Connect with us

Target 154 Ribu Batang di Wilayah Bosowasi, DKP Sulsel Tanam Mangrove di Desa Polewali Bone

Published

on

Kitasulsel—Bone—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kembali melakukan penanaman mangrove.

Melalui Cabang Dinas Kelautan Bosowasi dilakukan penanaman pohon bakau sebanyak 36 ribu batang di wilayah pesisir di Desa Polewali, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Senin (20/3/2023).

Penanaman mangrove ini dipimpin oleh Kepala CDK Bosowasi, Herimisniaty; Camat Kajuara; Kepala Desa Polewali; Penyuluh Perikanan.

Serta diikuti dari  Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone; masyarakat pesisir; pemerhati lingkungan; dan jajaran CDK Bosowasi.

Penanaman mangrove ini menjadi salah satu program prioritas andalan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Dimana selama tahun 2023 ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel menargetkan penanaman mangrove sebanyak 730 ribu batang.  Untuk diwilayah Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap (Bosowasi) ditargetkan 154 ribu batang.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, “Alhamdulillah, hari ini kembali dilakukan penanaman oleh CDK Bosowasi sebanyak 36 ribu batang mangrove di  Desa Polewali, Kecamatan Kajuara,” ungkapnya.

Gubernur termuda di Indonesia ini menyebutkan, bahwa program ini sebagai wujud peduli lingkungan, termasuk mencegah abrasi pantai dan pelestarian tanaman mangrove.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel,  Muhammad Ilyas, menyampaikan, “selain urgensi penanaman mangrove untuk merehabilitasi ekosistem, mangrove itu sendiri juga sebagai upaya menjaga kesinambungan sumberdaya perikanan laut di Provinsi Sulsel dan mendukung pembangunan hijau dan rendah karbon,” jelasnya.

Kepala CDK Bosowasi, Herimisniaty menyampaikan, “kegiatan penanaman mangrove ini juga bagian dari program prioritas Gubernur Bapak Andi Sudirman, sebagai upaya merehabilitasi ekosistem pesisir,” ujarnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel–DWP Gelar Workshop Pengasuhan Berbasis Hak Anak, Dorong Lingkungan Aman dan Setara bagi Anak

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulsel menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak bagi Organisasi Perempuan Tahun 2025 di Hotel Claro Makassar, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemprov Sulsel dalam memperkuat pengasuhan yang aman, setara, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Workshop tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian puncak peringatan 26 Tahun Dharma Wanita Persatuan.

Dengan pendekatan psikologi perkembangan, regulasi emosi, serta penerapan prinsip hak anak, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pendampingan anak baik dalam lingkungan keluarga maupun organisasi perempuan.

Kepala DP3A Dalduk KB Sulsel, Andi Murna, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pengurus DWP dalam menerapkan pengasuhan berbasis hak anak secara berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan menerapkan positif parenting dan pendekatan pengasuhan non kekerasan, mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko kekerasan terhadap anak dan mekanisme rujukan, memperkuat peran organisasi DWP sebagai mitra Pemerintah dalam upaya pemenuhan, perlindungan dan pengasuhan hak anak,” jelasnya.

Workshop menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman dan psikolog Paras Putri Ramadhani.

Dalam paparannya, Sekda Sulsel menekankan pentingnya kemampuan public speaking yang efektif, berwibawa, dan empatik. Ia menyebut perempuan yang memegang peran strategis dalam keluarga maupun organisasi membutuhkan kompetensi komunikasi publik untuk mendukung peran pemberdayaan.

Sementara itu, psikolog Paras Putri Ramadhani membahas strategi pengasuhan dengan fokus pada pengelolaan emosi dan perkembangan anak. Dalam materinya bertajuk “Strategi Pendampingan dan Regulasi Emosi bagi Orang Tua”, ia menjelaskan bahwa menurut WHO, anak adalah individu sejak dalam kandungan hingga berusia 19 tahun.

Paras menegaskan bahwa anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari perlindungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan perkembangan emosional yang memengaruhi masa depan sosial mereka.

Ia juga menguraikan teori attachment yang menekankan pentingnya respons positif orang tua untuk menciptakan rasa aman pada anak.

“Itulah pentingnya kita meregulasi emosi biar bisa cepat beradaptasi dan mengikuti aktivitas yang ada di luar rumah kita,” ujarnya.

Selain sesi materi, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pameran UMKM binaan DWP Sulsel, Dekranasda, DWP OPD lingkup Pemprov, serta DWP kabupaten/kota se-Sulsel guna mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.

Workshop ini dihadiri oleh Ketua DWP Sulsel Melani Simon Jufri beserta jajaran pengurus DWP dari kabupaten/kota dan perwakilan berbagai organisasi perempuan di Sulawesi Selatan.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel berharap peran keluarga dan organisasi perempuan dapat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat, terlindungi, dan penuh kasih.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel