Geliatkan Iklim Investasi, Pemkot Makassar Kembali Gelar MIF 2023

Published

3 tahun ago

18 Mei 2023

KItasulsel–MAKASSAR,– Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali akan menggelar Makassar Investment Forum (MIF) 2023.

Jika tidak ada kendala MIF 2023 akan diadakan pada 14 Juli. Kegiatan ini merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Sebagai tuan rumah, Rakernas APEKSI di Makassar akan berlangsung 10-14 Juli 2023. Kegiatan ini akan dihadiri seluruh kota se-Indonesia.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Makassar Andi Zulkifli Nanda memaparkan persiapan kegiatan MIF 2023.

Ia didampingi Kepala Bagian Kerjasama Pemkot Makassar Andi Zulfitra Dianta dan panitia MIF 2023.

“Karena APEKSI mendatangkan seluruh wali kota se-Indonesia maka moment ini kami masukkan agenda MIF di hari terakhir,” kata Kepala Dinas PM-PTSP Andi Zulkifli Nanda, usai rapat bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, di Amirullah, Rabu (17/05/2023) malam.

Andi Zulkifli Nanda berharap pemerintah kota yang hadir dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan program atau proyek investasi di wilayahnya.

Apalagi MIF 2023 rencananya akan dihadiri kurang lebih delapan negara. Beberapa diantaranya yakni, Inggris, Jepang, Singapura, dan Belgia.

“Ini baru konsep, karena sebelum MIF dilaksanakan kita akan membuat formulir untuk memberitahukan kepada seluruh pemerintah kota terkait apa yang menjadi daya tarik di wilayah untuk dijual di MIF ini,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Andi Zulkifli Nanda akan menyurat ke pihak kedutaan negara-negara yang akan hadir, Kementerian Investasi, serta berkoordinasi dengan Dinas PM-PTSP Sulsel terkait dengan MIF 2023.

“Nanti kita juga bersurat ke pemerintah kota, nanti juga di situ kita sampaikan apa yang mau mereka berkontribusi di MIF ini,” ungkapnya.

Andi Zulkifli Nanda menyebutkan sama seperti MIF 2022, rencananya Pemkot Makassar kembali akan menawarkan proyek investasi Japparate hingga rencana pembangunan kabel bawah tanah.

“Itu yang sementara untuk kita tawarkan ke investor. Jadi Pemkot Makassar misalnya mau buat program ducting sharing, jadi jalur-jalur kabel bawah tanah itu yang kita promosikan ke perusahaan. Ada juga Japparate dan jalur tol,” ungkapnya.

Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto meminta pihak panitia untuk mematangkan persiapan MIF 2023 yang akan digelar pada Juli mendatang.

“Coba fix-kan rundown acaranya, karena kita mau kegiatan ini sukses,” ucap Danny Pomanto.

Danny Pomanto juga berharap proyek Japparate sudah bidding saat MIF 2023.

“Kita sudah mulai bidding untuk Japparate nanti. Termasuk daerah yang ingin MIF, kita kurasi biar mereka sudah matang saat bertemu dengan investor,” tutup Danny Pomanto.

Dengan adanya MIF 2023, Danny Pomanto berharap iklim investasi terus menggeliat. Apalagi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 5,4% di atas provinsi dan nasional.

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

5 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.