Connect with us

Asosiasi Air Controller Perkuat Infrastruktur Penerbangan Demi Perkenalkan Makassar Kota Makan Enak

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR,- Indonesia Air Traffic Controllers Association atau IATCA berkomitmen memperkuat infrastruktur dan layanan penerbangan di Makassar demi memperkenalkan branding Makassar Kota Makan Enak.

Selain itu, asosiasi yang banyak dinaungi pekerja AirNav ini bertekad membantu melancarkan aksesibilitas kunjungan wisatawan ke destinasi di Makassar.

“Jadi dukungan kepada pemerintah itu dengan memberikan servis terbaik dalam hal penerbangan, dan yang utama ialah perihal pariwisata. Dengan pelayanan dan infrastruktur yang baik kita bisa menarik lebih banyak lagi wisatawan ke Makassar,” kata Ketua Panitia Munas IATCA, Gilang usai audiensi dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Jl Amirullah, Jumat, (12/05/2023).

Gilang katakan, peran IATCA strategis, misalnya instruksi terhadap penerbangan, itulah yang menjadi tugas utamanya.

Pun memperkenalkan lebih jauh kepada orang nomor satu Makassar mengenai apa yang disebut sebagai IATCA, sekaligus mengundang wali kota berlatar arsitek itu ke Munas ke-8 IATCA pada 24 sampai 26 Mei di Makassar.

“IATCA sendiri juga merupakan organisasi profesi yang membawahi sekitar 2.000-an anggota di seluruh Indonesia dan tersebar di 40 Pengurus Cabang dan dipimpin secara terpusat di Makassar. Jadi kita berharap dukungan Pemkot Makassar untuk kelancaran acara nanti,” ucap Gilang.

Dia bilang, IATCA membawahi anggota yang mayoritas bekerja di AirNav Indonesia juga dari Kementerian Perhubungan di Angkasa Pura I dan II.

Timnya juga siap mendukung program Pemkot Makassar. Apalagi komunitas ini sangat erat dengan kegiatan masyarakat sehari-hari.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan dirinya mensupport agenda-agenda IATCA, apalagi bersifat positif. Pun rencananya, siap mengadakan Farewell Dinner untuk IATCA pada akhir acara Munas nanti.

Danny Pomanto berharap para anggota IATCA dapat menikmati Munas di Makassar dengan enjoy dan menikmati destinasi di Makassar.

“Saya ucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya. Saya mewakili pemerintah dan masyarakat kota Makassar dan mengucapkan selamat datang dan menikmati banyak hidangan enak di Makassar sebagai ikon Makassar Kota Makan Enak,” ucap Danny.

Serta, menginginkan dalam pelaksanaan Munas nanti dapat menghasilkan keputusan baik untuk Indonesia khususnya Makassar.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel