Dinas PU Makassar Apresiasi KPP IPAL Komunal Batua

Published

1 tahun ago

23 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar melalui UPT BLUD PAL (Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pemeliharaan Air Limbah) menggelar sosialisasi pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik kepada pengurus Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat IPAL Komunal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Senin (22/05/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala UPT BLUD PAL, yang mewakili Kepala Dinas PU Kota Makassar, Kasi Kelurahan Batua, staf UPT BLUD PAL, serta pengurus Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat IPAL Komunal Swadaya Perdana.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pembinaan teknik dalam pengelolaan air limbah, baik dari segi kelembagaan maupun teknik pemeliharaan.

Pengurus Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat IPAL Komunal Swadaya Perdana sangat antusias mengikuti acara ini dan menyampaikan beberapa kendala, harapan, serta memberikan masukan kepada pihak UPT BLUD PAL Dinas PU Makassar.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala UPT BLUD PAL memberikan apresiasi kepada warga Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat IPAL Komunal Swadaya Perdana di Kelurahan Batua atas inisiatif mereka dalam memanfaatkan air hasil pengolahan air limbah untuk memelihara tanaman bernilai ekonomis.

“Hasil keuntungan dari usaha ini kemudian digunakan kembali untuk membiayai pemeliharaan IPAL komunal,” tuturnya.

Dia juga mengungkapkan harapannya bahwa jika seluruh Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat IPAL Komunal di Kota Makassar dapat mengikuti strategi bisnis yang telah diterapkan oleh Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat IPAL Komunal Swadaya Perdana, maka besar kemungkinan persoalan pembiayaan pemeliharaan IPAL komunal dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam sosialisasi ini, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan air limbah domestik secara efektif dan efisien untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Selain itu, para peserta juga diberikan informasi tentang teknologi-teknologi terkini dalam pengelolaan air limbah.

Pihak UPT BLUD PAL berharap bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, masyarakat di Kelurahan Batua dan kelompok-kelompok pemelihara dan pemanfaat IPAL komunal lainnya dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan air limbah domestik, sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman untuk dihuni.

Sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam rangka memperkuat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.

Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi kelompok-kelompok lainnya di Kota Makassar untuk mengimplementasikan strategi bisnis yang berkelanjutan dalam pemeliharaan IPAL komunal.

Pihak UPT BLUD PAL Dinas PU Makassar juga berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok-kelompok pemelihara dan pemanfaat IPAL komunal dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah.

Mereka akan menyediakan sumber daya dan informasi terkait teknologi terbaru serta memberikan dukungan dalam upaya pembiayaan pemeliharaan IPAL komunal

Sosialisasi ini juga diharapkan dapat menjadi platform bagi pengurus Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat IPAL Komunal Swadaya Perdana untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan dengan kelompok-kelompok lainnya.

Hal ini dapat mendorong terciptanya sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan air limbah di tingkat komunitas, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam kesimpulannya, sosialisasi pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik yang diselenggarakan oleh UPT BLUD PAL Dinas PU Makassar di Kelurahan Batua, Kota Makassar, telah menciptakan antusiasme dan partisipasi aktif dari pengurus Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat IPAL Komunal Swadaya Perdana.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam peningkatan pengelolaan air limbah domestik, menjaga kebersihan lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

24 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)