Danny Pomanto Raih Top Pembina BUMD Award 2023

Published

2 tahun ago

5 April 2023

Kitasulsel—Jakarta—Perumda Parkir Makassar Raya meraih Pemenang Top BUMD Awards 2023, hal itu atas keputusan juri. Selain itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mendapat pula penghargaan kategori Top Pembina BUMD membanggakan di Indonesia.

”Penting bagi pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan lagi Pendapatan. Maka kita harapkan semua BUMD bisa berkontribusi untuk membantu pemerintah Kota Makassar menaikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),”jelas Danny Pomanto, Rabu, 5 April 2023.

Apalagi, katanya, jika prihal ini sangat penting bagi Perumda Parkir Makassar, lantaran mereka bisa berkonstribusi dan berpartisipasi terhadap Pemkot Makassar.

“Saya lihat Perumda Parkir sudah menunaikan kewajibannya dengan berkali-kali lipat menghasilkan pendapatan dari sebelumnya. Nah dengan Direksi dan Dewan Pengawas yang baru ini. Alhamdulillah Perumda Parkir memiliki performa yang sangat baik, walaupun seperti itu. Tetapi berharap untuk terus memaksimalkan pendapatan kedepannya,”tegas Wali Kota Makassar ini.

Sementara itu, Dirut Perumda Parkir Makassar, Yulianti Tomu mengucapkan terima kasih atas tahapan penilaian kegiatan TOP BUMD Awards 2023.

“Ini keberhasilan dari bapak Wali Kota Makassar (Moh Ramdhan Pomanto,red) yang terus memberikan inovasi kepada Perumda Parkir Makassar, agar dapat meningkatkan pendapatan dalam membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Makassar,”katanya.

Menurut dia, kegiatan Top BUMD Awards adalah satu-satunya kegiatan corporate rating (penilaian kinerja BUMD), yang terbesar, paling membanggakan di Indonesia.

“Top BUMD Awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada BUMD-BUMD Terbaik di Indonesia, atas Achievement (prestasi), Improvement (perbaikan), dan Contribution (Kontribusi) BUMD yang telah dilakukan, terkait kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah,”kata Yulianti ini.

Kegiatan Top BUMD Awards, diselenggarakan oleh majalah Top Business (yang diterbitkan PT Madani Solusi Internasional), bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan beberapa Lembaga, Asosiasi dan Konsultan Bisnis, seperti LKN (Lembaga Kajian Nawacita), SGL Management, PPM Manajemen, Sinergi Daya Prima, Dwika Consulting, Melani K Harriman & Associate, dan Solusi Kinerja Bisnis, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Padjadjaran Bandung, dengan melibatkan Dewan Juri sekitar 10 Profesor, beberapa Doktor, serta para Praktisi dan Konsultan Bisnis.

“Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara obyektif dan independen, maka Dewan Juri menetapkan pemenang penghargaan Top BUMD Awards 2023 ke Perumda Parkir Makassar Raya,”tuturnya.

Selain itu, penghargaan kategori Top Pembina BUMD, diberikan ke Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yang BUMD-nya mendapat penghargaan di Predikat bintang tertentu.

“Dengan dasar penilaian bahwa keberhasilan BUMD tidak lepas dari peran, kontribusi, dan dukungan Kepala Pemerintahannya. Terimakasih Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Walikota Makassar,”ungkap Dirut Perumda Parkir ini. (**)

Provinsi Sulawesi Selatan

Sekda Sulsel Pimpin Rapat Percepatan Lahan Bendungan Jenelata Gowa, Kejati Dilibatkan

Published

15 menit ago

2 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, memimpin Rapat Koordinasi Lanjutan Satgas Percepatan Investasi Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa, 1 Juli 2025.

Pertemuan ini fokus pada pendampingan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa, bertempat di Aula Lantai 8 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Rapat ini berlangsung secara mufakat, dihadiri oleh seluruh unsur terkait, termasuk Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulsel Teuku Rahman, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel Agus Marhendra, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Suryadarma, serta perwakilan dari Sekretariat Daerah Gowa, Kepala BPN Gowa, pihak PTPN I Regional 8, Camat, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat setempat.

