Connect with us

/www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153
">
Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Sesitjen Beri Penguatan Integritas Pada 33 Kasatker Kemenkumham Sulsel

Published

on

Kitasulsel, Makassar, -Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sesitjen Kemenkumham) R. Natanegara Kartika Purnama beri penguatan integritas pada 33 Kepala Satuan Kerja Kanwil Kemenkumham Sulsel di Hotel Claro, (08/03).

R Natanegara mengatakan, ada empat area yang rentan terhadap tindak pidana korupsi di birokrasi, yakni pada pengelolaan anggaran, sektor pelayanan publik, pengadaaan barang dan jasa, serta pengelolaan BMN.

“Berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi juncto UU No.20 Tahun 2001 terdapat 7 klasifikasi korupsi yakni merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan,” jelas Ses Itjen.

Namun yang menjadi asal muasal munculnya korupsi di area pemerintahan biasanya berawal dari Gratifikasi. Gratifikasi yang dimaksud yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas Penyelenggara Negara

“Kalau memungkinkan untuk menolak gratifikasi yang terindikasi sebagai suap, maka kita harus menolaknya, namun jika tidak maka boleh diterima tapi harus dilaporkan,” pesan R. Natanegara

Dalam kaitannya dengan pembangunan zona integritas untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN maka setiap unit kerja wajib melakukan pengendalian dan pembinaan berkelanjutan untuk menghilangkan potensi resiko yang ditimbulkan.

“Lima Indikator yang harus dibangun yakni Pengendalian Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, dan Whistleblowing System, dan Penanganan Benturan Kepentingan,” pesan Ses Itjen.

Pada kesempatan yang sama Kepala Divisi Administrasi Kanwil Sulsel, Indah Rahayu Ningsih berpesan kepada jajarannya untuk konsisten membangun iklim kerja berintegritas sebagaimana arahan Kakanwil Liberti Sitinjak yang sejalan dengan pemaparan Ses Itjen.(*)

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply


Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Pimpin Upacara Harkitnas 2026, Tekankan Pentingnya Jaga Generasi Muda di Era Digital

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 yang digelar di Kota Makassar, Selasa (20/5/2026).

Peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, yang menekankan pentingnya menjaga dan membina generasi muda sebagai fondasi utama kemajuan bangsa di tengah perkembangan teknologi dan tantangan era digital yang semakin kompleks.

Dalam kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menyoroti pentingnya semangat kebangkitan nasional sebagai kekuatan kolektif bangsa dalam menghadapi perubahan zaman.

Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparatur sipil negara, pelajar, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat Kota Makassar.

Dalam amanat yang dibacakan, disebutkan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali semangat perjuangan bangsa sejak berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908.

Lahirnya Boedi Oetomo dinilai menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran persatuan nasional serta perjuangan intelektual rakyat Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kedaulatan bangsa.

Namun, tantangan bangsa saat ini disebut telah mengalami perubahan signifikan. Jika dahulu perjuangan berfokus pada mempertahankan wilayah dan kemerdekaan fisik, maka kini bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan menjaga kedaulatan informasi, keamanan data, serta transformasi digital yang sehat dan berkelanjutan.

Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa masyarakat harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai persatuan dan kebangsaan.

Menurutnya, generasi muda perlu dibekali kemampuan literasi digital yang baik agar mampu memanfaatkan teknologi secara positif sekaligus terhindar dari berbagai dampak negatif ruang digital.

“Perjuangan saat ini bukan lagi sekadar mempertahankan wilayah, tetapi juga menjaga kedaulatan informasi dan membangun karakter generasi muda agar siap menghadapi era digital,” ujar Aliyah dalam amanatnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan digital, serta menjaga ruang digital yang aman dan sehat bagi anak-anak dan generasi muda.

Dalam sambutan tersebut, pemerintah turut menyoroti berbagai program strategis nasional yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia.

Beberapa program yang disampaikan antara lain Program Makan Bergizi Gratis, pemerataan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, hingga layanan Cek Kesehatan Gratis yang terus diperluas di berbagai daerah.

Program-program tersebut disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat kualitas generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS.

Regulasi tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan sesuai bagi tumbuh kembang anak di tengah derasnya arus informasi digital.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan platform digital dan penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melindungi anak dari berbagai potensi ancaman di dunia maya.

Dalam kesempatan itu, Aliyah Mustika Ilham berharap momentum Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial tahunan, tetapi menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan semangat gotong royong.

Menurutnya, nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa harus terus diterjemahkan dalam tindakan nyata yang relevan dengan tantangan zaman saat ini.

“Semangat Kebangkitan Nasional harus terus hidup dalam tindakan nyata, melalui kolaborasi, kepedulian sosial, dan komitmen membangun masa depan generasi bangsa,” ujarnya.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Kota Makassar juga menjadi refleksi bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan karakter, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia.

Dengan semangat kebangkitan nasional, pemerintah berharap seluruh lapisan masyarakat dapat terus bersinergi menjaga persatuan bangsa serta mendukung transformasi Indonesia menuju negara yang lebih maju, berdaulat, dan berdaya saing di era digital.

Continue Reading

Trending