Connect with us

Pemkot Makassar-USAID Erat Kolaborasi Penguatan Sistem Pengaduan SP4N Lapor

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Pemkot Makassar bersama Tim USAID Erat dan Pattiro berkolaborasi dalam penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) atau dikenal dengan SP4N-LAPOR.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendukung upaya penguatan program SP4N-LAPOR.

Apalagi, Pemkot Makassar selama ini sudah memiliki Call Center 112, layanan gratis untuk masyarakat Kota Makassar juga pengunjung atau wisatawan.

Di samping itu, ada Command Center yang terkoneksi langsung dengan OPD lingkup Pemkot Makassar juga tersambung dengan kepolisian sehingga semua persoalan bisa diadukan lewat 112.

Hasilnya, dalam tempo hitungan menit pengaduan bisa terselesaikan.

Plt Kadis Kominfo Makassar Ismawaty Nur mengatakan SP4N-LAPOR merupakan Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR.

Isma menuturkan sistem pengaduan Pemkot Makassar sendiri sampai saat ini sudah mapan dalam menerima pengaduan masyarakat melalui layanan 112.

Dia mencatat tiap tahun sekira 100 ribu aduan dan secara cepat direspons. Alhasil tingkat kepuasan masyarakat mencapai 80-an persen.

“Terlihat dari indeks kepuasan masyarakat yang mencapai 82 persen,” kata Isma sapaan akrab Ismawaty usai menerima kunjungan Tim USAID Erat di Kediaman Pribadi Wali Kota Makassar, Jl Amirullah, Selasa, (4/04/2023).

Dengan adanya SP4N-LAPOR yang merupakan platform aduan nasional itu, justru makin menguatkan sistem aduan di Makassar.

“112 tetap ada, eksis. Jadi ada bridging (jembatan) agar selalu terkoneksi. Pastinya akan menjadi penghantar dengan tetap mempertahankan saluran pengaduan lokal,” lanjutnya.

Selain berkolaborasi dalam penguatan SP4N-LAPOR, Tim USAID Erat juga berkolaborasi dengan Pemkot Makassar dalam pendampingan penguatan nilai SPBE atau Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government.

Dengan penguatan SPBE maka akan berdampak pada integrasi sistem.

“Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Jadi mereka melakukan pendampingan dalam penguatan SPBE,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Banjir dan Longsor, Gubernur Sulsel Turunkan Tim BPBD ke Lapangan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Provinsi Sulsel untuk segera turun langsung ke empat daerah terdampak banjir di Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai.

Langkah ini diambil sebagai bentuk respon cepat terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Kepala BPBD Sulsel, Amson Padolo menyampaikan bahwa tim BPBD telah dikerahkan ke seluruh wilayah terdampak untuk melakukan evakuasi warga dan menyerahkan bantuan logistik.

“Tim sudah turun ke semua daerah terdampak banjir. Selain menyalurkan logistik, kami juga sudah berkoordinasi untuk mendirikan dapur umum di beberapa titik guna memenuhi kebutuhan makan warga yang terdampak,” jelas Amson, Sabtu (6/7/2025).

Ia menambahkan, BPBD juga telah menjalin koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga untuk membantu membersihkan material longsoran yang menghalangi akses jalan.

Selain itu, BPBD telah berkoordinasi dengan Balai Pompengan terkait penanganan tanggul yang jebol dan mengakibatkan luapan sungai.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi tanggul juga sudah mulai kita bahas untuk rencana jangka panjang,” ujar Amson.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abd Malik Faisal, menyebutkan bahwa bantuan logistik telah disiapkan jauh hari melalui sistem buffer stock yang tersedia di setiap kabupaten.

“Bantuan logistik bencana memang kami salurkan secara rutin sebelum bencana terjadi, sebagai langkah antisipasi. Gudang logistik di tiap kabupaten sudah disiapkan, dan akan dilakukan top up jika stok menipis berdasarkan hasil asesmen,” jelasnya.

Langkah cepat pemerintah provinsi ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan memastikan kebutuhan dasar warga terdampak banjir terpenuhi dengan baik. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel