KPU Sidrap Gelar Pleno Terbuka dan Tetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Published

2 tahun ago

12 Mei 2023

Kitasulsel, SIDRAP – Penyusunan Daftar Pemilih sebagai tahapan strategis Pemilu 2024 dibicarakan dalam rapat pleno terbuka yg digelar hari ini, Jumat 12/5. Dihadir Bupati Sidrap, Kapolres, dandim 1420, Bawaslu, Disdukcapil, Kesbangpol, Kalapas, Ketua Partai dan PPK Se Kab. Sidrap.

Pleno terbuka DPSHP yang dibuka Ketua KPU Sidrap, Syamsuddin Saleng merupakan menegaskan kesungguhan KPU Sidrap dalam menyusun daftar Pemilih yang berkualitas untuk digunakan pada Pemilu 2024. KPU Kab. Sidrap sendiri menyusun dan menetapkan daftar Pemilih secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai penetapan di tingkat Kabupaten.

Pelaksanaan Pleno DPSHP dilangsungkan dengan penyampaian Rakapitulasi DPSHP tingkat kecamatan oleh PPK secara bergantian. Peserta pleno diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan dan tanggapan.
Pada sesi tanggapan tersebut Bawaslu Sidrap sendiri mengonfirmasi hasil pencermatannya terhadap beberapa data yg berbeda dan menyampaikan masukan dan tanggapan.

Anggota KPU Sidrap Divisi Rendatin, Rasmawati yang memandu jalannya pleno memberikan penjelasan secara cermat. Termasuk menerangkan bahwa “DPSHP tingkat kabupaten yang ditetapkan hari ini (12/5) diumumkan ke publik mulai 17 sampai 23 Mei 2023. Sementara tahapan penyusunan DPSHP Akhir dimulai 21 sampai 31 Mei 2023. Penetapan DPT sendiri dilakukan pada 20-23 Juni 2023.

Pleno terbuka DPSHP kemudian menetapkan jumlah pemilih sebanyak 230.928, 112.374 pemilih laki-laki, 118.554 pemilih perempuan yang tersebar di sebelas kecamatan dengan jumlah TPS 934.(*)

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

5 jam ago

30 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)