Pembangunan Bendungan Jenelata menempati lahan seluas 39 hektar milik PTPN I Regional 8. Dari total tersebut, izin lahan tahap satu, dua, dan tiga telah rampung dengan luas 29 hektar. Saat ini, proses pembebasan lahan memasuki tahap empat yang menyisakan 10 hektar.

Luas lahan yang tersisa mencakup 29 bidang tanah yang terindikasi beririsan atau tumpang tindih antara aset PTPN dan masyarakat.

Jufri Rahman menegaskan urgensi penyelesaian masalah lahan ini. “Pertemuan hari ini untuk keinginan Proyek Strategis Nasional Jenelata. Kami berharap agar bisa segera terselesaikan. Kami bersyukur Kejaksaan Tinggi melakukan pendampingan terhadap percepatan ini, apalagi dihadirkan juga dari Camat, Kepala Desa, dan masyarakatnya,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa percepatan penyelesaian lahan tahap empat sangat diharapkan agar proses pembangunan Bendungan Jenelata dapat segera diselesaikan.

“Kita mau melihat Sulsel maju dan masyarakat Gowa mendapatkan perlakuan yang adil. Kami berharap ini segera tuntas karena ini adalah PSN.

Kehadiran bendungan ini akan sangat bermanfaat dalam ketersediaan air baku bukan hanya untuk Makassar, tetapi juga Gowa. Termasuk pertanian juga akan mendapatkan manfaatnya, baik di Gowa, Takalar, dan sekitarnya,” jelas Jufri Rahman.

Wakajati Sulsel, Teuku Rahman, menjelaskan peran Kejaksaan Tinggi dalam proyek ini. “Kejati Sulsel juga merupakan Ketua Satgas Percepatan Investasi. Karena pembangunan bendungan ini pada dasarnya akan berkelanjutan investasi ekonomi di Sulsel,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan ini akan berdampak pada kepentingan umum, dengan dampak yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Rapat ini mencari win-win solution, bagaimana pembangunan Jenelata ini dalam prosesnya dapat segera diselesaikan. Adanya permasalahan lahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah,” pungkas Teuku Rahman.

Sementara itu, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Suryadarma, menyatakan telah menyiapkan anggaran untuk penyelesaian izin lahan, namun prosesnya harus mengikuti aturan, khususnya terkait lahan yang masih tumpang tindih.

Salah satu perwakilan masyarakat yang hadir, Samsuddin M dari Dusun Manyampa, Desa Tanakaraeng, mengungkapkan bahwa dirinya telah berkebun di lahan tersebut sejak tahun 1986.

“Kami mengelola dan tidak ada larangan. Tapi jika ada seperti ini, kami legowo, tapi kami meminta ada penempatan tanaman saya,” ungkapnya, menunjukkan harapan akan adanya kompensasi yang adil.

Bendungan Jenelataknown merupakan salah satu Proyek Strategi Nasional (PSN) di Sulawesi Selatan dengan rencana anggaran pembangunan sebesar Rp4,15 triliun. Anggaran ini bersumber dari APBN dan pinjaman dari Cexim Bank Tiongkok.

Bendungan ini akan dibangun dengan tipe Concrete Face Rockfill Dam (CFRD) setinggi 62,8 meter, dengan kapasitas tampungan normal 223,6 juta meter kubik udara dan luas area penampungan hingga 12,20 kilometer persegi.

Manfaat Bendungan Jenelata sangat beragam, diantaranya adalah mereduksi banjir periode ulang 50 tahun dari 1.800 meter kubik per detik menjadi 686 meter kubik per detik.

Bendungan ini juga akan menyediakan baku air sebesar 6,05 meter kubik per detik, mengairi lahan irigasi seluas 26.773 hektar, dan memiliki potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 7 Mega Watt. Rencananya, pembangunan bendungan ini akan selesai pada tahun 2028 mendatang. (*)