Sesitjen Beri Penguatan Integritas Pada 33 Kasatker Kemenkumham Sulsel

Published

3 tahun ago

9 Maret 2023

Kitasulsel, Makassar, -Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sesitjen Kemenkumham) R. Natanegara Kartika Purnama beri penguatan integritas pada 33 Kepala Satuan Kerja Kanwil Kemenkumham Sulsel di Hotel Claro, (08/03).

R Natanegara mengatakan, ada empat area yang rentan terhadap tindak pidana korupsi di birokrasi, yakni pada pengelolaan anggaran, sektor pelayanan publik, pengadaaan barang dan jasa, serta pengelolaan BMN.

“Berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi juncto UU No.20 Tahun 2001 terdapat 7 klasifikasi korupsi yakni merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan,” jelas Ses Itjen.

Namun yang menjadi asal muasal munculnya korupsi di area pemerintahan biasanya berawal dari Gratifikasi. Gratifikasi yang dimaksud yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas Penyelenggara Negara

“Kalau memungkinkan untuk menolak gratifikasi yang terindikasi sebagai suap, maka kita harus menolaknya, namun jika tidak maka boleh diterima tapi harus dilaporkan,” pesan R. Natanegara

Dalam kaitannya dengan pembangunan zona integritas untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN maka setiap unit kerja wajib melakukan pengendalian dan pembinaan berkelanjutan untuk menghilangkan potensi resiko yang ditimbulkan.

“Lima Indikator yang harus dibangun yakni Pengendalian Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, dan Whistleblowing System, dan Penanganan Benturan Kepentingan,” pesan Ses Itjen.

Pada kesempatan yang sama Kepala Divisi Administrasi Kanwil Sulsel, Indah Rahayu Ningsih berpesan kepada jajarannya untuk konsisten membangun iklim kerja berintegritas sebagaimana arahan Kakanwil Liberti Sitinjak yang sejalan dengan pemaparan Ses Itjen.(*)

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Pemkab Lutim Dorong Peran Komunitas Otomotif dalam Pembangunan Sosial dan Budaya

Published

6 jam ago

4 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) terus mendorong peran aktif komunitas masyarakat, termasuk komunitas otomotif, dalam mendukung pembangunan sosial dan budaya di daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Parmudora) Kabupaten Luwu Timur, Muhammad Safaat DP, saat mewakili Bupati menghadiri Deklarasi dan Anniversary 1 Dekade CB Hai Bro Luwu Timur di Permandian Alam Uelanti, Kecamatan Mangkutana, Sabtu (4/4/2026).

Menurut Safaat, Pemkab Lutim memandang komunitas seperti CB Hai Bro memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai wadah penyaluran hobi, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menumbuhkan nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta budaya tertib di tengah masyarakat.

“Komunitas seperti CB Hai Bro ini bukan hanya soal hobi, tetapi juga tentang kebersamaan dan kontribusi nyata kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah berharap komunitas tersebut dapat terus berkembang menjadi organisasi yang solid sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

“Saya berharap komunitas CB Hai Bro Luwu Timur dapat terus berkembang menjadi komunitas yang tidak hanya solid di jalan, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Jadilah pelopor keselamatan berkendara, pelopor tertib berlalu lintas, serta pelopor kegiatan sosial yang menyentuh masyarakat,” pesannya.

Selain itu, Safaat juga mengajak seluruh anggota komunitas untuk menjaga nama baik organisasi serta menunjukkan citra positif di tengah masyarakat, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berbudaya.

Perayaan satu dekade CB Hai Bro Luwu Timur berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari rolling bikers, deklarasi komunitas, hiburan live music, hingga pembagian doorprize.

Momentum ini sekaligus menjadi ajang memperkuat sinergi antara Pemkab Lutim dan komunitas masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah berbasis partisipasi aktif warga.