Capai Sertifikat APIP Level 3, Wali Kota Danny Pomanto Optimis Selanjutnya Target Level 4
Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto optimis Pemkot Makassar selanjutnya akan meraih Sertifikat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Level 4 dari BPKP Sulsel.
Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menuturkan dirinya sudah menangkap tantangan baru menuju level 4 sebagaimana arahan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Rizal Suhaili.
“Kebetulan kita sedang men-setup baru sistem informasi kita. Kita bangun MGC yang kami klaim termodern di dunia karena kita pakai kualitas 8K dengan memasukkan sistem pengawasan keuangan di dalamnya sehingga bisa mendapatkan level 4,” kata Danny Pomanto di sela-sela acara Penyerahan Sertifikat Kapabilitas APIP Level 3 oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel kepada Pemkot Makassar di Balai Kota, Jumat, (14/04/2023).
Dia mengatakan pihaknya tentu tidak cepat puas dengan pencapaian yang ada sehingga memacu menjadi lebih baik lagi.
Hari ini, ungkap dia, merupakan hari yang bersejarah karena naiknya level APIP itu merupakan sebuah tanda bahwa Pemkot terkhusus periode Adama menciptakan visi birokrat yang bebas dari indikasi korupsi.
Olehnya, dalam mewujudkan pengawasan dengan integritas baik maka bimbingan BPKP menjadi bagian dari target Pemkot Makassar.
“Dengan fokus pada infrastruktur tahun ini maka kita terus butuh bimbingan BPKP sehingga memiliki infrastruktur dan suprastruktur berintegritas dengan mekanisme transparan, open government, kinerja terukur, perjalanan keuangan real time. Insya Allah kita jadi bagian penting kemajuan Indonesia,” harapnya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Rizal Suhaili mengatakan dengan level 3 ini pihaknya berharap para OPD sering berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Inspektorat tanpa harus menunggu saat waktu pengawasan.
“Level 3 itu level konsultannya, kalau ada masalah maka datang ke Inspektorat, tidak menunggu pengawasan. Jadi Inspektorat adalah mitra strategis. Dan sejauh ini sudah sangat baik, terbukti melalui PSEL, meski agak lambat tetapi berhasil dan menjadi pilot project beberapa kota lainnya di Indonesia,” kata Rizal.
Contoh itu menjadi tanda baik dalam kolaborasi-koordinasi yang baik antara BPKP dengan Inspektorat.
Sebagaimana diketahui APIP level selanjutnya ialah Level 4 yang merupakan Managed (APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern).
Dan level tertinggi, Level 5 ialah Optimizing (APIP menjadi agen perubahan).
Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang hadir secara virtual, membuka Pelatihan Paralegal Serentak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan ini diikuti juga secara virtual oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum sulsel yang diwakili oleh Merliyanti Anwar, Kabag Hukum Setdakab Lutim, ketua LBH Bumi Batara Guru, Ketua Apdesi Lutim, advokat LBH Bumi Batara Guru, dan seluruh peserta pelatihan paralegal dari perwakilan masing-masing desa se Kabupaten Luwu Timur.
Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi inisiatif LBH Bumi Batara Guru yang terus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.
“Pelatihan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dalam membangun kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga masyarakat bisa mencegah masalah-masalah yang ada di desa sebelum menjadi persoalan hukum,” ujar Bupati.
Perwakilan Kanwil Kemenkum Sulsel, Merliyanti Anwar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan LBH Bumi Batara Guru yang aktif mengembangkan jaringan paralegal berbasis masyarakat.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum, etika profesi, mediasi, serta pendekatan berbasis HAM dalam memberikan bantuan hukum” imbuhnya
Sementara Direktur Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Bumi Batara Guru, Judi Awal, yang mengikuti acara di Media Center Diskominfo-SP Lutim menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas paralegal di daerah.
“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) di desa dan kelurahan yang ada di Luwu Timur,” tuturnya.
“Pelatihan ini disertai aktualisasi yang akan berlangsung selama 3 bulan secara off-class,” terang Judi Awal.
Sekedar diketahui, pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2025 ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum dan memberikan pendampingan dasar kepada warga di tingkat desa.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap terbentuk sinergi yang kuat antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum yang sehat di Bumi Batara Guru. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login