Fatmawati Rusdi Pimpin Rakor Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Makassar

Published

2 tahun ago

12 Juni 2023

Kitasulsel–MAKASSAR,- Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi pimpin rapat koordinasi bahas tuntas terkait pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar, Senin (12/06/2023).

“Permasalahan kemiskinan harus ditangani secara serius, koordinasi dan kolaborasi seluruh OPD. Butuh kerja bersama. Karena pengentasan kemiskinan mencakup banyak aspek, bukan hanya sebatas kondisi perumahan, kondisi kesehatan, bahkan hingga taraf pendidikan anak-anak,” tutur Fatmawati Rusdi.

Melalui rakor yang dihadiri oleh staf ahli dan kepala OPD terkait, mendengarkan berbagai langkah dan program guna menuntaskan permasalahan kemiskinan ekstrem, diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan, Bappeda, dan beberapa OPD lainnya.

Dalam rakor tersebut Kepala Dinas Pendidikan, Muhyiddin menyampaikan telah menyiapkan 3.000 beasiswa anak lorong bekerjasama dengan Baznas Kota Makassar.

“Pemkot Makassar menyiapkan 2.000 beasiswa, sedangkan Baznas menyiapkan 1.000 beasiswa bagi anak lorong, dan ini membutuhkan koordinasi dengan camat, hingga RT/RW, agar benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Selain itu, permasalahan lainnya, terkait penanganan anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng) yang masih kerap dijumpai di beberapa titik di Kota Makassar.

“Akan dilakukan patroli, pembinaan, hingga pemulangan jika ditemukan yang bukan warga Makassar. Sanksi tegas pun akan diberlakukan jika terbukti dan ditemukan adanya eksploitasi anak yang dilakukan oleh oknum tertentu,” ungkap Plt Kepala Dinas Sosial, Armin Paera.

Pembahasan terkait pengentasan kemiskinan juga memaparkan terkait berbagai program guna penanganan stunting, hingga ketersediaan sanitasi yang layak dan sehat, serta rehabilitasi wilayah kumuh menjadi wilayah yang lebih baik lagi.

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Tunjuk Nielma Palamba sebagai Plh Sekda Kota Makassar

Published

2 jam ago

21 April 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—MAKASSAR—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, resmi menunjuk Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Nielma Palamba, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar. Penunjukan ini dilakukan pada Senin, 21 April 2025, menyusul berakhirnya masa jabatan Irwan Adnan sebagai Penjabat (Pj) Sekda Kota Makassar.

Dalam keterangannya, Wali Kota Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menyampaikan bahwa Nielma Palamba dipilih berdasarkan pertimbangan pengalaman dan kompetensinya sebagai pamong senior.

“Hari ini ada Plh Sekda Kota Makassar bernama ibu Nielma, pertimbangannya beliau pamong senior,” ujar Appi. Ia juga menambahkan bahwa posisi Sekda tidak boleh kosong untuk memastikan kelancaran administrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Appi menjelaskan bahwa masa jabatan Irwan Adnan sebagai Pj Sekda telah berakhir pada 21 April 2025, sehingga diperlukan penunjukan Plh untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

“Habis kan tidak bisa diperpanjang lagi sehingga kita tunjuk ibu Nielma karena ini tidak boleh kosong untuk menjalankan administrasi yang ada di Pemkot Makassar,” tuturnya.

Menanggapi penunjukan tersebut, Nielma Palamba mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh Wali Kota Makassar. Ia berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan baik demi kelancaran roda pemerintahan.

“Saya terharu dan tidak pernah membayangkan untuk bisa duduk sebagai Plh Sekda, ini kepercayaan dan amanah ini. Tentunya saya membantu beliau (Pak Wali) dalam tugas administrasi,” ungkap Nielma.

Penunjukan Nielma Palamba sebagai Plh Sekda Kota Makassar menjadi langkah strategis untuk memastikan kelancaran administrasi pemerintahan hingga akhir masa tugasnya sebelum memasuki masa pensiun di akhir tahun ini. Pemerintah Kota Makassar optimis bahwa pengalaman dan dedikasi Nielma Palamba akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Langkah ini sekaligus menjadi bukti komitmen Wali Kota Munafri Arifuddin dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan di Kota Makassar. Dengan kepercayaan yang diberikan, diharapkan roda pemerintahan dapat terus berjalan dengan baik demi kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat. (**)