Connect with us

Bersama Shopee, TPAKD Makassar Dorong UMKM Lorong Wisata Jualan di Marketplace

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR,– Puluhan ibu rumah tangga yang selama ini aktif menjalankan usaha rumahan di dalam Lorong Wisata Makassar mendapat pelatihan cara memasarkan produk di marketplace. Gerakan literasi dan inklusi keuangan ini diinisiasi oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Makassar bersama Otoritas Jasa Keuangan Regional 6, Kampus Shopee Makassar, dan PT Permodalan Nasional Madani Cabang Makassar.

“Gerakan literasi dan inklusi keuangan merupakan upaya kita menjadikan usaha kecil atau usaha rumahan yang selama ini dijalankan warga di lorong agar dapat naik kelas yang otomatis membantu ekonomi keluarga. Tentunya ini menjadi ikhtiar untuk menyukseskan program Lorong Wisata yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Makassar,” ujar Kepala Bagian Perekonomian Setda Makassar, Nur Kamarul Zaman membuka acara di Hotel Karebosi Premier, Rabu (24/05/2023).

Selain melatih agar mampu berjualan secara online di marketplace, para pelaku UMKM yang didominasi oleh ibu rumah tangga ini juga diajarkan cara mudah mengakses lembaga keuangan untuk mendapatkan modal usaha, termasuk cara mengelola manajemen usaha agar pembukuannya lebih rapi dan terukur.

“Alhamdulillah, hari ini kita menggandeng kampus Shopee Makassar yang selama ini sangat aktif dalam memberi inkubasi bisnis ke pelaku UMKM, termasuk juga PNM, salah satu lembaga keuangan yang dipercaya oleh pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, kita juga mengundang OJK yang dari awal sangat getol melakukan terobosan untuk memperluas akses keuangan masyarakat melalui TPAKD sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan di daerah,” lanjutnya.

Kegiatan yang berlangsung sehari itu mendapat atensi yang begitu besar dari para peserta yang hadir. Syahrian Saputra yang merupakan Ketua Kelas Kampus Shopee Makassar saat merespon sejumlah pertanyaan peserta mengatakan bahwa kelebihan saat berjualan di marketplace seperti shopee, tokopedia, bukalapak dan lain-lain yakni adanya program marketplace konsinyasi dimana pihak marketplace akan mengurus penjualan mulai dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran.

Sementara itu, Manager Bisnis UlaMM PT. PNM Cabang Makassar Taufik Marsuki saat menyampaikan materi mengatakan bahwa salah satu program unggulan dari PNM yakni PNM Mekaar yang merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan pra-sejahtera dengan bantuan pinjaman tanpa agunan mulai dari dua juta rupiah hingga sepuluh juta rupiah.

“Kami rutin memberikan pelatihan mengenai cara pengelolaan usaha kepada para nasabah kami khususnya ibu-ibu rumah tangga,” ujar Taufik.

Di tempat yang sama, Nurfani Djumarno Tallama, selaku Analis pada Bagian Kemitraan Pemda OJK Regional 6 saat berbicara memperlihatkan sejumlah data ekonomi terkini di Kota Makassar. Menurutnya, kinerja perbankan Kota Makassar tumbuh secara positif dimana terlihat dari total aset yang tumbuh 2,34% yoy menjadi 104,41 triliun rupiah. Begitu pula penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit yang masing-masing tumbuh 4,57% yoy menjadi 70,43 triliun rupiah dan 5,63% menjadi 74,73 triliun rupiah.

“Penyaluran kredit produktif oleh perbankan Kota Makassar mencapai 41,03 triliun rupiah dengan share 54,91%,” ujar Nurfani.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.