Connect with us

Hadiri Pekan Panutan Pajak Di Logwis Cheun Wa Dal,Camat Tallo:Capaian Target PBB Kecamatan Tallo Hampir 100 Persen,Terima Kasih RT/RW

Published

on

Kitasulsel–Makassar--Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mengelar pekan panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan di Lorong Wisata Cheun Wa Dal Jl. Teuku Umar 10, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, (17/05/2023).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Tallo, Alamsyah Sahabuddin, S.STP, M.Si, anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Azwar, ST, Kepala Tata Usaha UPTD PBB Bapenda Kota Makassar, Rahmat, Sekcam Tallo, Drs. Nimrod Sembeh, Lurah se Kecamatan Tallo, beberapa Pj. Ketua LPM, Pj. Ketua RT/RW, kolektor PBB se Kecamatan Tallo, beberapa staf dari Bapenda, dan tokoh masyarakat serta beberapa undangan lainnya.

Camat Tallo, Alamsyah Sahabuddin, S STP, M.Si dalam sambutan pembukanya mengatakan target PBB Kecamatan Tallo hampir mencapai 100 persen. Capaian ini harus diapresiasi karena dukungan semua elemen terkait.

“Sukses capaian kolektor bukan karena hebat tapi hadirnya RT/RW, tokoh masyarakat yang selalu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi PBB,” ucap Ancha, sapaan akrab Camat Tallo.

Pada kesempatan itu, Ancha juga menjelaskan, selain pendapatan dari PBB, Kecamatan Tallo juga berkontribusi melalu retribusi sampah Rp.1,7 milliar atau 100,2 persen alias over target.

“Tahun 2022 lalu retribusi sampah kita over target. Tahun ini meningkat dan ditarget Rp.2,5 milliar. Dari indikator yang ada saat ini, kami oftimis bisa capai target tersebut,” katanya.

Sementara Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Azwar, ST dalam pengantarnya menjelaskan bahwa, bicara soal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ujung tombaknya adalah RT/RW, LPM dan Lurah. Elemen ini yang wajib memaksimalkan sosialisasinya di masyarakat. Krn pada dasarnya, pajak itu sumbernya dari masyarakat dan kembali ke masyarakat.

“Bapenda harus memberikan apresiasi kepada Lurah, bukan hanya kepada lurah yang memberikan kontribusi tertinggi tapi juga kelurahan yang over target,” tegas Azwar.

Pada kesempatan yang sama, Rahmat Kepala Tata Usaha UPTD Bapenda langsung membuka sesi tanya jawab.

Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman dan tertib.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Bupati Luwu Timur Hadiri Penandatanganan MoU Penerapan Pidana Kerja Sosial di Sulsel

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (20/11/2025).

Agenda ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara seluruh Kejaksaan Negeri di kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dengan 24 pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Kehadiran Bupati Irwan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Berthy Oktavianes Z.H., menandai dukungan kuat Pemkab Luwu Timur terhadap penguatan penegakan hukum yang lebih humanis dan inklusif. Pemerintah daerah menyambut baik kolaborasi ini sebagai langkah memperkuat kepastian hukum yang berkeadilan sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan harmoni sosial.

Dukung Penerapan Pidana Kerja Sosial

Dalam forum tersebut, Bupati Irwan menyampaikan dukungannya terhadap penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana ringan. Ia menilai skema ini mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mengedepankan pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat.

Model pidana kerja sosial dinilai memberikan peluang bagi pelaku untuk berkontribusi langsung melalui aktivitas positif yang bermanfaat bagi publik. Selain itu, pendekatan ini dianggap efektif membantu mengurangi tekanan terhadap lembaga pemasyarakatan yang kerap mengalami kelebihan kapasitas.

Paradigma Baru dalam Penegakan Hukum

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, turut memberikan penegasan terkait pentingnya perubahan paradigma dalam penegakan hukum. Menurutnya, hukum harus berpijak pada nilai-nilai lokal serta mendengar aspirasi masyarakat agar dapat menghadirkan kepastian, keadilan, manfaat, sekaligus kedamaian.

Pandangan tersebut selaras dengan pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Ia menilai pidana kerja sosial sebagai instrumen yang memungkinkan pelaku pelanggaran tetap memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah melalui kegiatan produktif yang langsung dirasakan masyarakat.

Langkah Taktis Pemkab Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur memandang kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam memperluas penerapan pidana kerja sosial di tingkat daerah. Bupati Irwan menilai bahwa alternatif hukuman ini memberikan solusi yang lebih konstruktif dan bermanfaat, terutama bagi pelaku yang dinilai memenuhi syarat untuk menjalani sanksi non-penjara.

Program ini juga dinilai sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menekankan manfaat sosial serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.

Penandatanganan Disaksikan Pimpinan Provinsi dan Kejaksaan

Prosesi penandatanganan dilaksanakan secara bergiliran oleh seluruh 24 pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana; Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman; serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel