Sesitjen Beri Penguatan Integritas Pada 33 Kasatker Kemenkumham Sulsel

Published

3 tahun ago

9 Maret 2023

Kitasulsel, Makassar, -Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sesitjen Kemenkumham) R. Natanegara Kartika Purnama beri penguatan integritas pada 33 Kepala Satuan Kerja Kanwil Kemenkumham Sulsel di Hotel Claro, (08/03).

R Natanegara mengatakan, ada empat area yang rentan terhadap tindak pidana korupsi di birokrasi, yakni pada pengelolaan anggaran, sektor pelayanan publik, pengadaaan barang dan jasa, serta pengelolaan BMN.

“Berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi juncto UU No.20 Tahun 2001 terdapat 7 klasifikasi korupsi yakni merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan,” jelas Ses Itjen.

Namun yang menjadi asal muasal munculnya korupsi di area pemerintahan biasanya berawal dari Gratifikasi. Gratifikasi yang dimaksud yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas Penyelenggara Negara

“Kalau memungkinkan untuk menolak gratifikasi yang terindikasi sebagai suap, maka kita harus menolaknya, namun jika tidak maka boleh diterima tapi harus dilaporkan,” pesan R. Natanegara

Dalam kaitannya dengan pembangunan zona integritas untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN maka setiap unit kerja wajib melakukan pengendalian dan pembinaan berkelanjutan untuk menghilangkan potensi resiko yang ditimbulkan.

“Lima Indikator yang harus dibangun yakni Pengendalian Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, dan Whistleblowing System, dan Penanganan Benturan Kepentingan,” pesan Ses Itjen.

Pada kesempatan yang sama Kepala Divisi Administrasi Kanwil Sulsel, Indah Rahayu Ningsih berpesan kepada jajarannya untuk konsisten membangun iklim kerja berintegritas sebagaimana arahan Kakanwil Liberti Sitinjak yang sejalan dengan pemaparan Ses Itjen.(*)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Bupati Sidrap Hadiri Rakornas Mitigasi Kekeringan 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Ketahanan Pangan

Published

14 detik ago

20 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP — Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang, Syaharuddin Alrif, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian Tahun 2026 yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Syaharuddin hadir didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (TPHPKP) Sidrap, Ibrahim. Rakornas ini menjadi forum strategis untuk memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan yang berpotensi mengganggu produktivitas pertanian nasional.

Rapat yang diinisiasi Kementerian Pertanian RI itu juga membahas arah kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya alam daerah guna mendorong kemandirian pangan, peningkatan produksi protein, hingga pengembangan energi terbarukan.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim.

“Mitigasi kekeringan harus dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berbasis data. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan air untuk lahan pertanian,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah konkret yang perlu dilakukan meliputi optimalisasi embung, perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, pemanfaatan pompanisasi, serta penggunaan teknologi pertanian modern.

“Perlu kekompakan antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Indonesia swasembada pangan,” tegas Amran.

Dalam forum tersebut, Kementerian Pertanian juga menyampaikan komitmen dukungan kepada daerah yang telah menyiapkan usulan strategis, termasuk percepatan pembangunan dan rehabilitasi irigasi, penggunaan varietas tahan kekeringan, serta penguatan sistem informasi iklim.

Menanggapi hal itu, Syaharuddin Alrif menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk segera menindaklanjuti hasil rakornas dengan langkah nyata di daerah. Ia menilai mitigasi kekeringan menjadi hal krusial mengingat Sidrap merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

“Sidrap berkomitmen penuh dalam mendukung target swasembada pangan nasional. Kami akan memastikan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat agar program mitigasi kekeringan berjalan optimal,” pungkasnya.