Meningkat 901 M, Realisasi Investasi TWI 1 Tahun 2023 Capai Rp3,045 Triliun

Published

1 tahun ago

14 Mei 2023

Kitasulsel–Makassar–Realisasi Investasi di Sulsel untuk Triwulan 1 Tahun 2023 mencapai Rp3,045 triliun . Nilai ini pun meningkat Rp901 miliar dari TW 1 Tahun 2022.

“Alhamdulillah, memang ini banyak animo untuk investasi, apalagi Sulsel ini termasuk wilayah yang memiliki potensi yang luar biasa. Tahun kemarin luar biasa lompatannya, tahun ini juga luar biasa lompatan investasinya dibanding target meningkat pesat,” kata Andi Sudirman Sulaiman, Minggu, 14 Mei 2023.

Dengan melihat tren yang ada, ia menilai kedepannya Sulsel akan jadi primadona investasi, ini didukung infastruktur dan pendukung yang ada.

“Sejak akses-akses diperlancar, kemudian sudah mulai pembangunan infrastruktur kita galakkan kembali, pembangunan desa dan wisata juga sudah bagus,” sebutnya.

Angka tahun ini ini terdiri dari PMDN Rp2,424 triliun dan PMA sebesar Rp803 triliun. Realisasi tertinggi sumbang sektor usaha penanaman modal pertambangan sebesar Rp458 miliar. Disusul Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi Rp403 miliar dan Industri Logam Rp375 miliar.

Pemprov Sulsel terus berupaya dalam memberikan kemudahan perizinan dalam investasi.

“Kita (Pemprov Sulsel) terus berupaya untuk menarik calon investor baik luar maupun dalam negeri dengan memberikan jaminan kemudahan perizinan dalam berinvestasi, Sulawesi Selatan ramah investasi,” jelasnya.

Meski mendorong sebagai daerah yang ramah investasi, Gubernur Andi Sudirman menekankan, agar investor memberdayakan masyarakat sekitar dalam membuka lapangan pekerjaan.

Untuk diketahui, realisasi investasi sepanjang tahun 2022 di Sulawesi Selatan sebesar Rp 14,258 Triliun. Nilai itu berhasil melebihi target RPJMD Tahun Anggaran 2022 untuk investasi. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

21 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)