Fatmawati Rusdi Pimpin Rakor Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Makassar

Published

3 tahun ago

12 Juni 2023

Kitasulsel–MAKASSAR,- Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi pimpin rapat koordinasi bahas tuntas terkait pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar, Senin (12/06/2023).

“Permasalahan kemiskinan harus ditangani secara serius, koordinasi dan kolaborasi seluruh OPD. Butuh kerja bersama. Karena pengentasan kemiskinan mencakup banyak aspek, bukan hanya sebatas kondisi perumahan, kondisi kesehatan, bahkan hingga taraf pendidikan anak-anak,” tutur Fatmawati Rusdi.

Melalui rakor yang dihadiri oleh staf ahli dan kepala OPD terkait, mendengarkan berbagai langkah dan program guna menuntaskan permasalahan kemiskinan ekstrem, diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan, Bappeda, dan beberapa OPD lainnya.

Dalam rakor tersebut Kepala Dinas Pendidikan, Muhyiddin menyampaikan telah menyiapkan 3.000 beasiswa anak lorong bekerjasama dengan Baznas Kota Makassar.

“Pemkot Makassar menyiapkan 2.000 beasiswa, sedangkan Baznas menyiapkan 1.000 beasiswa bagi anak lorong, dan ini membutuhkan koordinasi dengan camat, hingga RT/RW, agar benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Selain itu, permasalahan lainnya, terkait penanganan anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng) yang masih kerap dijumpai di beberapa titik di Kota Makassar.

“Akan dilakukan patroli, pembinaan, hingga pemulangan jika ditemukan yang bukan warga Makassar. Sanksi tegas pun akan diberlakukan jika terbukti dan ditemukan adanya eksploitasi anak yang dilakukan oleh oknum tertentu,” ungkap Plt Kepala Dinas Sosial, Armin Paera.

Pembahasan terkait pengentasan kemiskinan juga memaparkan terkait berbagai program guna penanganan stunting, hingga ketersediaan sanitasi yang layak dan sehat, serta rehabilitasi wilayah kumuh menjadi wilayah yang lebih baik lagi.

Nasional

Gus Yahya Siap Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU 2026

Published

3 jam ago

14 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyatakan siap kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang akan digelar pada Agustus 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

“Concern saya adalah bahwa ya, saya sudah menyatakan saya maju lagi sebagai calon, alasannya sudah saya jelaskan,” kata Gus Yahya.

Ia menegaskan bahwa mekanisme maupun tata cara pemilihan Ketua Umum PBNU sepenuhnya akan menjadi kewenangan forum muktamar. Menurutnya, para peserta muktamar memiliki hak untuk menentukan sistem pemilihan yang akan digunakan.

“Nanti kan akan diserahkan kepada muktamar. Muktamar ini mau pilih cara yang seperti apa, silakan saja,” ujarnya.

Gus Yahya menilai warga Nahdlatul Ulama telah memiliki kedewasaan dalam menentukan figur yang layak memimpin organisasi. Ia meyakini para pengurus cabang, kiai, dan masayikh memahami kriteria kepemimpinan yang dibutuhkan NU ke depan.

“NU ini sudah dewasa, masayikh-masayikh itu sudah ngerti ukurannya. Sudah ngerti speknya ketua umum seperti apa. Jadi itu cuma soal teknis saja, soal tata cara pemilihan, dan nanti kita serahkan kepada muktamar,” ucapnya.

Persiapan Muktamar Hampir Rampung

Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya juga memaparkan perkembangan persiapan Muktamar NU ke-35, yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Ia mengungkapkan bahwa proses penyelesaian surat keputusan (SK) kepengurusan di berbagai tingkatan hampir selesai.

Menurutnya, PBNU membawahi sekitar 548 pengurus cabang dan 38 pengurus wilayah. Dari hampir 600 unit kepengurusan yang diproses, sekitar 490 unit telah memasuki tahap penyelesaian, sementara lebih dari 430 unit telah menerima surat keputusan.

“Sebentar lagi insyaallah selesai, tinggal menunggu satu-dua minggu ini,” katanya.

Gus Yahya turut mengapresiasi seluruh jajaran pengurus PBNU yang berhasil mempercepat penyelesaian administrasi kepengurusan. Ia mengakui proses tersebut sempat mengalami hambatan sejak akhir 2024 hingga awal 2026 sebelum akhirnya kembali berjalan.

“Alhamdulillah akhirnya bisa kita proses lebih lanjut,” tuturnya.

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dipandang sebagai momentum penting bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut untuk menentukan arah kepemimpinan dan program strategis lima tahun ke depan. Selain memilih Ketua Umum PBNU, forum muktamar juga akan membahas berbagai agenda organisasi, penguatan peran keumatan, serta kontribusi NU dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan perkembangan global.