Camat Wajo Hadiri Rakor Bersama Dengan Ketua Pj RW/RT Kel. Mampu Ini Yang Dibahas

Published

2 tahun ago

8 Mei 2023

Kitasulsel-Makassar–Camat Wajo, Hj. Hamna Faisal didampingi Lurah Mampu, Liana Sari menghadiri kegiatan silaturahmi yang digelar oleh Ketua Pj RW/RT dan LPM Kelurahan Mampu Kecamatan Wajo. Bertempat di kediaman Ketua Pj RW 04, Dra. Husna, lorong wisata (Longwis) Jincheng, Senin (08/05/2023).

Pelaksanaan silaturahmi ini dirangkaikan dengan rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka persiapan event pekan panutan pajak bumi, bangunan pedesaan dan perkotaan Bapenda Kota, Mei 2022, Multilateral Naval Exercise (MNE) Komodo Juni 2023 dan Rakernas Apeksi Juli 2023.

Saat membuka Rakor, Ketua LPM Kelurahan Mampu, Ir. H. Haerudin Hafid mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan para Ketua Pj RW/RT dan warga sudah melakukan persiapan guna mendukung pelaksanaan kegiatan pekan panutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Bapenda Kota Makassar, Multilateral Naval Exercise (MNE) Komodo 2023 dan Rakernas Apeksi 2023.

Tiga event ini rencana akan melakukan kegiatan dan kunjungan di Longwis Jincheng jalan Kodingareng. Makanya dilaksanakan rakor guna mendengar masukan dari Camat, Lurah dan Ketua Pj RW/RT, kata H. Haeruddin

Sementara itu di depan Pj RT-RW dan pengurus LPM Mampu, Camat Wajo, Hj Hamna Faisal menyampaikan, saya cermati hal-hal yang positif di Kelurahan Mampu, mulai dari tim work yang bagus. Lurah, LPM, Ketua Pj RW/RT serta warga semua bahu-membahu saat dibutuhkan bila ada event yang akan diselenggarakan, ujarnya.

Sementara di Kelurahan lain yang ada di Kecamatan Wajo, saya harapkan juga memiliki tim work yang baik. Bila perlu Lurah yang lain melakukan studi tiru di Kelurahan Mampu, sebab di Kelurahan Mampu saya cermati memenuhi indikator diantaranya kebersihan lingkungan yang terjaga, ungkapnya.

Lanjut dikatakan Hj. Hamna Faisal, dalam waktu dekat beberapa event yang akan digelar di Longwis Jincheng. Diantaranya, pekan panutan pajak bumi bangunan dan pedesaan dan perkotaan, Rakernas Apeksi 2023 serta Multilateral Naval Exercise (MNE) Komodo 2023, event ini latihan perang Angkatan laut 49 negara di Makassar.

Diagendakan tamu mancanegara akan berkunjung ke Longwis Jincheng karena posisinya dekat dari Pelabuhan Sukarno-Hatta, pungkasnya.

Di ketahui, usai pelaksanaan rapat koordinasi, dilanjutkan dengan acara makan kapurung Camat Wajo bersama Lurah Mampu, pengurus LPM, Ketua Pj RW/RT serta warga di Longwis Jincheng jalan Kodingareng.

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

10 jam ago

30 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)