Connect with us

KI Sulsel Gelar Sidang Pemeriksaan Awal dan Mediasi Sengketa Informasi Publik Kabupaten Barru

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel) menggelar sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Yayasan The Green Indonesia selaku pemohon dengan Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Barru selaku termohon.

Agenda yang dihadiri kedua belah pihak tersebut digelar di Ruang Sidang KI Prov. Sulsel, Jumat (23/06/2023), dipimpin oleh Ketua Majelis Pahir Halim dengan didampingi oleh Anggota Majelis Fauziah Erwin dan Benny Mansjur serta Panitera Rachmawati Khalik.

Berdasarkan sidang pemeriksaan awal tersebut diketahui bahwa informasi yang diminta oleh pemohon, antara lain RKA dan DPA Anggaran Pokok dan Perubahan TA 2020, RUP Anggaran Pokok dan Anggaran Perubahan Tahun 2021 serta RKA dan DPA Anggaran Pokok dan Perubahan Tahun Anggaran 2021, Salinan Otentik Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Anggaran Pokok dan Perubahan Tahun 2020 dan Anggaran Pokok Tahun 2021, Salinan Otentik Data Asset Anggaran Pokok dan Perubahan Tahun 2021, serta Salinan Otentik Informasi Yang Diterima Berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan LHP BPK RI) Anggaran Pokok dan Perubahan Tahun 2020 dan Anggaran Pokok Tahun 2021.

Ditemui selepas sidang pemeriksaan awal, Fauziah Erwin menyampaikan bahwa termohon pada prinsipnya memahami jika informasi yang diminta oleh pemohon ini adalah informasi yang bersifat terbuka untuk publik.

“Informasi yang diminta ini ada lima poin, salah satunya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP inilah yang kemudian disampaikan oleh termohon belum clear, apakah merupakan informasi terbuka atau dikecualikan, sementara empat dokumen lainnya bisa diberikan. Dengan demikian Majelis Komisioner, secara mandatori Undang-Undang meminta para pihak untuk masuk ke proses mediasi,” kata Fauziah.

Sidang pemeriksaan awal tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dipandu oleh Mediator Andi Tadampali dan Co-Mediator Fauziah Erwin di Toraja Room Kantor Gubernur Sulsel.

Dari proses mediasi tersebut, Fauziah mengungkapkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk memberikan waktu kepada termohon melakukan konsolidasi di internal Pemerintah Kabupaten Barru.

“Yaitu melakukan uji konsekuensi, memastikan mana yang terbuka pada dokumen LHP Inspektorat dan LHP BPK RI itu, mana pula yang mesti dikecualikan. Tentu saja dengan memperhatikan dasar hukum yang digunakan, yaitu peraturan perundang-undangan dan pertimbangan kepentingan masyarakatnya jika informasi tersebut dibuka atau ditutup. Paling lambat tanggal 18 Juli 2023 para pihak akan kembali duduk di meja mediasi untuk kesepakatan selanjutnya,” ungkapnya.

Fauziah berharap sidang dengan register sengketa tersebut bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

“Kami mengapresiasi niat baik dari termohon karena mau memberikan sebagian besar dokumen yang diminta oleh pemohon. Kami tentu saja berharap proses uji konsekuensi, proses pengklasifikasian informasi yang dikecualikan yang akan dilakukan oleh termohon itu dilaksanakan betul-betul sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Layanan Informasi Publik (PerKI No.1 Tahun 2021),” pungkasnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

PEMKOT

TP PKK Bantaeng Gali Inspirasi Program Unggulan dari Keberhasilan TP PKK Makassar di HKG

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Rombongan TP PKK Kabupaten Bantaeng yang dipimpin oleh Pj Ketua TP PKK Kabupaten Bantaeng, Andi Raodhayanti, melakukan kunjungan studi tiru ke TP PKK Kota Makassar, Senin (23/12/2024).

Kunjungan tersebut menjadi momen pembelajaran sekaligus ajang untuk mempererat hubungan antara kedua pihak.

Setibanya di Kantor TP PKK Kota Makassar, rombongan dari Bantaeng disambut dengan hangat meskipun cuaca hujan.

