Danny Pomanto Raih Top Pembina BUMD Award 2023

Published

1 tahun ago

5 April 2023

Kitasulsel—Jakarta—Perumda Parkir Makassar Raya meraih Pemenang Top BUMD Awards 2023, hal itu atas keputusan juri. Selain itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mendapat pula penghargaan kategori Top Pembina BUMD membanggakan di Indonesia.

”Penting bagi pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan lagi Pendapatan. Maka kita harapkan semua BUMD bisa berkontribusi untuk membantu pemerintah Kota Makassar menaikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),”jelas Danny Pomanto, Rabu, 5 April 2023.

Apalagi, katanya, jika prihal ini sangat penting bagi Perumda Parkir Makassar, lantaran mereka bisa berkonstribusi dan berpartisipasi terhadap Pemkot Makassar.

“Saya lihat Perumda Parkir sudah menunaikan kewajibannya dengan berkali-kali lipat menghasilkan pendapatan dari sebelumnya. Nah dengan Direksi dan Dewan Pengawas yang baru ini. Alhamdulillah Perumda Parkir memiliki performa yang sangat baik, walaupun seperti itu. Tetapi berharap untuk terus memaksimalkan pendapatan kedepannya,”tegas Wali Kota Makassar ini.

Sementara itu, Dirut Perumda Parkir Makassar, Yulianti Tomu mengucapkan terima kasih atas tahapan penilaian kegiatan TOP BUMD Awards 2023.

“Ini keberhasilan dari bapak Wali Kota Makassar (Moh Ramdhan Pomanto,red) yang terus memberikan inovasi kepada Perumda Parkir Makassar, agar dapat meningkatkan pendapatan dalam membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Makassar,”katanya.

Menurut dia, kegiatan Top BUMD Awards adalah satu-satunya kegiatan corporate rating (penilaian kinerja BUMD), yang terbesar, paling membanggakan di Indonesia.

“Top BUMD Awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada BUMD-BUMD Terbaik di Indonesia, atas Achievement (prestasi), Improvement (perbaikan), dan Contribution (Kontribusi) BUMD yang telah dilakukan, terkait kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah,”kata Yulianti ini.

Kegiatan Top BUMD Awards, diselenggarakan oleh majalah Top Business (yang diterbitkan PT Madani Solusi Internasional), bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan beberapa Lembaga, Asosiasi dan Konsultan Bisnis, seperti LKN (Lembaga Kajian Nawacita), SGL Management, PPM Manajemen, Sinergi Daya Prima, Dwika Consulting, Melani K Harriman & Associate, dan Solusi Kinerja Bisnis, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Padjadjaran Bandung, dengan melibatkan Dewan Juri sekitar 10 Profesor, beberapa Doktor, serta para Praktisi dan Konsultan Bisnis.

“Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara obyektif dan independen, maka Dewan Juri menetapkan pemenang penghargaan Top BUMD Awards 2023 ke Perumda Parkir Makassar Raya,”tuturnya.

Selain itu, penghargaan kategori Top Pembina BUMD, diberikan ke Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yang BUMD-nya mendapat penghargaan di Predikat bintang tertentu.

“Dengan dasar penilaian bahwa keberhasilan BUMD tidak lepas dari peran, kontribusi, dan dukungan Kepala Pemerintahannya. Terimakasih Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Walikota Makassar,”ungkap Dirut Perumda Parkir ini. (**)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

11 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)