Beni Iskandar Kembali Torehkan Prestasi Dengan Menyabet Penghargaan Dari Humas Indonesia
Kitasulsel–Makassar–Ditengah hiruk pikuk Perumda Air Minum Kota Makassar melakukan pelayanan kepada Masyarakat, dimana kita ketahui beberapa saat sebelumnya mengalami banyak keluhan akibat menurunnya pasokan dari sumber air baku yang berkurang karena dampak kemarau, tapi tak pernah berhenti untuk melakukan sosialisasi dan pelayanan kepada semua pelanggannya.
Disela kegiatan melayani Pelanggan, Beni Iskandar selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar mendapat penghargaan sebagai “Pemimpin Terpopuler di Media Pemberitaan Online. Sub Kategori Direktur Utama BUMD & Perusahaan Layanan Daerah 2023”
Asmono Wikan sebagai Founder dari Humas Indonesia dan PR Indonesia mengatakan bahwa sejak Januari 2023 melakukan audiensi dengan Wali Kota Makassar dan meminta dukungan untuk melaksanakan Indonesia Government Award (IGA) Ke-1 tahun 2023. Penghargaan yang akan diberikan merupakan penilaian yang sangat kompetitif dimana hanya ada 49 Pemimpin yang menjadi pemenang diantara ribuan pemimpin instansi dan perusahaan yang ada di Indonesia, “paradigma humas sekarang harus berubah bukan lagi sebagai pemadam kebakaran yang hanya bertugas men-takedown berita negatif, akan tetapi humas harus mampu menjadi saluran informasi positif dan menjalin komunikasi aktif dengan para media”, kata Asmono.
Acara IGA Indonesia GPR Awards 2023 yang diselenggarakan di Hotel Claro Makassar, 16 Juni 2023 ini dibuka oleh Asisten 1 Pemerintah Kota Makassar, Andi Muh. Yasir, mewakili Wakil Wali Kota Makassar dengan menyampaikan bahwa saat ini Wali Kota Makassar telah membentuk PPID diseluruh SKPD yang bertugas untuk memberikan Informasi tentang kegiatan Pemerintah Kota. Wali Kota Makassar sangat mengapresiasi kegiatan IGA Indonesia Ke-1 ini karena menjadi barometer bagi kinerja para humas, baik itu yang ada di kementerian dan di pemerintahan daerah, demikian Andi Yasir saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Makassar.
Beni Iskandar sendiri didaulat menjadi pemenang berdasarkan penilaian pemberitaan terbanyak di media berita online dalam kurun waktu tahun 2022-2023 dengan menyisihkan banyak kompetitor pemimpin BUMD di Indonesia lainnya. Penilaiannya sendiri didasarkan data yang dikelola oleh Insight NoLimit, sebuah perusahaan yang digandeng oleh Humas Indonesia dalam memberikan data yang valid tentang seberapa sering pemimpin sebuah perusahaan diberitakan dengan nilai positif bagi perusahaan yang dipimpinnya.
Beni saat memberikan keterangan mengatakan bahwa pihaknya harus selalu dekat dengan seluruh masyarakat khususnya pelanggan dengan cara memberikan informasi secara detail tentang segala kegiatan yang dikerjakan oleh PDAM.
“Ini menjadi hal yang wajib agar pelanggan kita tidak tertinggal apabila ada informasi penting”, terang Beni.
Beni Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Humas Indonesia yang telah memberikan penghargaan ini dan mempersembahkannya untuk seluruh keluarga di Perumda Air Minum Kota Makassar.
“Saya mempersembahkan penghargaan ini kepada seluruh jajaran direksi atas kekompakan yang terjalin serta seluruh pegawai Perumda Air Minum Kota Makassar atas kinerja maksimal yang diberikan kepada pelanggan dan berharap agar kinerja terus dipertahankan dan ditingkatkan”, tutupnya.
Acara IGA Indonesia GPR Awards 2023 ini juga dihadiri Oleh Asisten 3 Pemprov Sulawesi Selatan, Bupati Belitung, Direktur Utama BPJS, dan beberapa undangan serta penerima penghargaan dari Lembaga Negara, Kementerian, Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login