Sekretaris TP PKK Kabupaten Bantaeng, Sitti Ramlah, menyampaikan apresiasi atas penerimaan yang luar biasa dari tuan rumah.

Dalam sambutannya, Sitti Ramlah menjelaskan alasan TP PKK Bantaeng memilih Kota Makassar sebagai tujuan studi tiru.

Menurutnya, capaian luar biasa TP PKK Kota Makassar dalam ajang Hari Kesatuan Gerak PKK di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini, di mana hampir semua kategori juara berhasil diraih, menjadi inspirasi tersendiri bagi TP PKK Kabupaten Bantaeng.

“Kami memilih PKK Makassar karena di HKG tahun ini, semua juara diborong oleh PKK Makassar,” katanya.

Sebelumnya, rombongan berencana untuk mengunjungi Lorong PKK, namun terpaksa dibatalkan karena cuaca hujan.

Kendati demikian, rombongan tetap terkesan dengan Kantor TP PKK Kota Makassar yang dinilai sangat representatif. Sitti Ramlah pun berharap Kabupaten Bantaeng bisa memiliki kantor PKK yang serupa di masa depan.

“Bangunan ini luar biasa, jadi kenangan Ibu Indira untuk PKK Makassar. Kami juga bermimpi semoga Bantaeng juga akan ada kantor seperti ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sitti Ramlah juga menyampaikan bahwa pihaknya ingin mendengar langsung penjelasan dari TP PKK Kota Makassar tentang pengimplementasian 10 program pokok PKK.

“Kami mau belajar bagaimana lorong di setiap wilayah itu diberdayakan. Kami saja yang bgtu luas lahannya, lahan pekarangan belum dimaksimalkan, tapi di Makassar, lahan tidak luas tapi bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Selain itu, TP PKK Bantaeng juga ingin mempelajari berbagai program unggulan dari setiap pokja. Beberapa di antaranya adalah sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) dari Pokja 1, pemberdayaan ekonomi kreatif dari Pokja 2, program Aku Hatinya PKK dari Pokja 3, serta penanganan bencana dan stunting dari Pokja 4.

Perhatian TP PKK Bantaeng juga tertuju pada keberhasilan TP PKK Makassar dalam memanfaatkan data dasawisma yang telah mencapai 13 ribu data.

Mereka ingin mempelajari bagaimana Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK di Makassar bisa berjalan efektif di setiap kelurahan.

“Kami ingin belajar bagaimana SIM PKK itu bisa berjalan di setiap kelurahan di Makassar,” pungkas Sitti Ramlah.

Menanggapi pertanyaan dari salah satu anggota rombongan terkait bagaimana cara mengajak dan melibatkan masyarakat untuk berbenah melalui program-program PKK, Ketua 4 TP PKK Kota Makassar, dr. Khadijah Iriani, memberikan penjelasan.

Dia menekankan pentingnya peran dan komitmen pimpinan dalam menjalankan program-program PKK.

“Untuk mengajak masyarakat agar terlibat dalam setiap program, yang paling dibutuhkan adalah komitmen pimpinan. Kalau pimpinan tidak komitmen, program tidak akan berjalan. Kebetulan kami dapat pimpinan, Pak Danny Pomanto dan Ibu Indira, yang sangat komitmen dan inovasinya luar biasa,” jelasnya.

Dia menambahkan, langkah awal yang dilakukan TP PKK Kota Makassar adalah memanfaatkan program Sentuh Hati yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar. Program ini memang dirancang agar masyarakat merasakan bentuk perhatian pemerintah.

“Sehingga masyarakat merasa ada bentuk perhatian pemerintah. Semua kemudahan dalam pelayanan, dijemput bola oleh RT/RW sehingga masyarakat mau terlibat,” paparnya.

Selama kunjungan, rombongan TP PKK Bantaeng juga menyempatkan diri untuk melihat-lihat buku-buku administrasi milik TP PKK Kota Makassar, papan informasi program kerja, serta sejumlah produk unggulan yang dihasilkan oleh UMKM dan UP2K.

Produk-produk tersebut meliputi kerajinan tangan hingga kuliner olahan yang menjadi bukti pemberdayaan ekonomi kreatif di Kota Makassar. (*)

Continue Reading

Trending