Pemkot Makassar Support Event May Day Expo, Hadirkan 1.000 Pekerja

Published

1 tahun ago

31 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Pemkot Makassar melalui Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendukung rencana pagelaran Mau Day Expo yang bakal menghadirkan 1.000-an pekerja di Makassar.

Ia katakan pekerja atau buruh menjadi bagian penting masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Makassar.

Olehnya, keberpihakannya terhadap buruh menjadi hal yang otomatis dan berkesinambungan ada.

Apalagi secara data, orang nomor satu di Makassar ini mengungkapkan pekerja formal saja sudah ada sekira 300 ribu orang belum informal yang mana jumlahnya setengah dari kota ini.

Dia mengungkapkan Pemkot Makassar selalu siap dalam mengakomodasi kepentingan kaum buruh atau kaum pekerja.

Sekretaris May Day Expo Yani Mariyani mengatakan event May Day tahun ini rencananya diselenggarakan April hingga Mei, nanti.

Rangkaian kegiatannya dimulai dengan agenda Dialog Ketenagakerjaan pada 12 April. Lalu, ada Ramadan May Day Expo; Pasar Murah, Talk Show, Donor Darah, Vaksinasi dan Door Prize dan hiburan, pada 16 April yang digelar di Karebosi.

Ketiga, Ramah Tamah atau Gala Dinner yang dilaksanakan di Hotel Gammara.

“Puncaknya sebenarnya di Pasar Murah karena pihaknya akan menghadirkan sekira 1.000-an pekerja se-Makassar.
Makanya kita meminta dukungan Wali Kota untuk bisa hadir dan ikut memeriahkan event May Day 2023, ini,” kata Yani usai audiensi dengan Wali Kota Danny Pomanto di kediaman Wali Kota, Jl Amirullah, Jumat, (31/3/2023).

Secara umum, jelas dia, tujuan event ini sebagai upaya menyamakan persepsi di antara tiga unsur yakni, Pekerja, Pemerintah dan Pengusaha.

“Iklim di dalam tiga unsur ini harus kondusif karena merupakan satu kesatuan dalam peringatan ini. Olehnya, kami dari LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan yang juga dibantu oleh serikat pekerja, pemerintah dan pengusaha bermaksud menyatukan itu,” ungkapnya.

Dia berharap kedepannya bisa terus berkolaborasi dalam segala hal termasuk dalam produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemkot Makassar.

“Harapannya juga tidak hanya berpihak kepada buruh, tetapi juga pengusaha, pemerintah jadi semua elemen harus merasakan manfaatnya,” harapnya.

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

9 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)