Pertama Kali Pemkot Makassar Sabet Sertifikat APIP Level 3, Fatmawati Rusdi : Koordinasi OPD Ditingkatkan
Kitasulsel—Makassar—Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi mendampingi Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menerima sertifikat APIP Level 3.
Sertifikat APIP Level 3 itu diserahkan langsung oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Rizal Suhaili, di Ruang Sipakatau, Jumat (14/04/2023).
Fatmawati Rusdi mengatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemerintah Kota mendapatkan APIP di level 3.
Ini menunjukkan suatu peningkatan yang baik dalam pengawasan di setiap OPD serta terjalin koordinasi yang baik kepada Inspektorat.
“Level 5 paling tinggi. Kita sudah di tengah-tengah. Kita target naik ke level empat. Masih banyak yang harus diperbaiki utamanya kalau ada kendala dari segi mana pun kita harus duduk sama-sama mencari solusi,” ucapnya.
Fatmawati juga menekankan bahwa setiap OPD harus mampu melakukan penilaian karena ini sangat penting untuk memastikan tujuan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.
Senada dengan Kepala BPKP Prov Sulsel, Rizal Suhaili mengatakan untuk Kota Makassar sendiri terbilang cukup responsif jika terkait transparansi dan pelaporan.
“Berdasar dari sanalah level 3 ini ia raih. Auditnya sudah oke, evaluasi bagus, dan Kota Makassar ini sudah menjadi partner yang memiliki komunikasi yang baik dengan Inspektorat. Jadi saya sarankan kalau ada kegalauan langsung ke Inspektorat diskusi dan tanyakan,” imbaunya.
Ia menambahkan, Pemkot Makassar akan dengan mudah naik ke level 4, apalagi dengan konsep Sombere and Smart City yang diusung pemerintahan Danny-Fatma berjalan dengan baik.
Rizal pun tetap mengapresiasi dan bangga atas pencapaian satu-satunya kota di Provinsi Sulsel yang naik mendapat level 3.
“Saya percaya di bawah kepemimpinan pak wali dan bu wawali ini bisa mengantarkan Kota Makassar menjadi lebih transparan dan lebih terkendali dengan benar,” pungkasny
Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang hadir secara virtual, membuka Pelatihan Paralegal Serentak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan ini diikuti juga secara virtual oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum sulsel yang diwakili oleh Merliyanti Anwar, Kabag Hukum Setdakab Lutim, ketua LBH Bumi Batara Guru, Ketua Apdesi Lutim, advokat LBH Bumi Batara Guru, dan seluruh peserta pelatihan paralegal dari perwakilan masing-masing desa se Kabupaten Luwu Timur.
Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi inisiatif LBH Bumi Batara Guru yang terus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.
“Pelatihan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dalam membangun kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga masyarakat bisa mencegah masalah-masalah yang ada di desa sebelum menjadi persoalan hukum,” ujar Bupati.
Perwakilan Kanwil Kemenkum Sulsel, Merliyanti Anwar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan LBH Bumi Batara Guru yang aktif mengembangkan jaringan paralegal berbasis masyarakat.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum, etika profesi, mediasi, serta pendekatan berbasis HAM dalam memberikan bantuan hukum” imbuhnya
Sementara Direktur Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Bumi Batara Guru, Judi Awal, yang mengikuti acara di Media Center Diskominfo-SP Lutim menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas paralegal di daerah.
“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) di desa dan kelurahan yang ada di Luwu Timur,” tuturnya.
“Pelatihan ini disertai aktualisasi yang akan berlangsung selama 3 bulan secara off-class,” terang Judi Awal.
Sekedar diketahui, pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2025 ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum dan memberikan pendampingan dasar kepada warga di tingkat desa.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap terbentuk sinergi yang kuat antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum yang sehat di Bumi Batara Guru. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login