Target 154 Ribu Batang di Wilayah Bosowasi, DKP Sulsel Tanam Mangrove di Desa Polewali Bone

Published

2 tahun ago

21 Maret 2023

Kitasulsel—Bone—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kembali melakukan penanaman mangrove.

Melalui Cabang Dinas Kelautan Bosowasi dilakukan penanaman pohon bakau sebanyak 36 ribu batang di wilayah pesisir di Desa Polewali, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Senin (20/3/2023).

Penanaman mangrove ini dipimpin oleh Kepala CDK Bosowasi, Herimisniaty; Camat Kajuara; Kepala Desa Polewali; Penyuluh Perikanan.

Serta diikuti dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone; masyarakat pesisir; pemerhati lingkungan; dan jajaran CDK Bosowasi.

Penanaman mangrove ini menjadi salah satu program prioritas andalan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Dimana selama tahun 2023 ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel menargetkan penanaman mangrove sebanyak 730 ribu batang. Untuk diwilayah Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap (Bosowasi) ditargetkan 154 ribu batang.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, “Alhamdulillah, hari ini kembali dilakukan penanaman oleh CDK Bosowasi sebanyak 36 ribu batang mangrove di Desa Polewali, Kecamatan Kajuara,” ungkapnya.

Gubernur termuda di Indonesia ini menyebutkan, bahwa program ini sebagai wujud peduli lingkungan, termasuk mencegah abrasi pantai dan pelestarian tanaman mangrove.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Muhammad Ilyas, menyampaikan, “selain urgensi penanaman mangrove untuk merehabilitasi ekosistem, mangrove itu sendiri juga sebagai upaya menjaga kesinambungan sumberdaya perikanan laut di Provinsi Sulsel dan mendukung pembangunan hijau dan rendah karbon,” jelasnya.

Kepala CDK Bosowasi, Herimisniaty menyampaikan, “kegiatan penanaman mangrove ini juga bagian dari program prioritas Gubernur Bapak Andi Sudirman, sebagai upaya merehabilitasi ekosistem pesisir,” ujarnya. (*)

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

6 jam ago

30 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)