Danny Pomanto Sharing Cara Majukan Makassar Lewat Inovasi Lorong Wisata-Metaverse di Raker UKI Paulus
Kitasulsel—Toraja—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menjadi narasumber utama pada rapat kerja Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus.
Raker bertajuk ‘Mengakselerasi Inovasi dan Produktivitas Menuju UKI Paulus Unggul’ digelar di Hotel Misiliana, Kecamatan Rantepao Toraja Utara, Kamis (15/03/2023). Raker berlangsung hingga 17 Maret 2033 mendatang.
Hadirnya Danny Pomanto, sapaan Moh Ramdhan Pomanto sebagai pembicara karena dinilai sebagai wali kota yang berhasil membangun Kota Makassar lewat inovasinya.
Untuk diketahui, lewat kepemimpinan Danny Pomanto, pertumbuhan ekonomi Makassar pada 2022 sebesar 5,40 persen. Melampaui 0,9 persen dari nasional yang tercatat 5,31 persen.
Dalam forum, secara bergantian Akademisi UKI Paulus mengajukan pertanyaan seputar kepemimpinan dan inovasi Danny Pomanto untuk memajukan Kota Makassar.
Untuk itu, Danny mengungkapkan caranya menyiasati pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Yakni dengan melihat potensi lalu mengembangkannya.
Danny pun mengungkapkan salah satu inovasi unggulan untuk memajukan Makassar adalah dengan program smart city, dan lorong wisata.
Lanjut, Danny menekankan untuk mengakselerasi inovasi agar lebih unggul, tentu perlu perekonomian dan teknologi yang baik pula.
“Misal kompor low emisi, kalau sudah paten. Sekarang kita perlu didistribusikan setelah kita anggarkan. Misal ke UMKM-UMKM,” tukas Danny.
“Jika di Makassar misal, Kita bisa bawa ke Lorong-lorong wisata untuk dipakai para pelaku UMKM. Sehingga penemuan itu turut bernilai ekonomis bagi UKI Paulus. Juga Memajukan pemerintahan,” tambahnya.
Dirinya selaku Wali Kota Makassar secara terbuka mempersilahkan akademisi UKI Paulus jika ingin bekerja sama termasuk dalam bidang IT.
Apalagi saat ini, Makassar mulai berbasis Metaverse. Didukung dengan Perkembangan teknologi Makassar yang menduduki peringkat 80 besar teknologi terbaik di dunia.
“Smart city kita ini sudah berbasis Metaverse. Makassar secara IT masuk 80 terbaik di dunia. Jadi saya kira kalau ada program terkait IT, saya kira teman IT perlu memanfaatkan itu maksimal,” tuturnya.
Danny juga mencontohkan secara umum potensi yang ada di Tana Toraja yang kemudian dapat dikembangkan lewat inovasi-inovasi kreatif oleh pemerintah setempat ataupun akademisi UKI Paulus.
“Tidak usah kita lihat yang lain, kita harus liat keunggulannya dulu, misal TanaToraja ini, kita harus bangun kotanya jadi real Toraja. Perlihatkan semua keindahannya, jangan ditutupi, kampung Toraja ini luar biasa, ini tempat yang sangat mahal,” ucap Danny.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login