Sambut Ramadhan,Camat Ujung Tanah Gelar Rakor Bersama Tripika Ujung Tanah

Published

3 tahun ago

17 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Camat Ujung Tanah Ibrahim Chaidir Said, S.IP., M.Si memimpin Rapat Koordinasi jelang bulan Ramadan di Ruang Rapat Kecamatan, Jalan Sabutung Timur nomor 200 Kelurahan Pattingalloang Baru, Ujung Tanah, Jumat (17/3/2023).

Dalam sambutannya, Camat Ujung Tanah menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan.

“Rapat ini, semata-mata demi kemaslahatan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan,” ucapnya.

“Ini juga dalam rangka mengevaluasi pelayanan kita mengenai ketertiban dan ke khusukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa dan shalat tarwih,” tuturnya.

Camat Ujung Tanah juga menghimbau kepada segenap jajarannya untuk menghidupkan dan menyemarakkan bulan suci Ramadan.

“Seperti melakukan pembenahan masjid berupa gotong royong membersihkan dan melakukan pengecatan,” katanya.

“Saya juga berharap agar local wisdom berupa bedug di masjid agar disemarakkan lagi dan saya juga mengharapkan lima hari terakhir ini agar mengintensifkan kegiatan ini,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rakor ini, Kompol Andriani lilikay ( Kapolsek Ujung Tanah ), Serma Christian ( mewakili Danramil 1408 MKS / 01 UT ), Lurah Se kecamatan Ujung Tanah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Ujung Tanah, Ketua LPM Ujung Tanah, Muh.syahrir S.T ( ketua DPK KNPI kec Ujung Tanah ), Perwakilan RT/ RW Sekec.Ujung Tanah dan Perwakilan Imam kelurahan dan pengurus masjid se kecamatan Ujung Tanah.

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

6 jam ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.