Connect with us

Bupati Sidrap Instruksikan ASN Cegah Gratifikasi Terkait Hari Raya

Published

on

Kitasulsel,Sidrap –– Pemerintah Kabupaten Sidrap menindaklanjuti Surat Edaran KPK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, tanggal 30 Maret 2023.

Bupati Sidrap, H. Dollah Mando langsung menerbitkan Surat Edaran Nomor 003.2/1818/Insp tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. Surat edaran ditandatangani Dollah Mando 30 Maret 2023.

Dalam surat edaran tersebut, Dollah Mando menginstruksikan seluruh ASN/pegawai lingkup Pemkab Sidrap untuk tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.

“Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana,” jelas surat edaran itu.

Diterangkan lebih jauh, berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 tahun 2021, pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

“Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam peraturan KPK Nomor 2 tahun 2009 tentang Pelaporan Gratifikasi,” tulis surat edaran.

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak atau kedaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Sekretariat UPG Daerah Sidenreng Rappang di Inspektorat Daerah. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

Dipaparkan pula, permintaan dana atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, pegawai negeri/penyelenggara lainnya, tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.(win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Menag Nasaruddin Umar: Moderasi Nahdlatul Ulama Jadi Kunci Diterimanya Islam Indonesia di Dunia

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA– Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kekuatan utama Nahdlatul Ulama (NU) terletak pada karakter moderatnya yang mampu menjembatani peradaban Timur dan Barat. Hal ini disampaikan dalam momentum Halal Bihalal PB IKA PMII yang menjadi ajang konsolidasi strategis alumni dalam membaca arah kepemimpinan NU ke depan.

Menurut Menag, hubungan historis antara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan NU menjadi landasan kuat bagi alumni untuk turut berkontribusi dalam mempersiapkan regenerasi kepemimpinan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.

“Wajar jika Alumni PMII membahas dan mempersiapkan kepemimpinan NU ke depan, karena keduanya memiliki hubungan historis yang sangat dekat. NU dikenal sebagai paham yang tidak kekiri atau kekanan, tapi di tengah-tengah. Pemahaman wasathiyah inilah yang membuat NU diterima di Timur dan di Barat,” ujar Nasaruddin Umar.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi PMII sebagai salah satu rahim kaderisasi strategis NU. Secara historis dan ideologis, PMII tidak hanya menjadi basis reproduksi kepemimpinan, tetapi juga ruang dialektika intelektual yang menjaga kesinambungan nilai-nilai keislaman moderat ala Ahlussunnah wal Jamaah.

Dalam perspektif yang lebih luas, kepemimpinan Nasaruddin Umar dinilai mencerminkan model kepemimpinan intelektual yang mengakar sekaligus progresif. NU di era kontemporer dituntut untuk mengintegrasikan kapasitas keilmuan, pengalaman birokrasi, dan kedalaman spiritual dalam satu kesatuan kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Salah satu capaian konkret yang menegaskan orientasi global tersebut adalah pengembangan program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI). Program ini tidak hanya mencetak ulama dengan basis keilmuan yang kuat, tetapi juga berwawasan internasional melalui kemitraan strategis dengan berbagai institusi global seperti Universitas Al-Azhar, University of California Riverside (UCR), dan Hartford International University (HIU).

Langkah tersebut menjadi bukti bahwa narasi Islam moderat Indonesia tidak hanya relevan dalam konteks domestik, tetapi juga memiliki daya tawar di panggung global. NU, melalui kepemimpinan yang inklusif dan progresif, dinilai mampu tampil sebagai representasi Islam rahmatan lil ‘alamin yang diterima lintas peradaban.

Sementara itu, kegiatan Halal Bihalal PB IKA PMII yang dihadiri sejumlah tokoh nasional dan menteri kabinet menjadi ruang konsolidasi penting dalam memperkuat sinergi alumni. Forum ini tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum strategis untuk membaca arah kepemimpinan NU ke depan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Dengan fondasi wasathiyah yang kokoh, jejaring kader yang luas, serta kepemimpinan intelektual yang progresif, NU dinilai memiliki modal sosial dan kultural yang besar untuk terus memainkan peran strategis, baik di tingkat nasional maupun global.

Continue Reading

Trending