Andi Aslam Patonangi Buka Penerapan Identitas Kependudukan Digital

Published

3 tahun ago

19 Juni 2023

Kitasulsel–Makassar–Penerapan Identitas Kependudukan Digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN Lingkup Pemprov Sulsel resmi dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Sulsel, Andi Aslam Patonangi.

Dalam sambutannya, Andi Aslam Patonangi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulsel, Kadis Dukcapil Kota Makassar, Kadis Dukcapil Kabupaten Gowa dan Kadis Dukcapil Kabupaten Maros.

Menurutnya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Maka, pemerintah secara bertahap menerapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk masyarakat.

“Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah aplikasi berbasis Android dan IOS yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Saat ini dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui aplikasi ini antara lain, KTP dan Kartu Keluarga (KK),” ucap Andi Aslam Patonangi sekaligus membuka acara yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel ini, Senin, 19 Juni 2023.

Ia menambahkan, tujuan penerapan IKD adalah untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan kemanfaatan IKD bagi penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan public dalam bentuk digital, dan mengamankan kepemilikan IKD melalui system autentifikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

“Kami mengingatkan bahwa tidak ada pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang tidak menggunakan dokumen kependudukan. Maka dari itu, agar hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik dapat terlayani dengan baik, maka instansi terkait dalam hal ini Disdukcapil dan jajarannya, harus memastikan seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan. Apalagi saat ini penerapan IKD diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pelayanan publik,” ungkapnya.

Diharapkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyukseskan kegiatan Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan cara mengaktivasi dokumen kependudukan digital di perangkat smartphone masing-masing di Disdukcapil terdekat, atau pada saat acara ini berlangsung.

“Kami berharap antara Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat terus bersinergi dan saling support terhadap program-program Adminduk untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik utamanya dalam percepatan pelayanan Adminduk kepada masyarakat,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulsel, Iqbal Suhaeb, mengatakan, memang target dari nasional yakni 25 persen untuk Sulsel dan saat ini masih 2 persen, sehingga ini masih jauh dari target nasional.

Untuk itu, salah satu upaya untuk mempercepat, adalah pelaksanaan kegiatan ini di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel. Jangan sampai, aparat ASN Sulsel pun yang seharusnya memberikan contoh justru belum ber Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Salah seorang peserta yang melakukan IKD, Andi Mugniwangsa, mengatakan jika kependudukan digital mampu menjawab keluhan masyarakat. Khususnya pelayanan publik, bagaimana identitas kependudukan mengubah transformasi KTP elektronik yang sebelumnya masih berupa fisik dengan kemudahan sudah berada pada konsep masing-masing.

“Kita berharap dengan pihak lain yang bergerak di pelayanan masyarakat bisa mengikuti identitas kependudukan digital ini. Sehingga masyarakat lebih mudah dalam melaksanakan ataupun menerima pelayanan publik, contohnya dalam hal perbankan ataupun pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan,” pungkasnya.

Untuk itu, dengan adanya IKD ini, diharapkan masyarakat jauh lebih mudah menggunakan KTP-nya dan pelayanan juga jauh lebih mudah dengan adanya KTP digital.

“Tentu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memfasilitasi kami dengan adanya kegiatan seperti ini,” ucapnya. (*)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS RI Tinjau Pabrik Beras Modern di Baranti, Sidrap Jadi Percontohan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Published

4 jam ago

12 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL— SIDRAP — Kunjungan penting dilakukan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, ke Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Kamis, 12 Maret 2026.

Dalam agenda tersebut, rombongan meninjau langsung aktivitas industri penggilingan beras modern di Kecamatan Baranti yang menjadi salah satu pusat produksi beras terbesar di Indonesia Timur.

Kunjungan itu turut didampingi Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, yang memaparkan perkembangan pesat sektor pertanian dan industri pengolahan beras di daerahnya. Ia menjelaskan bahwa Sidrap kini menjadi salah satu penopang utama suplai beras di kawasan Indonesia Timur.

“Setiap hari sekitar 100 truk beras didistribusikan dari Sidrap untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Indonesia Timur. Ini menunjukkan betapa besar peran industri penggilingan beras di daerah kami,” ujar Syaharuddin.

Menurutnya, saat ini Sidrap memiliki sekitar 280 unit pabrik penggilingan beras besar yang beroperasi dengan teknologi modern. Salah satu yang dikunjungi adalah pabrik PB Sejati di Baranti yang mampu memproduksi sekitar 320 ton beras per hari.

Industri tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran pabrik-pabrik modern ini juga membuka peluang kerja serta melibatkan banyak masyarakat sebagai petani, pemasok gabah, hingga pelaku distribusi.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menilai capaian ekonomi Sidrap merupakan prestasi luar biasa. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut pada 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik.

“Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi Sidrap bisa menjadi percontohan bagi daerah lain, karena menunjukkan bagaimana sektor pertanian dan industri pengolahan mampu mendorong ekonomi daerah,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik harus bersifat inklusif, yakni dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Salah satu indikator pentingnya adalah penurunan angka kemiskinan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Selain menopang kebutuhan pasar, produksi beras dari Sidrap juga disiapkan untuk berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran beras untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dengan kekuatan sektor pertanian, dukungan industri modern, serta partisipasi masyarakat dan para pemasok dari berbagai daerah, Sidrap terus menunjukkan perannya sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Pemerintah daerah berharap kemajuan ini dapat terus dipertahankan sehingga Sidrap tidak hanya menjadi pusat produksi beras, tetapi juga simbol kemajuan ekonomi daerah yang mampu mensejahterakan masyarakat dan menjadi kebanggaan bersama. (ibe)