Dampingi Wawali, Indira Yusuf Ismail Ikuti Rapat Persiapan Rakernas APEKSI
Kitasulsel—MAKASSAR,- Pemerintah Kota Makassar terus memantapkan persiapan jelang penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang bakal digelar pada Juli 2023 mendatang.
Rapat persiapan Rakernas APEKSI kembali digelar di Balai Kota Makassar, Senin (29/5/2023), dipimpin oleh Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi. Tak ketinggalan, Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail turut hadir dalam rapat tersebut.
Dalam arahannya, Indira meminta ketegasan, komitmen, serta kerja sama seluruh pihak dalam menyukseskan acara bergengsi tersebut. Apalagi, sebanyak 98 wali kota se-Indonesia direncanakan akan hadir di Makassar.
Indira ingin agar para tamu merasa nyaman dan bahagia selama di Makassar. Oleh karena itu, dia meminta agar seluruh persiapan digodok secara matang untuk menampilkan wajah terbaik Kota Makassar di mata nasional.
“Tetapi perlu diperhatikan, kita kan mau terima tamu, jadi kota harus dihias. Ketua APEKSI Bima Arya juga selalu minta agar Rakernas ini jadi pelaksanaan yang terbaik,” ucap Indira.
Hal yang menjadi fokus perhatian Indira juga menyangkut keindahan kota. Sebab, keindahan kota akan menjadi kesan pertama yang akan ditangkap oleh setiap orang yang pertama kali ke Makassar.
“Saya sudah minta agar taman-taman diperbaiki. Bahkan kalau perlu saya bersama PKK, Dekranasda, dan Pokja PAUD akan turun juga menanam tanaman sendiri. Kita tidak boleh cuek, kita harus persembahkan yang terbaik,” tegasnya.
Sejauh ini, Pemkot Makassar sudah menyusun sejumlah program yang bakal menjadi rangkaian kegiatan pada Rakernas nanti. Salah satunya adalah Ladies Program yang sudah menjadi agenda rutin dalam setiap penyelenggaraan Rakernas APEKSI.
Pada Ladies Program nanti, akan diisi dengan berbagai kegiatan. Mulai dari dialog interaktif, demonstrasi pembuatan sejumlah kue tradisional sebagai bagian dari promosi Makassar Kota Makan Enak, serta fashion show baju bodo dengan tema Transformasi Baju Bodo.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login