Connect with us

Sesitjen Beri Penguatan Integritas Pada 33 Kasatker Kemenkumham Sulsel

Published

on

Kitasulsel, Makassar, -Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sesitjen Kemenkumham) R. Natanegara Kartika Purnama beri penguatan integritas pada 33 Kepala Satuan Kerja Kanwil Kemenkumham Sulsel di Hotel Claro, (08/03).

R Natanegara mengatakan, ada empat area yang rentan terhadap tindak pidana korupsi di birokrasi, yakni pada pengelolaan anggaran, sektor pelayanan publik, pengadaaan barang dan jasa, serta pengelolaan BMN.

“Berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi juncto UU No.20 Tahun 2001 terdapat 7 klasifikasi korupsi yakni merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan,” jelas Ses Itjen.

Namun yang menjadi asal muasal munculnya korupsi di area pemerintahan biasanya berawal dari Gratifikasi. Gratifikasi yang dimaksud yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas Penyelenggara Negara

“Kalau memungkinkan untuk menolak gratifikasi yang terindikasi sebagai suap, maka kita harus menolaknya, namun jika tidak maka boleh diterima tapi harus dilaporkan,” pesan R. Natanegara

Dalam kaitannya dengan pembangunan zona integritas untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN maka setiap unit kerja wajib melakukan pengendalian dan pembinaan berkelanjutan untuk menghilangkan potensi resiko yang ditimbulkan.

“Lima Indikator yang harus dibangun yakni Pengendalian Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, dan Whistleblowing System, dan Penanganan Benturan Kepentingan,” pesan Ses Itjen.

Pada kesempatan yang sama Kepala Divisi Administrasi Kanwil Sulsel, Indah Rahayu Ningsih berpesan kepada jajarannya untuk konsisten membangun iklim kerja berintegritas sebagaimana arahan Kakanwil Liberti Sitinjak yang sejalan dengan pemaparan Ses Itjen.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Menag Bahas Konferensi Imam Dunia 2026 Bersama Dubes Arab Saudi, Perkuat Diplomasi Perdamaian

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi, di Jakarta, Rabu (8/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Menteri Agama menyampaikan rencana penyelenggaraan Konferensi Imam Dunia yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026 di Jakarta.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi, sekaligus membahas berbagai inisiatif kerja sama di bidang keagamaan, perdamaian, dan pemberdayaan masyarakat.

Menteri Agama menjelaskan, Kementerian Agama terus mendorong penguatan peran rumah ibadah sebagai ruang dialog, perdamaian, serta pusat pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, Konferensi Imam Dunia akan menjadi wadah kolaborasi para pemimpin agama dari berbagai negara dalam membangun diplomasi perdamaian sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap isu lingkungan hidup.

“Kami berharap konferensi ini dapat memperkuat peran rumah ibadah sebagai jembatan perdamaian, mempererat persaudaraan umat, sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan kemanusiaan dan lingkungan,” ujar Nasaruddin Umar.

Menag juga menekankan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mencontohkan keberhasilan program Posko Mudik di masjid-masjid selama Ramadan lalu yang dimanfaatkan ribuan pemudik sebagai tempat beristirahat dengan aman sebelum melanjutkan perjalanan.

Selain menyediakan fasilitas istirahat, program tersebut juga melibatkan masyarakat melalui gerakan sedekah makanan berbuka puasa bagi para pemudik, sehingga memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial.

“Masjid harus menjadi tempat yang memberdayakan umat. Kehadirannya bukan sekadar sebagai tempat ibadah, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Menag.

Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa rumah ibadah memiliki peran strategis dalam mendukung keselamatan masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, dan mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kesempatan itu, Nasaruddin Umar juga berharap Pemerintah Arab Saudi dapat memberikan dukungan terhadap berbagai program kerja sama yang dikembangkan Indonesia, termasuk rencana penyelenggaraan Konferensi Imam Dunia di Masjid Istiqlal.

Sementara itu, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi, menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis bagi Arab Saudi. Ia memastikan berbagai bentuk kerja sama yang telah terjalin akan terus menjadi perhatian pemerintahnya.

“Indonesia merupakan negara yang sangat penting bagi Arab Saudi. Berbagai program kerja sama yang dibangun bersama akan terus kami perhatikan dan tindak lanjuti,” ujar Faisal.

Rencana penyelenggaraan Konferensi Imam Dunia diharapkan menjadi forum internasional yang memperkuat peran para imam dan rumah ibadah dalam membangun perdamaian, mempererat persaudaraan antarumat, serta mendorong kolaborasi global untuk menjawab berbagai tantangan kemanusiaan dan lingkungan hidup.

Continue Reading

Trending