Pamit Pindah Tugas Kepala BPS Sulsel ke Gubernur

Published

1 tahun ago

12 April 2023

Kitasulsel—Makassar—Gubernur Sulawesi Selatan menerima audiensi dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Suntono di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Selasa, 11 April 2023. Suntono juga berpamitan untuk penugasan yang baru sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS RI di Jakarta.

“Terima kasih atas pengabdian selama ini. Bapak Suntono telah memberikan yang terbaik dan sudah maksimal dengan koordinasi bagus,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Gubernur juga mengapresiasi upaya BPS Sulsel dalam memberikan data dan masukan sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan tepat.

“Terima kasih kami selalu dibantu, diberikan data dan highligt yang menjadi konsen pemerintah daerah, sekaligus untuk penajaman program ,” sebutnya.

Kepala BPS Sulsel Suntono, melaporkan terkait hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sulsel yang secara keseluruhan dinilai baik. “Karena seluruh parameter demografi di Sulsel secara kesuluruhan baik-baik saja,” sebutnya.

Lebih detail menyampaikan, untuk Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total yang merupakan jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seseorang perempuan selama usia suburnya (15-49 tahun) sebesar 2,22 yang berarti hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksinya. Kondisi ini dapat mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan bonus demografi.

“Kalau TFR-nya 2,1 (replacement level), artinya setiap wanita digantikan oleh satu anak perempuannya untuk menjaga kelangsungan pergantian generasi,” sebutnya.

Sedangkan untuk Angka Kelahiran Kasar (CBR) mencapai 17-18 kelahiran hidup diantara 1.000 penduduk Sulsel.

Sedangkan Penurunan Angka Kematian Bayi di Sulsel hampir mencapai 90 persen selama periode lima dekade terakhir. Angka Kematian Bayi menurun signifikan dari 161 per 1.000 kelahiran hidup pada sensus penduduk 1971 menjadi 18,20 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2022.

Hasil lainnya, mayoritas penduduk berumur 15 tahun ke atas berpendidikan SMA, 97,65 persen penduduk bisa menggunakan bahasa Indonesia dan 66,71 persen bisa menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan keluarga serta 65,47 persen dengan kerabat, 99,31 rumah tangga menempati rumah dengan lantai yang memenuhi syarat ketahanan bangunan.

Ia juga menyampaikan saran agar prestasi Sulsel sebagai lumbung pangan dan surplus beras tetap dapat dipertahankan. Diantaranya, setelah panen untuk kembali dilakukan penggarapan lahan dengan memanfaatkan sumber daya air yang ada. Hal ini terkait prediksi BMKG fenomena alam kemarau panjang El Nino yang datang lebih awal.

“Jadi setelah panen, harus bisa digarap, memanfaatkan sumber daya air yang tersisa. Sebab kalau terlambat bisa tidak maksimal hasilnya. Kecuali daerah yang masih banyak potensi air yang dikelola, tapi daerah yang jauh dari sumber air itu nanti akan jadi masalah,” jelas pria yang selanjutnya akan ditugaskan di Pusdiklat BPS RI Jakarta ini.(*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

14 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)