Balaikota Direnovasi,Kadis PM-PTSP:Layanan Tetap Normal

Published

1 tahun ago

18 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Pekan ini Kantor Balaikota telah beroperasi ke Mal Graha Tata Cemerlang (GTC) Di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate,Makassar.

Hal tersebut menyusul setelah disetujuinya Rp15 Miliar sebagai anggaran renovasi Kantor Balaikota Makassar di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar.

Sekitar 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan bekerja disana. Rencananya kepindahan tersebut hanya sampai Desember 2023 atau setelah renovasi sejumlah ruangan gedung kantor Balaikota rampung dan bisa digunakan kembali.

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) diketahui telah membuka pelayanan publik ke Mal GTC.

Diketahui, 16 OPD Pemkot Makassar yang pindah kantor ke Mal GTC diantaranya, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perekonomian, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Umum, Badan Kesbangpol, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar.

Kepala Bidan Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkot Makassar, Hajar Aswad mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan pembongkaran disejumlah ruangan. Rencananya renovasi dimulai dari lantai satu dan dua, lalu lanjut ke lantau tiga dan empat, hingga tower. ” Kita kembalikan bentuknya seperti semula. Jadi kita mau Balaikota zaman dulu.

Posisinya seperti itu. Semua skat-skat yang ada kita bongkar,” jelasnya kepada wartawan, Kamis 18 Mei 2023. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Makassar, Zulkifli mengatakan, diliat dari situasi di loket pelayanan kantor di Balaikota Makassar terbilang kecil dibanding ruang loket yang dulu.

Akan tetapi pihaknya mengaku dari segi pelayanan dan percepatan sebisa mungkin selalu maksimal. ” Jam pelayanan tetap sama. Mulai pukul 08.00 Wita sampai pukul 16.00 Wita. Terus pelayanan online itu 24 jam,” terangnya.

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

23 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)