Meningkat 901 M, Realisasi Investasi TWI 1 Tahun 2023 Capai Rp3,045 Triliun

Published

2 tahun ago

14 Mei 2023

Kitasulsel–Makassar–Realisasi Investasi di Sulsel untuk Triwulan 1 Tahun 2023 mencapai Rp3,045 triliun . Nilai ini pun meningkat Rp901 miliar dari TW 1 Tahun 2022.

“Alhamdulillah, memang ini banyak animo untuk investasi, apalagi Sulsel ini termasuk wilayah yang memiliki potensi yang luar biasa. Tahun kemarin luar biasa lompatannya, tahun ini juga luar biasa lompatan investasinya dibanding target meningkat pesat,” kata Andi Sudirman Sulaiman, Minggu, 14 Mei 2023.

Dengan melihat tren yang ada, ia menilai kedepannya Sulsel akan jadi primadona investasi, ini didukung infastruktur dan pendukung yang ada.

“Sejak akses-akses diperlancar, kemudian sudah mulai pembangunan infrastruktur kita galakkan kembali, pembangunan desa dan wisata juga sudah bagus,” sebutnya.

Angka tahun ini ini terdiri dari PMDN Rp2,424 triliun dan PMA sebesar Rp803 triliun. Realisasi tertinggi sumbang sektor usaha penanaman modal pertambangan sebesar Rp458 miliar. Disusul Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi Rp403 miliar dan Industri Logam Rp375 miliar.

Pemprov Sulsel terus berupaya dalam memberikan kemudahan perizinan dalam investasi.

“Kita (Pemprov Sulsel) terus berupaya untuk menarik calon investor baik luar maupun dalam negeri dengan memberikan jaminan kemudahan perizinan dalam berinvestasi, Sulawesi Selatan ramah investasi,” jelasnya.

Meski mendorong sebagai daerah yang ramah investasi, Gubernur Andi Sudirman menekankan, agar investor memberdayakan masyarakat sekitar dalam membuka lapangan pekerjaan.

Untuk diketahui, realisasi investasi sepanjang tahun 2022 di Sulawesi Selatan sebesar Rp 14,258 Triliun. Nilai itu berhasil melebihi target RPJMD Tahun Anggaran 2022 untuk investasi. (*)

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

4 jam ago

30 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)