Bupati Sidrap Instruksikan ASN Cegah Gratifikasi Terkait Hari Raya

Published

3 tahun ago

5 April 2023

Kitasulsel,Sidrap –– Pemerintah Kabupaten Sidrap menindaklanjuti Surat Edaran KPK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, tanggal 30 Maret 2023.

Bupati Sidrap, H. Dollah Mando langsung menerbitkan Surat Edaran Nomor 003.2/1818/Insp tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. Surat edaran ditandatangani Dollah Mando 30 Maret 2023.

Dalam surat edaran tersebut, Dollah Mando menginstruksikan seluruh ASN/pegawai lingkup Pemkab Sidrap untuk tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.

“Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana,” jelas surat edaran itu.

Diterangkan lebih jauh, berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 tahun 2021, pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

“Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam peraturan KPK Nomor 2 tahun 2009 tentang Pelaporan Gratifikasi,” tulis surat edaran.

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak atau kedaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Sekretariat UPG Daerah Sidenreng Rappang di Inspektorat Daerah. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

Dipaparkan pula, permintaan dana atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, pegawai negeri/penyelenggara lainnya, tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.(win)

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Luwu Timur Jemput Dukungan Pusat, Kawasan Transmigrasi Mahalona Disiapkan Jadi Motor Ekonomi Baru

Published

4 jam ago

6 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Komitmen mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, didampingi Sekretaris Daerah Ramadhan Pirade, melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, di kantor pusat Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Irwan memaparkan perkembangan desa-desa transmigrasi di Kabupaten Luwu Timur yang terus mengalami kemajuan, terutama pada pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, hingga penguatan ketahanan pangan berbasis komoditas padi.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat memiliki peran penting untuk mempercepat transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Selatan.

“Konektivitas antardesa transmigrasi adalah kunci. Jika jalan mantap, akses bagi anak sekolah lebih mudah dan biaya angkut hasil panen padi petani bisa ditekan seminimal mungkin,” ujar Irwan dalam pemaparannya.

Menanggapi hal tersebut, Viva Yoga Mauladi menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh dari kementerian terhadap penguatan sektor ketahanan pangan di Luwu Timur, yang dinilai memiliki potensi besar sebagai wilayah transmigrasi strategis di kawasan timur Indonesia.

Ia menegaskan bahwa pengembangan ketahanan pangan merupakan bagian dari prioritas nasional, termasuk melalui pembangunan irigasi serta embung untuk menunjang produktivitas persawahan.

“Pengembangan ketahanan pangan menjadi prioritas nasional, termasuk perbaikan irigasi dan pembangunan embung untuk mendukung lahan persawahan,” jelas Viva Yoga.

Dalam kesempatan itu juga terungkap rencana peninjauan lapangan oleh pihak kementerian ke kawasan Mahalona. Wilayah tersebut masuk dalam salah satu Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terpadu (KETT) yang diproyeksikan menjadi pusat integrasi ekonomi masyarakat transmigran berbasis agroindustri padi.

Keberadaan Mahalona menjadi kebanggaan tersendiri bagi Luwu Timur. Dari sekitar 158 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, hanya lima kawasan yang dipersiapkan menjadi KETT nasional, dan salah satunya berada di wilayah ini.

Audiensi tersebut ditutup dengan pertukaran cenderamata antara Bupati Irwan Bachri Syam dan Wakil Menteri Viva Yoga Mauladi sebagai simbol penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membangun masa depan desa transmigrasi di Luwu Timur.