Dampingi Wawali, Indira Yusuf Ismail Ikuti Rapat Persiapan Rakernas APEKSI

Published

3 tahun ago

29 Mei 2023

Kitasulsel—MAKASSAR,- Pemerintah Kota Makassar terus memantapkan persiapan jelang penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang bakal digelar pada Juli 2023 mendatang.

Rapat persiapan Rakernas APEKSI kembali digelar di Balai Kota Makassar, Senin (29/5/2023), dipimpin oleh Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi. Tak ketinggalan, Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail turut hadir dalam rapat tersebut.

Dalam arahannya, Indira meminta ketegasan, komitmen, serta kerja sama seluruh pihak dalam menyukseskan acara bergengsi tersebut. Apalagi, sebanyak 98 wali kota se-Indonesia direncanakan akan hadir di Makassar.

Indira ingin agar para tamu merasa nyaman dan bahagia selama di Makassar. Oleh karena itu, dia meminta agar seluruh persiapan digodok secara matang untuk menampilkan wajah terbaik Kota Makassar di mata nasional.

“Tetapi perlu diperhatikan, kita kan mau terima tamu, jadi kota harus dihias. Ketua APEKSI Bima Arya juga selalu minta agar Rakernas ini jadi pelaksanaan yang terbaik,” ucap Indira.

Hal yang menjadi fokus perhatian Indira juga menyangkut keindahan kota. Sebab, keindahan kota akan menjadi kesan pertama yang akan ditangkap oleh setiap orang yang pertama kali ke Makassar.

“Saya sudah minta agar taman-taman diperbaiki. Bahkan kalau perlu saya bersama PKK, Dekranasda, dan Pokja PAUD akan turun juga menanam tanaman sendiri. Kita tidak boleh cuek, kita harus persembahkan yang terbaik,” tegasnya.

Sejauh ini, Pemkot Makassar sudah menyusun sejumlah program yang bakal menjadi rangkaian kegiatan pada Rakernas nanti. Salah satunya adalah Ladies Program yang sudah menjadi agenda rutin dalam setiap penyelenggaraan Rakernas APEKSI.

Pada Ladies Program nanti, akan diisi dengan berbagai kegiatan. Mulai dari dialog interaktif, demonstrasi pembuatan sejumlah kue tradisional sebagai bagian dari promosi Makassar Kota Makan Enak, serta fashion show baju bodo dengan tema Transformasi Baju Bodo.

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

9 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.