Danny Pomanto-Mendagri RI Tanda Tangani Prasasti Hari Otda Ke 27 di Anjungan Losari
Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Ratusan Pimpinan Daerah melakukan penandatangan prasasti mengenang Hari Otonomi Daerah Yang ke 27. Momentum itu turut dihadiri oleh Mendagri RI Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian.
Giat tersebut dilakukan usai Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah digelar di Anjungan Pantai Losari, City Of Makassar, Sabtu (29/04/2023).
Danny Pomanto bersama, Tito Karnavian dan jajaran kepala daerah tampak secara bergantian membubuhkan nama dan tanda tangan di atas prasasti bertuliskan “The Memorial Stone Mengenang Hari Otonomi Daerah Yang Ke 27 Tanggal 25 April 2023”
Tidak hanya jajaran Kepala Daerah, namun jajaran pimpinan daerah dari luar kota dan kabupaten juga tampak antusias menunggu giliran untuk membubuhkan tanda tangan mereka.
Adapun prasasti ini merupakan bentuk memorial fisik Pemkot Makassar sebagai tuan rumah Hari Peringatan Otda pada tahun 2023.
Dalam sambutannya, Tito Karnavian mengapresiasi Danny Pomanto selaku Walikota Makassar. Tito juga menuturkan dari banyaknya acara nasional, Makassar merupakan tuan rumah yang menggelar acara terbesar secara outdoor.
“Danny Pomanto memang suka memberikan kejutan-kejutan setiap melaksanakan kegiatan. Sekian banyak acara outdoor yang saya hadiri, di Makassar inilah yang paling meriah,” kagumnya.
Usai melakukan penandatanganan prasasti, Danny Pomanto mengajak Jajaran pimpinan daerah mengunjungi Festival Makassar Kota Makan Enak dengan menghidangkan kuliner khas Coto Makassar.
Sebanyak 1.000 mangkok coto disajikan untuk para jajaran pimpinan daerah di tenda sayap kiri Anjungan Losari. Merekapun dipersilahkan meracik sendiri kuah coto sesuai selera. Berbagai jenis kue tradisional khas Makassar turut dihidangkan sebagai pencuci mulut.
Usai itu, mereka juga diajak mengunjungi Festival Inovasi Pemda, dan Lorong Wisata Kota Makassar.
KITASULSEL—JAKARTA —Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/2/2026), untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan pesawat khusus saat kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan pada 15 Februari 2026.
Kedatangan Menag ke KPK tersebut berkaitan dengan perjalanan dinasnya ke Kabupaten Takalar dalam rangka peresmian Gedung Balai Sarkiah. Di hadapan awak media, Menag menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk transparansi dan komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya terkait potensi gratifikasi.
“Saya sudah beberapa kali datang ke KPK. Bahkan sebelumnya pernah menyerahkan pemberian yang saya duga terkait penyelenggaraan haji. Saya juga beberapa kali berkonsultasi. Kali ini kita datang lagi untuk menyampaikan terkait kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan menggunakan pesawat khusus,” ujar Nasaruddin Umar di kantor KPK, Jakarta.
Menag mengaku bersyukur pertemuannya dengan pihak KPK berlangsung lancar dan terbuka. Ia mengapresiasi lembaga antirasuah tersebut yang memberikan ruang klarifikasi secara transparan.
Menurutnya, langkah pelaporan sejak awal merupakan bagian dari upaya membangun budaya integritas di lingkungan Kementerian Agama dan di kalangan penyelenggara negara secara umum.
“Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman lain. Mari kita mendukung seluruh gagasan pencegahan yang telah disosialisasikan, terutama oleh KPK. Laporkan apa pun yang mungkin syubhat bagi kita. Jangan khawatir. Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik bagi siapa pun sebagai penyelenggara negara,” tegasnya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menilai langkah Menteri Agama tersebut sebagai teladan positif bagi seluruh penyelenggara negara.
Menurut Budi, pelaporan dugaan gratifikasi sejak awal merupakan bentuk mitigasi dan pencegahan terhadap potensi konflik kepentingan di kemudian hari.
“Kita lakukan pencegahan-pencegahan, khususnya terkait konflik kepentingan yang barangkali ke depan akan muncul,” ujarnya.
Budi menggarisbawahi tiga poin penting dari langkah yang dilakukan Menag.
Pertama, komitmen kuat seorang menteri sebagai penyelenggara negara dalam mendukung pemberantasan korupsi, terutama melalui pelaporan gratifikasi secara dini.
Kedua, tindakan tersebut menjadi teladan tidak hanya bagi jajaran Kementerian Agama, tetapi juga bagi seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia.
Ketiga, langkah ini sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat dan pihak swasta agar tidak memberikan hadiah atau bentuk pemberian lain kepada pejabat negara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Ini menjadi edukasi kepada masyarakat dan pihak swasta agar tidak memberikan suatu hadiah atau bentuk lainnya kepada penyelenggara negara atau ASN,” tandas Budi.
Kehadiran Menag di KPK pun dipandang sebagai pesan kuat bahwa transparansi dan pelaporan dini merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang bersih, sekaligus memperkuat budaya antikorupsi di ruang publik.
-
Nasional8 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login