Pimpin Apel Pagi, Fatmawati Rusdi Tekankan OPD Tingkatkan Komunikasi Internal

Published

2 tahun ago

19 Juni 2023

Kitasulsel–MAKASSAR,— Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi memimpin apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Wali Kota Makassar, Senin (19/06/2023).

Ada beberapa poin penting yang disampaikan dalam arahannya dihadapan para ASN. Salah satunya, meningkatkan komunikasi internal di setiap OPD.

Komunikasi internal yang dimaksud bagaimana pimpinan OPD bisa satu visi dan misi serta sejalan dengan para stafnya.

“Saya masih melihat banyaknya miss komunikasi antara kepala OPD dengan bawahannya. Kepala OPD menyampaikan A, staf menginterpretasikan B. Jadi tidak nyambung. Nah, komunikasi ini lah yang harus diperbaiki dan diperjelas,” ujarnya.

Komunikasi tidak boleh dianggap sepele, dalam sebuah pemerintahan. Karena, kata Fatmawati, komunikasi inilah faktor penting penunjang untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, keberhasilan berbagai program dari Pemerintah Kota Makassar tak lepas dari komunikasi yang baik.

“Saya harap setiap OPD harus selalu mengecek bagaimana perkembangan komunikasinya baik dengan staf kita, atasan kita, bahkan ke masyarakat. Dengan begitu semua bisa tersosialisasi dengan baik,” ungkapnya.

Diakhir sambutan, Fatmawati menyiapkan tiga hadiah spesial bagi peserta upacara yang masih mengingat arahannya pada apel Senin pekan lalu.

“Ini biar tambah semangat ikuti apel. Saya mau lihat adakah yang masih ingat arahan saya pada apel Senin pekan lalu? Tiga orang yang ingat saya sudah siapkan hadiah,” tukasnya.

Kementrian Agama RI

Komisi VIII DPR RI Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemenag TA 2026

Published

28 menit ago

16 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII dengan Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Jakarta

“Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sesuai hasil penyesuaian Banggar DPR RI sebesar 88,8 Triliun”, ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Selasa (16/9/2025).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada dua program prioritas, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan.

Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kehidupan beragama, serta mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan.

“Kami berkomitmen untuk berupaya memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada fungsi agama maupun pada fungsi pendidikan, serta hal lain yang menjadi masukan dan arahan Komisi VIII DPR RI yang terhormat”, tutur Menag.

Sebelumnya, pagu anggaran Kemenag yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas sebesar 88,7 Triliun yang kemudian diusulkan penambahan anggaran sebesar 0,14% dari pagu tersebut senilai 126 M menjadi total pagu anggaran 88,8 Triliun

Kenaikan pagu ini telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian disetujui dalam rapat kerja gabungan K/L di Komisi VIII DPR RI.

“Besaran kenaikan anggaran ini, merupakan anggaran fungsi agama yang diperuntukkan bagi penguatan program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama,” ucapnya.

Persetujuan ini juga meliputi realokasi anggaran pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dari unit Eselon 1 penyelenggara Pendidikan ke Sekretariat Jenderal.

Menag menyampaikan, pergeseran antarunit kerja ini dimaksudkan untuk menyatukan pengelolaan PIP secara lebih terintegrasi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat fungsi koordinasi dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran.

“Dengan pengelolaan yang lebih terpusat di Sekretariat Jenderal, koordinasi lintas-unit dapat berlangsung lebih efektif sehingga distribusi bantuan pendidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu”, jelas Menag.

Turut hadir dalam rapat kerja Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, para Menteri dan Kepala Badan mitra kerja Komunikasi VIII, serta pejabat eselon I Kemenag. (*)