Puluhan Guru Honorer Mengadu di Kantor DPRD Sidrap

Published

3 tahun ago

10 Mei 2023

Kitasulsel, SIDRAP – Puluhan guru honor di Kabupaten Sidrap yang tergabung di P3K gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Selasa (09/05/2023).

Kedatangan puluhan guru itu untuk mengadukan nasibnya di terima langsung Ketua DPRD Sidrap, bersama Anggota DPRD Sidrap dari Komisi I DPRD Sidrap bersama Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKD Sidrap.
Sejumlah perwakilan dari guru honor ini terlihat ajukan beberapa pertanyaan. Sementara itu Sabir selaku perwakilan puluhan Guru Honor ini mengatakan ini kali kedua para Guru Honor datang ke kantor DPRD Sidrap untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi 1.

Kedatangan puluhan guru honor ini tak lain hanya untuk mendengar hasil jawaban dari permintaan kami pada saat RDP yang pertama, pada tanggal 02 Mei 2023 yang lalu.
“Ada pun tuntutan kami bahwa bagaimana PG tahun 2021 langsung di berikan Surat Keputusan (SK) Tanpa ikut Tes lagi untuk penempatan formasi tahun 2023,” katanya.

Menurut Sabir tanggapan dari DPRD Sidrap, BKD dan Dinas Pendidikan sudah sejalan dengan kami dan bahkan sudah sesuai dengan regulasi pemerintah pusat. “Hasilnya bahwa yang sudah PG itu kita bakal proitaskan untuk Formasi 2023,” terangnya.

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

8 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.