Beni Iskandar Kembali Torehkan Prestasi Dengan Menyabet Penghargaan Dari Humas Indonesia
Kitasulsel–Makassar–Ditengah hiruk pikuk Perumda Air Minum Kota Makassar melakukan pelayanan kepada Masyarakat, dimana kita ketahui beberapa saat sebelumnya mengalami banyak keluhan akibat menurunnya pasokan dari sumber air baku yang berkurang karena dampak kemarau, tapi tak pernah berhenti untuk melakukan sosialisasi dan pelayanan kepada semua pelanggannya.
Disela kegiatan melayani Pelanggan, Beni Iskandar selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar mendapat penghargaan sebagai “Pemimpin Terpopuler di Media Pemberitaan Online. Sub Kategori Direktur Utama BUMD & Perusahaan Layanan Daerah 2023”
Asmono Wikan sebagai Founder dari Humas Indonesia dan PR Indonesia mengatakan bahwa sejak Januari 2023 melakukan audiensi dengan Wali Kota Makassar dan meminta dukungan untuk melaksanakan Indonesia Government Award (IGA) Ke-1 tahun 2023. Penghargaan yang akan diberikan merupakan penilaian yang sangat kompetitif dimana hanya ada 49 Pemimpin yang menjadi pemenang diantara ribuan pemimpin instansi dan perusahaan yang ada di Indonesia, “paradigma humas sekarang harus berubah bukan lagi sebagai pemadam kebakaran yang hanya bertugas men-takedown berita negatif, akan tetapi humas harus mampu menjadi saluran informasi positif dan menjalin komunikasi aktif dengan para media”, kata Asmono.
Acara IGA Indonesia GPR Awards 2023 yang diselenggarakan di Hotel Claro Makassar, 16 Juni 2023 ini dibuka oleh Asisten 1 Pemerintah Kota Makassar, Andi Muh. Yasir, mewakili Wakil Wali Kota Makassar dengan menyampaikan bahwa saat ini Wali Kota Makassar telah membentuk PPID diseluruh SKPD yang bertugas untuk memberikan Informasi tentang kegiatan Pemerintah Kota. Wali Kota Makassar sangat mengapresiasi kegiatan IGA Indonesia Ke-1 ini karena menjadi barometer bagi kinerja para humas, baik itu yang ada di kementerian dan di pemerintahan daerah, demikian Andi Yasir saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Makassar.
Beni Iskandar sendiri didaulat menjadi pemenang berdasarkan penilaian pemberitaan terbanyak di media berita online dalam kurun waktu tahun 2022-2023 dengan menyisihkan banyak kompetitor pemimpin BUMD di Indonesia lainnya. Penilaiannya sendiri didasarkan data yang dikelola oleh Insight NoLimit, sebuah perusahaan yang digandeng oleh Humas Indonesia dalam memberikan data yang valid tentang seberapa sering pemimpin sebuah perusahaan diberitakan dengan nilai positif bagi perusahaan yang dipimpinnya.
Beni saat memberikan keterangan mengatakan bahwa pihaknya harus selalu dekat dengan seluruh masyarakat khususnya pelanggan dengan cara memberikan informasi secara detail tentang segala kegiatan yang dikerjakan oleh PDAM.
“Ini menjadi hal yang wajib agar pelanggan kita tidak tertinggal apabila ada informasi penting”, terang Beni.
Beni Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Humas Indonesia yang telah memberikan penghargaan ini dan mempersembahkannya untuk seluruh keluarga di Perumda Air Minum Kota Makassar.
“Saya mempersembahkan penghargaan ini kepada seluruh jajaran direksi atas kekompakan yang terjalin serta seluruh pegawai Perumda Air Minum Kota Makassar atas kinerja maksimal yang diberikan kepada pelanggan dan berharap agar kinerja terus dipertahankan dan ditingkatkan”, tutupnya.
Acara IGA Indonesia GPR Awards 2023 ini juga dihadiri Oleh Asisten 3 Pemprov Sulawesi Selatan, Bupati Belitung, Direktur Utama BPJS, dan beberapa undangan serta penerima penghargaan dari Lembaga Negara, Kementerian, Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.
Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.
“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.
Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.
Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.
Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.
Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.
Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login