Connect with us

Wali Kota Danny Pomanto Pimpin Pemantapan Peringatan Hari OTDA ke-27 di Makassar

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memimpin rapat pemantapan dan finalisasi Hari Peringatan Otonomi Daerah (OTDA) untuk mensukseskan peringatan OTDA ke-27 pada 29 April, mendatang.

Salah satu atensi Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto ialah perihal 12 Lorong Wisata (longwis) yang bakal menjadi kunjungan destinasi 600 Kepala Daerah yang hadir dalam peringatan skala nasional ini.

“Saya pastikan bahwa persiapan ini sudah mantap dan matang. Dari rapat tadi hasilnya sudah bagus,” kata Danny Pomanto usai memimpin rapat, di Tokka Tena Rata, Maros, Rabu, (12/04/2023).

Para camat yang hadir, di antaranya, Tamalate, Makassar, Sangkarrang, Biringkanaya, Panakkukang, Tamalanrea Ujungpandang, Mamajang, Mariso, Ujung Tanah, Tallo, Rappocini, dan Wajo juga sudah memaparkan kesiapannya melayani para tamu kehormatan.

Danny Pomanto mengarahkan agar seluruh pihak terkait memberikan pelayanan maksimal sehingga tamu undangan mendapatkan kenangan indah pascaberkunjung ke Makassar.

“Bukan hanya persiapan fisik tetapi persiapan masyarakatnya juga. Ada 30 bus berarti ada 30 guide yang disiapkan untuk menjelaskan tentang lorong wisata. Siapkan juga produk UMKM misalnya di lorong wisata, seperti kopi, maka ceritakan kopinya seperti apa agar ada kenangan yang dibawa oleh peserta OTDA,” ujar Danny Pomanto.

Termasuk, kata dia, koordinator yang ditunjuk agar menyiapkan semacam leaflet, QR Code untuk dibaca langsung oleh peserta.

Pula memperkenalkan prestasi Makassar, umpamanya, Program Makaverse, ikon Kota Makassar Kota Makan Enak, dan program serta prestasi unggulan Pemkot Makassar lainnya.

“Di luar dari persiapan inti, tentunya kita sambut tamu dengan makin mempercantik Kota Makassar agar timbul rasa nyaman,” pesannya.

Di samping itu, juga disiapkan ratusan pelajar dengan pakaian adat untuk secara khusus memberikan menu Coto Makassar ke para undangan. Juga penari budaya yang akan menari dalam pertunjukan budaya.

Sebelum acara puncak, besok, 13 April akan digelar acara rangkaian OTDA yakni Seminar Nasional dengan tema Refleksi 27 Tahun Otonomi Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah Maju Indonesia Unggul.

Wali kota dua periode ini mengaku akan menyampaikan beberapa isu penting dalam seminar itu, di antaranya, persoalan drainase, soal pantai, agar semua urusan itu semuanya lebih difinalkan lagi.

Hal itu tentunya untuk mewujudkan otonomi daerah yang makin memperkuat Indonesia secara menyeluruh.

Pasalnya gagasan itu dapat dilakukan meski tanpa mengubah undang-undang. “Perubahan mekanisme itu yang ingin kita dorong,” ucapnya.

Seminar dimulai pukul 13.30 WITA hingga menjelang buka puasa di Hotel Four Points.

Rangkaian acara peringatan Hari OTDA akan ditutup dengan Pameran Inovasi atau Malam Apresiasi Kinerja Pemda yang mana akan ada tiga gubernur, 10 wali kota dan 10 bupati yang mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel