Connect with us

Panen Lobster Air Tawar di Lorong Wisata, Fatmawati Apresiasi Kemajuan UMKM Lorong

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi memanen Lobster air tawar di Lorong Wisata Houston Cendana,  Jalan Tanjung Lereh, Kecamatan Mamajang, Sabtu (11/03/2023).

Didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Mahyuddin, diperkirakan Fatmawati memanen perdana Lobster air tawar sebanyak 6 kilogram. Lobsternya pun berukuran besar.

Fatmawati menilai, panen ini sebagai bentuk keseriusan warga dalam menggarap apa yang telah menjadi program Pemerintah Kota Makassar untuk memajukan UMKM lorong.

Sejatinya, inisiasi Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto ini memberikan angin segar bagi warga di Lorong Wisata untuk memajukan perekonomian Kota Makassar.

“Ini panen perdana Lobster air tawar di Lorong Wisata Houston Mamajang. Besar-besar Lobsternya. Warganya sangat telaten mengurusi budidaya Lobster ini,” ujarnya.

Fatmawati pun mengapresiasi kolaborasi antara dinas terkait yang mensupport penyediaan bibit-bibit di Lorong Wisata.

“DP2 ini bibit-bibit lobsternya yang diberikan ke warga sangat bagus. Buktinya berhasil panennya. Dan yang lain saya lihat sudah bertelur lagi. Saya bangga juga dengan UMKM Lorong ini,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Makassar, Evi Aprialti menuturkan jikalau pihaknya membagikan bibit Lobster air tawar sebanyak dua paket per lorong.

“Untuk Lobster kita bantu 1 lorong itu 2 paket. Dalam 1 paket itu ada 20 ekor,” sebutnya saat dihubungi via telepon.

Jika dibudidayakan, kata Evi, lobster air tawar sudah bisa bertelur dalam jangka waktu tiga bulan.

“Dan sudah bisa dipanen kalau enam bulan setelah dibudidayakan. Ini sudah tersebar di lorong-lorong wisata,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending