun,” pesan Prof Fadjry Djufry. (*)
-
Politics5 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
8 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
12 bulan ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
11 bulan ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
9 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login