Buka Pekan Panutan Pajak Bumi Dan Bangunan,Pedesaan Dan Perkotaan(PBB-P2),Camat Rappocini :Mari Menjadi Contoh Teladan Dalam Membayar Pajak’

Published

2 tahun ago

15 Mei 2023

Kitasulsel–Makassar–Camat Rappocini M. Aminuddin, S.Sos., M.AP membuka secara langsung acara Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023 yang di gelar di Lorong Wisata Vera Cruz Blodul Jl. Bonto Dg. Ngirate Kelurahan Bonto Makkio, Senin (15/05/2023).

Kegiatan ini diadakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Makassar Ir. Muchlis A. Misbah, Kepala UPTD PBB Bapenda Kota Makassar Yudi badawing, SE, Kepala Tata Usaha Bapenda Kota Makassar Rahmat Muhadir, SE, Sekcam Rappocini Rendra SE, Para Lurah dan Ketua PKK Kelurahan se-Kecamatan Rappocini, PJ Ketua RW/RT di masing-masing Kelurahan, Tokoh Masyarakat serta pelaku usaha yang ada di Kecamatan Rappocini.

Camat Rappocini Aminuddin, dalam pembukaan acara tersebut menjelaskan tujuan digelarnya kegiatan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta lokasi yang ditunjuk.

“Tujuan kegiatan Pekan Panutan PBB pada hari ini, adalah bertujuan agar kita semua baik itu ASN, Non ASN, PJ Ketua RT dan RW, Tokoh Masyarakat dan pelaku usaha untuk menjadi contoh atau teladan dalam membayar PBB guna mencapai target PBB” ujarnya.

“Ada pun perubahan lokasi digelarnya acara ini, yang sebelumnya di aula-aula Kecamatan tetapi tahun ini Pemerintah Kecamatan Rappocini melalui Bapenda Kota Makassar menggelar Pekan Panutan PBB di Lorong Wisata. Hal ini tidak terlepas agar kita semua menyadari bahwa banyak kegiatan-kegiatan Pemkot Makassar yang dfokuskan di Lorong Wisata” Tambahnya.

Muchlis A. Misbah selaku Anggota DPRD Kota Makassar juga menyampaikan pentingnya Pembayaran Pajak PBB ini untuk pembangunan Kota Makassar.

“Yang ingin saya sampaikan, bahwa begitu pentinnya PBB ini untuk pembangunan Kota Makassar. Karena mustahil Kota Makassar dibangun tanpa pajak, oleh karena itu butuk kesadaran tingkat tinggi untuk mengajak warga membayar PBBnya tepat waktu” ucapnya

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

5 jam ago

30 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)