Connect with us

Warga Kota Makassar Dapat Bantuan RTLH Program KSAD, Danny Pomanto: Ringankan Beban Pemkot

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR, – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengapresiasi bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diberikan kepada warga Kota Makassar.

Dari 34 unit rumah yang sudah direhabilitasi di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin, ada empat unit rumah di Kota Makassar pada tahap kedua.

Bantuan perbaikan RTLH ini adalah implementasi perintah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman di mana TNI harus hadir di tengah-tengah masyarakat.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto hadir mendampingi KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman meresmikan dan launching Rehabilitasi RTLH Kodam XIV/Hasanuddin di Jalan Singa, Kecamatan Mamajang, Selasa (9/05/2023).

Danny Pomanto menilai bantuan rehabilitasi RTLH dari TNI AD membantu pemerintah kota untuk menciptakan hunian yang lebih layak untuk masyarakat.

Karenanya itu, ia juga mengucapkan terima kasih bukan hanya ke KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, tapi juga ke Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso, hingga Dandim 1408/Makassar Kolonel Inf Nurman Syahreda.

“Kita bersyukur sekali karena ini meringankan beban pemerintah kota. Kita ada program bedah rumah tapi itu tidak cukup sehingga kegiatan ini mencukupi apa yang tidak cukup tadi,” kata Danny Pomanto.

Ke depan, Danny Pomanto berharap Pemkot Makassar dan TNI/Polri semakin mempererat kolaborasi dalam membantu masyarakat.

Sementara itu, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman berterima kasih kepada Kodam XIV/Hasanuddin karena turut menyukseskan rehabilitasi RTLH dan Babinsa Masuk Dapur.

“Saya menilai ini Kodam XIV/Hasanuddin ini yang paling aktif, karena pemerintah daerah mendukung. Mulai dari gubernur sampai wali kota dan bupati,” ungkapnya.

Ia juga merasa bangga karena perintah KSAD di mana TNI AD harus hadir di tengah masyarakat terimplementasi dengan baik di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin.

Kata Jenderal TNI Dudung Abdurachman, RTLH ini adalah program TNI AD sebagai wujud kepedulian TNI hadir di tengah masyarakat pascapandemi Covid-19.

Sesuai perintah Presiden Indonesia Jokowi, TNI hadir dalam membantu ketahanan pangan atau food estate, termasuk mengerahkan babinsa masuk dapur warga.

“Jadi di sini-lah Babinsa bergerak, kemudian menemukan rumah-rumah tidak layak huni, dan kemudian TNI dibantu pemerintah daerah dan mitra-mitra sehingga program ini berjalan,” tuturnya.

Sementara itu, Dandim 1408/Makassar Kolonel Inf Nurman Syahreda menyampaikan untuk tahap II ada empat unit rumah di Kota Makassar yang sudah direhabilitasi.

Rumah yang sudah direhabilitasi itu tersebar di empat kecamatan, yakni Tamalanrea, Bontoala, Mamajang, dan Tallo.

“Sudah kita lakukan ada empat rumah, dan akan ada tambahan lagi dua rumah. Itu di Kecamatan Mariso dan Panakukang,” tutupnya.

Pada kesempatan itu, Danny Pomanto juga mendampingi KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyalurkan bantuan sosial sebanyak 200 paket kepada panti asuhan, veteran, warakawuri, tukang becak, hingga warga kurang mampu.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel