Geliatkan Iklim Investasi, Pemkot Makassar Kembali Gelar MIF 2023

Published

2 tahun ago

18 Mei 2023

KItasulsel–MAKASSAR,– Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali akan menggelar Makassar Investment Forum (MIF) 2023.

Jika tidak ada kendala MIF 2023 akan diadakan pada 14 Juli. Kegiatan ini merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Sebagai tuan rumah, Rakernas APEKSI di Makassar akan berlangsung 10-14 Juli 2023. Kegiatan ini akan dihadiri seluruh kota se-Indonesia.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Makassar Andi Zulkifli Nanda memaparkan persiapan kegiatan MIF 2023.

Ia didampingi Kepala Bagian Kerjasama Pemkot Makassar Andi Zulfitra Dianta dan panitia MIF 2023.

“Karena APEKSI mendatangkan seluruh wali kota se-Indonesia maka moment ini kami masukkan agenda MIF di hari terakhir,” kata Kepala Dinas PM-PTSP Andi Zulkifli Nanda, usai rapat bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, di Amirullah, Rabu (17/05/2023) malam.

Andi Zulkifli Nanda berharap pemerintah kota yang hadir dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan program atau proyek investasi di wilayahnya.

Apalagi MIF 2023 rencananya akan dihadiri kurang lebih delapan negara. Beberapa diantaranya yakni, Inggris, Jepang, Singapura, dan Belgia.

“Ini baru konsep, karena sebelum MIF dilaksanakan kita akan membuat formulir untuk memberitahukan kepada seluruh pemerintah kota terkait apa yang menjadi daya tarik di wilayah untuk dijual di MIF ini,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Andi Zulkifli Nanda akan menyurat ke pihak kedutaan negara-negara yang akan hadir, Kementerian Investasi, serta berkoordinasi dengan Dinas PM-PTSP Sulsel terkait dengan MIF 2023.

“Nanti kita juga bersurat ke pemerintah kota, nanti juga di situ kita sampaikan apa yang mau mereka berkontribusi di MIF ini,” ungkapnya.

Andi Zulkifli Nanda menyebutkan sama seperti MIF 2022, rencananya Pemkot Makassar kembali akan menawarkan proyek investasi Japparate hingga rencana pembangunan kabel bawah tanah.

“Itu yang sementara untuk kita tawarkan ke investor. Jadi Pemkot Makassar misalnya mau buat program ducting sharing, jadi jalur-jalur kabel bawah tanah itu yang kita promosikan ke perusahaan. Ada juga Japparate dan jalur tol,” ungkapnya.

Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto meminta pihak panitia untuk mematangkan persiapan MIF 2023 yang akan digelar pada Juli mendatang.

“Coba fix-kan rundown acaranya, karena kita mau kegiatan ini sukses,” ucap Danny Pomanto.

Danny Pomanto juga berharap proyek Japparate sudah bidding saat MIF 2023.

“Kita sudah mulai bidding untuk Japparate nanti. Termasuk daerah yang ingin MIF, kita kurasi biar mereka sudah matang saat bertemu dengan investor,” tutup Danny Pomanto.

Dengan adanya MIF 2023, Danny Pomanto berharap iklim investasi terus menggeliat. Apalagi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 5,4% di atas provinsi dan nasional.

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

6 jam ago

30 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)