Gubernur Andi Sudirman Temui Gubernur Negara Bagian Victoria Australia

Published

3 tahun ago

17 Maret 2023

Kitasulsel—Australia—Gubernur Sulawesi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melakukan pertemuan dengan Gubernur Negara Bagian Victoria, Australia, Kamis, 16 Maret 2023.

“Menyambut yang mulia, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman ke Goverment House hari ini. Untuk sebuah diskusi produktif tentang bidang minat bersama termasuk pendidikan, bisnis dan energi terbarukan,” kata Gubernur Negara Bagian Victoria Australia, The Honourable Ms Linda Dessau AC CVO.

Pertemuan di Melbourne itu, Andi Sudirman diterima dalam sebuah perjamuan afternoon tea (minum teh sore hari) yang merupakan tradisi dari Inggris, dimana Australia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam Persemakmuran Inggris.

Gubernur Negara Bagian Victoria Australia, The Honourable Ms Linda Dessau AC CVO menyambut hangat kehadiran Gubernur termuda di Indonesia itu.

The Honourable Ms Linda Dessau AC CVO merupakan Gubernur ke-29. Ia juga merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Gubernur ini.

“Alhamdulillah, kami diterima dengan baik dan hangat. Kami hadir sekaligus bersilaturahmi bersama Gubernur Negara Bagian Victoria Australia, The Honourable Ms Linda Dessau AC CVO,” kata Gubernur Andi Sudirman.

Lanjutnya, “Kami diskusi peluang kerjasama pendidikan, energi terbarukan, transportasi, dll,” tuturnya.

Gubernur Andi Sudirman pun menyampaikan, tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Sulsel. Termasuk komoditas untuk dibudidaya dan dikembangkan. (*)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Kominfo Sidrap Perkuat Tata Kelola Digital dan Religiusitas ASN di Kecamatan Kulo

Published

2 hari ago

13 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) melakukan langkah strategis ganda dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kunjungan kerja ke Kecamatan Kulo, Senin (13/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kominfo Sidrap tidak hanya melakukan aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE), tetapi juga menyosialisasikan Surat Edaran Bupati terkait penguatan religiusitas aparatur sipil negara (ASN) melalui kewajiban salat berjamaah.

Kegiatan yang dipusatkan di UPT SDN 4 Rijang Panua ini dihadiri puluhan kepala sekolah dasar (SD) se-Kecamatan Kulo bersama para operator sekolah. Tim Kominfo dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Mahluddin, didampingi Sekretaris Dinas Mursalim Halim serta Kepala Bidang Persandian Amsir Muan.

Mahluddin menjelaskan, integrasi teknologi digital dan penguatan karakter spiritual menjadi dua pilar utama dalam membangun budaya kerja yang modern sekaligus berintegritas.

“Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) ini memiliki keunggulan utama dari sisi efisiensi dan keamanan. Proses administrasi menjadi jauh lebih cepat karena penandatanganan dokumen bisa dilakukan di mana saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, aspek keamanan juga menjadi prioritas karena sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik memiliki tingkat proteksi tinggi, sehingga keabsahan dan autentikasi dokumen digital terjamin serta tidak mudah dipalsukan.

Pada kesempatan yang sama, Mahluddin menekankan pentingnya implementasi Surat Edaran Bupati Sidrap Nomor: 400.8.1/9/KESRA. Edaran tersebut menginstruksikan seluruh ASN untuk menghentikan aktivitas kerja lima menit sebelum azan guna melaksanakan salat berjamaah di masjid atau musala.

Ia pun mengajak seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk menjalankan kebijakan tersebut sebagai bagian dari pembentukan budaya kerja yang religius.

“Kami mengajak seluruh pimpinan sekolah dan tenaga pendidik untuk mengimplementasikan amanah Bapak Bupati Syaharuddin Alrif ini. Mari kita hentikan aktivitas sejenak saat menjelang azan untuk mengejar keutamaan salat berjamaah serta membangun budaya religius,” tambahnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pendampingan teknis aktivasi akun pada aplikasi SRIKANDI yang dipandu oleh tim Bidang Persandian Kominfo Sidrap, guna mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pendidikan dan pemerintahan daerah.