Seminar Nasional OTDA Hasilkan Tinjauan Kritis Atas Penyempurnaan Otorisasi Wilayah
Kitasulsel—Makassar—Seminar Nasional Hari Otonomi Daerah (OTDA) dengan tema Refleksi 27 Tahun Otonomi Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul menghasilkan beberapa isu penting.
Salah satu yang mencuat di sela-sela diskusi, siang tadi, ialah perihal otorisasi wilayah yang dalam kenyataannya menimbulkan beberapa problem teknis di lapangan.
Seminar yang dihadiri para narasumber ahli dari berbagai bidang ini menghasilkan tinjauan kritis untuk menyempurnakan otorisasi atau kewenangan wilayah.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, dalam perjalan OTDA, implementasi OTDA yang paling jelas ialah lahirnya presiden dari pemerintahan daerah.
Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menyebut, Pak Jokowi merupakan salah satu produk terbaik dari implementasi OTDA.
“Kita bisa lihat bagaimana kemandirian daerah-daerah sekarang. Dahulu dari sisi keuangan, produksi, suplai selalu bergantung pada pemerintah pusat, tetapi dengan otonomi daerah ini maka menimbulkan kemandirian daerah. Saya kira itulah yang paling jelas dalam sebuah otonomi daerah,” kata Danny Pomanto di sela-sela konferensi pers seminar nasional dengan wartawan, di Four Points, Kamis, (13/04/2023).
Jadi, kata dia, OTDA menjadi landasan kuat untuk Indonesia maju.
Meski begitu, pengejewantahannya masih ada persoalan-persoalan, seperti Pemkot bukan lagi memiliki kewenangan atas pantai, juga soal lainnya yakni kewenangan drainase.
Di lapangan, pihaknya menemukan ketika wilayah pantai penuh lumpur dan sampah lalu yang punya otoritas tidak membersihkan maka menjadi pertanyaannya apakah Pemkot akan biarkan seperti itu?, tanyanya.
Soal lain ialah banjir yang erat kaitannya dengan drainase. Ia ungkapkan, jika otoritas lain tidak membersihkan drainase sementara pihaknya sudah maka bagaimana selanjutnya?
Nah, hal ini akan menimbulkan sikap saling tunjuk kewenangan. Inilah yang tak diinginkan Danny Pomanto.
Alhasil, persoalan kewenangan ini dapat membuat kelumpuhan metabolisme otonomi, jika tak dicari jalan keluarnya.
“Nah, dinamika dalam diskusi seminar ini sangat menarik, sangat produktif. Banyak sudut pandang, dari akademisi, politik, bersatu-padu sehingga timbul gagasan meninjau kembali tentang otorisasi itu,” ujar Danny Pomanto.
“Kita butuh penyempurnaan dan ini sunnatullah. Momentum hari OTDA menjadi momentum terbaik dan bersejarah sebagai sumbangsih politik dari daerah untuk calon pemimpin kedepannya,” tambahnya.
Lebih jauh, wali kota dua periode ini mengaku OTDA tidak serta-merta menjadikan daerah berlepas diri atas pusat.
Pasalnya, secara politik harus tegak lurus dengan pemerintah pusat. Ada pemprov di tengahnya sebagai wakil pusat sehingga tetap sejalan.
“Ini semua satu semangat yang sama mendukung Indonesia yang kuat. Tidak perlu mengubah undang-undang, tetapi umpamanya, ada pelimpahan kewenangan dan keuangan ke kota sehingga ada pembentukan UPT Provinsi, misalnya. Mestinya itu memungkinkan,” harapnya.
Sejalan, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa seminar dan peringatan OTDA bermuara pada tujuan melakukan tinjauan terhadap otonomi pemerintah daerah.
Bima yang hadir langsung sebagai narasumber, mengatakan, telah disepakati bahwa pihaknya siap melakukan tinjauan kritis yang mana draftnya akan disusun secara bersama-sama.
Pemkot Makassar
Pemkot Makassar Terbitkan SE Penutupan Sementara THM Selama Ramadan 1447 H dan Nyepi 1948 Saka
Kitasulsel–Makassar Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penutupan Sementara Tempat Hiburan dalam rangka menghormati Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 M serta memperingati Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1948).
Surat edaran yang ditetapkan di Makassar pada 13 Februari 2026 itu ditujukan kepada seluruh pengelola atau pengusaha karaoke, rumah bernyanyi keluarga, serta panti pijat atau refleksi yang beroperasi di wilayah Kota Makassar.
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Islam yang menjalankan ibadah puasa selama Ramadan 1447 Hijriah, serta umat Hindu yang memperingati Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 19 Maret 2026.
Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa pengaturan penutupan sementara ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, khususnya Pasal 34 ayat (1) poin a dan poin e.
“Adapun ketentuan yang diatur yakni seluruh kegiatan usaha karaoke, rumah bernyanyi keluarga, serta panti pijat atau refleksi wajib ditutup sementara mulai Selasa, 17 Februari 2026,” demikian bunyi surat edaran tersebut.
Pemerintah Kota Makassar juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat edaran tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui kebijakan ini, Pemkot Makassar berharap seluruh pelaku usaha dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi menjaga ketertiban umum serta menciptakan suasana yang kondusif dan penuh khidmat selama Ramadan dan peringatan Nyepi.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi, menegaskan bahwa penutupan tempat hiburan malam (THM) selama Ramadan merupakan komitmen pemerintah kota dalam menjaga kekhusyukan ibadah masyarakat.
“Soal Ramadan kita tutup THM, saya pastikan itu akan kami keluarkan edaran untuk memastikan itu, jangan dibuka THM-nya,” tegasnya, Selasa (17/2/2026).
Ia mengingatkan bahwa Ramadan merupakan bulan penuh keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan memperbanyak amal ibadah.
Munafri juga mengimbau para generasi muda agar tidak memaknai Ramadan dengan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Terkait kegiatan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Ramadan, ia memastikan seluruh agenda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya, termasuk kegiatan Safari Ramadan.
“Kegiatan-kegiatan kita sama, ada Safari Ramadan, turun ke wilayah-wilayah untuk menyampaikan program-program kepada masyarakat,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh agenda akan berjalan sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh jajaran Kesejahteraan Rakyat (Kesra) bersama camat dan lurah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Ahmad Hendra, mengatakan momentum Ramadan dan Nyepi merupakan ruang refleksi, pengendalian diri, serta penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan kebhinekaan yang menjadi kekuatan Kota Makassar.
“Kepatuhan pengelola tempat hiburan bukan hanya bentuk ketaatan terhadap regulasi, tetapi juga kontribusi nyata dalam menjaga harmoni sosial dan ketertiban umum, sehingga ditutup sementara,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penegakan aturan administratif, tetapi juga bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha pariwisata, untuk menjaga suasana kondusif selama momen keagamaan berlangsung.
Menurutnya, sebagai kota yang terus bergerak menuju visi Makassar MULIA (Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan), sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus tumbuh secara beretika dan selaras dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tumbuh secara beretika, menghormati norma sosial, serta memperkuat citra Makassar sebagai destinasi yang berkelas dan beradab,” jelasnya.
Ahmad Hendra menambahkan, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan serta budaya lokal.
“Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis suasana Ramadan dan peringatan Nyepi tahun ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kekhidmatan, sekaligus tetap menjaga kepercayaan publik terhadap iklim usaha pariwisata di Kota Makassar,” tutupnya.
-
Nasional8 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login