Resmi Pakai TTE, Diskominfo-SP Sulsel Bimtek Pejabat Tana Toraja

Published

3 tahun ago

14 April 2023

Kitasulsel—Toraja—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja untuk tahun ini sudah mulai menerapkan sistem digitalisasi dalam proses persuratan resminya. Dengan difasilitasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Kamis (13/4/2023) dilangsungkan acara Launching Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) lingkup Pemkab Tana Toraja.

Acara yang dihadiri Bupati Tana Toraja Theofilus Allererung tersebut juga dilanjutkan dengan Bombingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh pejabat pratama dan administrator Pemkab Tana Toraja untuk implementasi dan proses penerbitan TTE tersebut.

Bimtek tersebut dipandu oleh Diskominfo-SP Sulsel dan dipimpin oleh Kabid Persandian Sulsel Sultan Rakib.

“Mau tidak mau, suka atau tidak suka, surat elektronik menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi dengan adaptif. Transformasi digital ini terus memaksa dunia birokrasi berbenah dan terus melakukan inovasi,” ujar Sultan Rakib.

Pada prinsipnya, Bimtek TTE yang dilakukan Diskominfo Sulsel ke Pemkab Tana Toraja merupakan kolaborasi atau buah dari perpanjangan kerja sama (PKS) antara Pemprov Sulsel dengan BSrE Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) belum lama ini.

Bupati Theofilus menyampaikan terima kasihnya kepada Pemprov Sulsel khususnya Diskominfo SP Sulsel yang memberikan fasilitas dalam upaya menerbitkan TTE bagi para pemangku kepentingan di Pemkab Tana Toraja.

Dalam acara Bimtek TTE tersebut, seluruh pejabat pratama Pemkab Tana Toraja sudah terbut TTE nya. Selanjutnya, TTE ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin seaman mungkin untuk mewujudkan dokumentasi digital dalam proses e-goverment di kabupaten tersebut. (*)

Luwu Timur

Bupati Apresiasi LBH Bumi Batara Guru dalam Penguatan Kapasitas Hukum Masyarakat

Published

2 hari ago

31 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang hadir secara virtual, membuka Pelatihan Paralegal Serentak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru, Jumat (31/10/2025).

Kegiatan ini diikuti juga secara virtual oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum sulsel yang diwakili oleh Merliyanti Anwar, Kabag Hukum Setdakab Lutim, ketua LBH Bumi Batara Guru, Ketua Apdesi Lutim, advokat LBH Bumi Batara Guru, dan seluruh peserta pelatihan paralegal dari perwakilan masing-masing desa se Kabupaten Luwu Timur.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi inisiatif LBH Bumi Batara Guru yang terus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.

“Pelatihan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dalam membangun kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga masyarakat bisa mencegah masalah-masalah yang ada di desa sebelum menjadi persoalan hukum,” ujar Bupati.

Perwakilan Kanwil Kemenkum Sulsel, Merliyanti Anwar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan LBH Bumi Batara Guru yang aktif mengembangkan jaringan paralegal berbasis masyarakat.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum, etika profesi, mediasi, serta pendekatan berbasis HAM dalam memberikan bantuan hukum” imbuhnya

Sementara Direktur Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Bumi Batara Guru, Judi Awal, yang mengikuti acara di Media Center Diskominfo-SP Lutim menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas paralegal di daerah.

“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) di desa dan kelurahan yang ada di Luwu Timur,” tuturnya.

“Pelatihan ini disertai aktualisasi yang akan berlangsung selama 3 bulan secara off-class,” terang Judi Awal.

Sekedar diketahui, pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2025 ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum dan memberikan pendampingan dasar kepada warga di tingkat desa.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap terbentuk sinergi yang kuat antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum yang sehat di Bumi Batara Guru. (*)