Danny Pomanto Raih Top Pembina BUMD Award 2023

Published

3 tahun ago

5 April 2023

Kitasulsel—Jakarta—Perumda Parkir Makassar Raya meraih Pemenang Top BUMD Awards 2023, hal itu atas keputusan juri. Selain itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mendapat pula penghargaan kategori Top Pembina BUMD membanggakan di Indonesia.

”Penting bagi pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan lagi Pendapatan. Maka kita harapkan semua BUMD bisa berkontribusi untuk membantu pemerintah Kota Makassar menaikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),”jelas Danny Pomanto, Rabu, 5 April 2023.

Apalagi, katanya, jika prihal ini sangat penting bagi Perumda Parkir Makassar, lantaran mereka bisa berkonstribusi dan berpartisipasi terhadap Pemkot Makassar.

“Saya lihat Perumda Parkir sudah menunaikan kewajibannya dengan berkali-kali lipat menghasilkan pendapatan dari sebelumnya. Nah dengan Direksi dan Dewan Pengawas yang baru ini. Alhamdulillah Perumda Parkir memiliki performa yang sangat baik, walaupun seperti itu. Tetapi berharap untuk terus memaksimalkan pendapatan kedepannya,”tegas Wali Kota Makassar ini.

Sementara itu, Dirut Perumda Parkir Makassar, Yulianti Tomu mengucapkan terima kasih atas tahapan penilaian kegiatan TOP BUMD Awards 2023.

“Ini keberhasilan dari bapak Wali Kota Makassar (Moh Ramdhan Pomanto,red) yang terus memberikan inovasi kepada Perumda Parkir Makassar, agar dapat meningkatkan pendapatan dalam membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Makassar,”katanya.

Menurut dia, kegiatan Top BUMD Awards adalah satu-satunya kegiatan corporate rating (penilaian kinerja BUMD), yang terbesar, paling membanggakan di Indonesia.

“Top BUMD Awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada BUMD-BUMD Terbaik di Indonesia, atas Achievement (prestasi), Improvement (perbaikan), dan Contribution (Kontribusi) BUMD yang telah dilakukan, terkait kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah,”kata Yulianti ini.

Kegiatan Top BUMD Awards, diselenggarakan oleh majalah Top Business (yang diterbitkan PT Madani Solusi Internasional), bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan beberapa Lembaga, Asosiasi dan Konsultan Bisnis, seperti LKN (Lembaga Kajian Nawacita), SGL Management, PPM Manajemen, Sinergi Daya Prima, Dwika Consulting, Melani K Harriman & Associate, dan Solusi Kinerja Bisnis, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Padjadjaran Bandung, dengan melibatkan Dewan Juri sekitar 10 Profesor, beberapa Doktor, serta para Praktisi dan Konsultan Bisnis.

“Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara obyektif dan independen, maka Dewan Juri menetapkan pemenang penghargaan Top BUMD Awards 2023 ke Perumda Parkir Makassar Raya,”tuturnya.

Selain itu, penghargaan kategori Top Pembina BUMD, diberikan ke Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yang BUMD-nya mendapat penghargaan di Predikat bintang tertentu.

“Dengan dasar penilaian bahwa keberhasilan BUMD tidak lepas dari peran, kontribusi, dan dukungan Kepala Pemerintahannya. Terimakasih Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Walikota Makassar,”ungkap Dirut Perumda Parkir ini. (**)

Kementrian Agama RI

Sinergi Kemenag–MUI Perkuat Penegakan Hukum Keagamaan, Menag: Demi Kedamaian Umat

Published

19 jam ago

10 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait peningkatan pemahaman norma serta implementasi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai penodaan, penyalahgunaan agama, maupun tindak pidana keagamaan.

“Sejak awal kita ingin memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami batas-batas dalam kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Menag.

Menurutnya, respons cepat pemerintah terhadap masukan dari MUI terkait implementasi KUHP menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.

Menag juga menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk melahirkan berbagai keputusan besar. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan suci tersebut.

“Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Universitas Al-Azhar berdiri di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia juga diproklamasikan di bulan Ramadan,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap kerja sama yang ditandatangani sebelum Idulfitri ini membawa berkah serta memperkuat kedamaian di tengah masyarakat.

Dalam implementasinya, Menag meminta pembentukan tim khusus yang akan mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut. Tim ini nantinya bertugas memberikan panduan dan rambu-rambu dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.

“Tugas ini tidak ringan, tetapi sangat penting demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan beragama di masyarakat,” katanya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pemberian kepada tokoh agama ketika mengisi kegiatan keagamaan. Menurut Menag, perlu adanya kejelasan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi, sedekah, atau bentuk lain yang sah secara hukum.

Karena itu, ke depan akan disusun pedoman atau rambu-rambu agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan MUI ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan etika dalam kehidupan beragama semakin kuat, sehingga tercipta suasana yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman Indonesia.