Bahas UHC, PJ Sekda Andi Darmawan Terima Silaturahmi Pejabat Baru BPJS Kesehatan Wilayah IX

Published

2 tahun ago

24 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Penjabat (PJ) Sekertaris Daerah (Sekda) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, menerima kunjungan silaturahmi pejabat baru Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX Sulsel, Sulbar, Sultra, Maluku, dan Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan, di Ruang Kerja Sekda Sulsel, Rabu, 24 Mei 2023.

Andi Darmawan mengatakan, kedatangan Deputi Direksi BPJS Kesehatan yang baru ini sekaligus untuk melaporkan perkembangan Universal Health Coverage (UHC) yang ada di Sulsel.

“Dilaporkan, dari 24 kabupaten di Sulsel, masih ada dua kabupaten yaitu Bulukumba dan Pinrang yang UHC nya masih dibawah 95 persen,” ucapnya.

Menurutnya, melalui data yang dilaporkan itu pemerintah provinsi sangat berharap agar nantinya seluruh masyarakat Sulsel bisa mendapatkan perlindungan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

“Harapan kita 24 kabupaten ini dapat mengcover UHC secara keseluruhan, dan ini akan membawa masyarakat Sulawesi Selatan bisa terlindungi dengan UHC ini,” ujarnya.

Apalagi, kata Andi Darmawan, gubernur telah menaruh perhatian besar terkait dengan BPJS Kesehatan, terutama dalam melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Sementara itu, didampingi pejabat baru, Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan BPJS Kesehatan Yusrizal, Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX dr Yessi Kumalasari, menyampaikan, selain silaturahmi pihaknya melaporkan pencapaian Sulsel dalam kepesertaan dan layanan kesehatan di BPJS Kesehatan.

“Kami berdua pejabat baru, kemudian laporan terkait pencapaian Provinsi Sulawesi Selatan baik itu kepesertaan maupun terkait layanan, bahwa sebagaimana kita tahu sudah empat tahun ini Sulawesi Selatan itu UHC,” ungkapnya.

Progres terbarunya, lanjut Yessi, saat ini tersisa dua kabupaten kota di Sulsel yang belum UHC, yaitu Kabupaten Bulukumba dan Pinrang. Yessi pun berharap kedua daerah tersebut bisa UHC pada tahun ini, sehingga masyarakat Sulsel bisa dimudahkan dalam hal mengakses layanan kesehatan.

Terkait layanan dari rumah sakit provinsi, Yessi mengatakan, semua rumah sakit daerah sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan yang terakhir sedang berproses adalah layanan untuk katerisasi jantung di Rumah Sakit Labuang Baji.

Yessi juga menuturkan kategori UHC yang harus dipenuhi pemerintah daerah, yakni ketika penduduk yang terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional sudah lebih dari 95 persen. “Dan posisi terakhir, Sulsel itu 97 persen. Artinya, dari 100 penduduk Sulawesi Selatan semua sudah memiliki jaminan pelayanan kesehatan,” tutupnya. (*)

Kementrian Agama RI

Menag Dukung Penguatan Organisasi IAEI untuk Perkuat Ekonomi Umat

Published

3 jam ago

3 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menerima pengurus Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan ini membahas proses pembentukan struktur baru organisasi serta penguatan peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Formatur Pengurus IAEI Mustafa Edwin Nasution melaporkan progres penyusunan kepengurusan baru, termasuk pembentukan tim formatur dan rencana pelantikan. Struktur organisasi akan diperluas dengan pembagian bidang dan komite untuk memperkuat fungsi kelembagaan.

“Struktur baru ini dirancang untuk memastikan IAEI semakin kontributif dalam pengembangan ekonomi umat, pendidikan ekonomi syariah, hingga penguatan ekosistem zakat dan wakaf nasional,” ujar Mustafa.

Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) adalah organisasi profesi yang mewadahi para ekonom dan akademisi di bidang ekonomi Islam di Indonesia. Didirikan untuk mengembangkan ilmu, riset, dan kebijakan ekonomi syariah, IAEI berperan mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional melalui pendidikan, penelitian, dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, serta industri keuangan syariah.

Ketua Formatur juga menyampaikan bahwa rapat pleno tim formatur akan digelar pada 9 November, sementara pelantikan pengurus direncanakan berlangsung pada akhir November di Jakarta. Organisasi ini kini memiliki lebih dari 7.000 anggota, terdiri dari akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan ekonomi syariah dari berbagai daerah.

Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas langkah IAEI memperkuat tata kelembagaan dan arah kerja strategisnya. Menurut Menag, ekonomi Islam tidak hanya berbicara soal instrumen keuangan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan sosial.

“Kita tidak bisa berdakwah tanpa bicara ekonomi. Ekonomi adalah bagian dari misi kemanusiaan dan keagamaan. Ketika ketimpangan terjadi, maka agama hadir untuk mengingatkan, mengoreksi, dan membimbing,” ujar Menag, Senin (03/11/2025).

Ia menyinggung tantangan sosial yang masih dihadapi Indonesia, termasuk tingginya angka kemiskinan ekstrem. Menurut Menag, penguatan peran ekonomi syariah harus menjadi solusi yang konkret bagi masyarakat.

“Nilai-nilai kebajikan Islam harus menuntun transformasi ekonomi kita. Bukan hanya tumbuh, tetapi juga adil,” lanjutnya.

Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama siap bersinergi dengan IAEI, baik dalam pengembangan riset ekonomi Islam, peningkatan literasi keuangan syariah, maupun penguatan peran zakat dan wakaf produktif.

“Kini saatnya memperkuat sinergi ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah. Kita ingin ekonomi umat tumbuh berdampingan dengan nilai moral dan spiritual,” ungkap Menag.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama strategis antara Kemenag dan IAEI, termasuk dukungan terhadap program ekonomi kerakyatan dan kegiatan akademik di sektor ekonomi syariah. (*)