Connect with us

Pastikan Hewan Qurban Sehat, Wakil Wali Kota Makassar Lakukan Pelepasan Tim Terpadu Pemeriksaan Hewan

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR,- Pelepasan Tim Terpadu Pemeriksaan Kesehatan Hewan Qurban 1444 H/2023 M, Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang turut terlibat.

Pelepasan digelar di ruang Sipakatau Kantor Balaikota, Kamis (22/06/2023).

“Ini bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah, memastikan daging yang akan dikonsumsi sehat, halal, dan sesuai syariat Islam,” tuturnya.

Hal lain yang menjadi perhatian yakni untuk menghindari adanya Zoonosis, penularan penyakit hewan ke manusia.

“Meskipun saat ini kasus zero untuk Sulsel, namun kita terus melakukan pemantauan,” lanjutnya.

Selain itu melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Wakil Wali Kota Makassar meminta memberikan himbauan ke 1.300 Masjid untuk memastikan kesiapan dan kelengkapan.

“Pastikan panitia Qurban mematuhi protokol kesehatan. Kolaborasi dengan semua, keterlibatan beberapa OPD terkait seperti Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Kesehatan, Kesra, PD Pasar, serta adik-adik mahasiswa serta dokter hewan, guna memastikan kualitas daging dan jeroan, aman, sehat, dan halal untuk dikonsumsi,” ujarnya

Hal senada diungkapkan Kepala DP2, Evy Aprialti, menyampaikan bahwa untuk memastikan kualitas daging, dilakukan pemeriksaan hewan Qurban sebelum disembelih dan setelah disembelih.

“Hal ini untuk menghindari pemotongan hewan sakit ataupun tidak layak, serta mengantisipasi adanya penyebaran penyakit hewan,” tuturnya.

Tim Terpadu Pemeriksaan melibatkan perwakilan dari DP2, Fakultas Kedokteran Hewan Unhas, Fakultas Peternakan Unhas, Universitas Bosowa Makassar, Universitas Islam Negeri, dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.

“Jika ditemukan kasus, segera lakukan pelaporan ke pihak panitia dan tim, untuk segera ditindaklanjuti,” tuturnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel