Tingkatkan PAD,Bapenda Kota Makassar Gelar Pekan Panutan PBB-P2 Serentak Disemua Kecamatan SeKota Makassar

Published

2 tahun ago

17 Mei 2023

KitaSulsel–Makassar–Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar telah menyelesaikan kegiatan pekan panutan pajak daerah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan diseluruh kecamatan dimakassar.

Bertempat di 15 kecamatan sekota makassar,Giat pekan panutan pajak ini buka langusng oleh kepala UPT PBB Rachmat ,Turut hadir anggota DPRD kota makassar,Camat,Lurah,RT/RW serta warga peserta pekan panutan untuk menjadi panutan dalam pembayaran pajak yang ada dikecamatan tersebut.

Kegiatan ini dilakukan dalam upayah peningkatan pendapatan asli daerah(PAD)khususnya PBB-P2 dimana hal ini adalah kewajiban masyarakat untuk setiap tahunnya membayar pajak,ketetapan PBB-P2 biasanya dikeluarkan antara maret-April,Sehingga begitu banyak kemudahan untuk melakukan pembayaran pajak daerah,melalui bank bank daerah dan juga melaluin aplikasi PAKINTA.

Bapenda kota makassar selalu berusaha untuk membangun sistem pelayanan pajak yang semakin inovatif,efektif,efisien dan terhindar dari human error sehingga transparan,pekan panutan pajak juga merupakan upayah untuk meningkatkan partisipasi kewajiban warga negara agar memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan pajak kepada negara,dan pada kesempatan ini di himbau kepada peserta yang hadir untuk aktif dam mensosialisasikan kepada warga untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Kegiatan Pekan panutan pajak ini merupakan momentum pemberitahuan dan mengingatkan serta memberi kesempatan kepada segenap wajib pajak PBB-P2 sehingga diharapkan dapat memenuhikewajiban pajaknya termasuk pajak tahun tahun sebelumnya.

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

8 menit ago

30 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)