Diskominfo Makassar Gelar Bimtek Penggunaan TTE Tingkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas Kinerja OPD

Published

2 tahun ago

9 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Dinas Kominfo Makassar menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan dan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik di Hotel Aston Makassar, Selasa (9/05/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan OPD Kota Makassar. Sekitar 100 peserta mengikuti rangkaian Bimtek yang digelar selama sehari ini.

Sekda Kota Makassar Muh. Ansar mewakili Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto secara resmi membuka acara tersebut.

“Saya atas nama Bapak Wali Kota Makassar membuka Bimtek TTE, semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Muh. Ansar mengapresiasi hadirnya kegiatan Bimtek TTE. Kata dia, Bimtek ini digelar sebagai salah satu upaya pemberian pelayanan digital kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien.

“Kita sudah harus mengarah pada apa yang disebut TTE dan aplikasi-aplikasi yang semua tujuannya untuk pelayanan masyarakat secara efisien,” jelasnya.

Bimtek TTE lanjutnya, juga sebagai wujud implementasi Makassar sebagai Smart City pada bidang administrasi. Diketahui Makassar menjadi salah satu dari 141 Smart City di dunia lewat sejumlah penerapan layanan publiknya secara digital.

“Makassar kan sudah Smart City, tahun ini harus kita terapkan TTE secara keseluruhan,” tegasnya.

Seiring perkembangan teknologi yang turut menyentuh bidang pemerintahan, kata Muh. Ansar, maka sebagai Smart City, Makassar tidak boleh ketinggalan dalam menerapkan sistem pemerintahan digital.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Persandian Dinas Kominfo Makassar Abram Lululangi, mengungkapkan usai Bimtek TTE ini digelar, rencananya Pemkot Makassar lewat Dinas Kominfo akan mulai memasifkan penggunaan TTE di seluruh OPD.

“Seluruh administrasi OPD camat sampai lurah akan kita terapkan TTE ini. Termasuk jajaran Pimpinan Pemkot Makassar seperti Sekda, Wakil Wali Kota, hingga Wali Kota,” pungkasnya.

Saat ini, kata Abram, beberapa OPD perlahan mulai menerapkan pelayanan administrasi menggunakan TTE. Diantaranya Dinas Dukcapil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Bappeda.

Adapun Kegiatan Bimtek ini, menghadirkan dua narasumber yakni dari Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kominfo Makassar. (*)

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

11 jam ago

30 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)