Pj Sekda Sulsel Terima Kunjungan Dubes Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam

Published

2 tahun ago

23 Juni 2023

Kitasulsel—Makassar—Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket, Programme Manager Shanaz Patel, dan Junior Non-Key Expert for Politics and Human Rights Demas Nauvarian, di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 23 Juni 2023.

Andi Darmawan menjelaskan, kedatangan Dubes Uni Eropa ke Sulsel dalam rangka menyerap aspirasi terkait pembangunan untuk masyarakat Sulsel, dan juga meninjau proyek kerjasama Kedutaan Besar Uni Eropa dengan Universitas Hasanuddin Makassar untuk program kesehatan masyarakat.

“Kami juga membicarakan potensi-potensi yang bisa dikerjasamakan seperti di bidang infrastruktur, pariwisata, pengembangan sosial, pelabuhan, cold storage, perikanan, pengembangan peternakan, dan modernisasi alat pertanian,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, pertemuan tersebut juga membahas terkait dengan pembangunan ekonomi hijau. Dari pertemuan itu, Andi Darmawan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi melalui Gubernur Sulsel telah menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat terkait hal tersebut.

Atas prestasi itu, kata Andi Darmawan, Kedutaan Besar Uni Eropa akan berkomunikasi dengan stakeholder terkait khususnya kementerian untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulsel untuk kerjasama dengan Uni Eropa.

“Beliau (Dubes Uni Eropa) akan melakukan pembicaraan dengan stakeholder terkait terutama dengan kementerian-kementerian yang nantinya membicarakan apa yang berkaitan dengan apa yang sudah kita bicarakan dengan beliau, apa yang menjadi kebutuhan kita kepada mereka. Nantinya akan diolah apakah itu bantuan atau pinjaman yang belum tahu bagaimana kedepannya,” jelasnya.

Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket, mengungkapkan, kedatangannya di Kota Makassar untuk meninjau proyek kerjasama dengan Universitas Hasanuddin yang didanai Uni Eropa dan Bank Pembangunan Jerman.

“Kami juga mendiskusikan isu-isu yang menjadi prioritas terhadap Pemerintah Sulawesi Selatan antara lain mengenai public transport, infrastruktur, dan juga lingkungan,” ujarnya.

Terkait dengan peluang kerjasama Uni Eropa dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, Vincent menjelaskan, pihaknya ingin mendorong kerjasama yang berkelanjutan dengan Sulsel di berbagai sektor. Salah satunya di bidang pariwisata. (*)

Kementrian Agama RI

Komisi VIII DPR RI Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemenag TA 2026

Published

18 menit ago

16 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII dengan Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Jakarta

“Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sesuai hasil penyesuaian Banggar DPR RI sebesar 88,8 Triliun”, ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Selasa (16/9/2025).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada dua program prioritas, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan.

Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kehidupan beragama, serta mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan.

“Kami berkomitmen untuk berupaya memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada fungsi agama maupun pada fungsi pendidikan, serta hal lain yang menjadi masukan dan arahan Komisi VIII DPR RI yang terhormat”, tutur Menag.

Sebelumnya, pagu anggaran Kemenag yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas sebesar 88,7 Triliun yang kemudian diusulkan penambahan anggaran sebesar 0,14% dari pagu tersebut senilai 126 M menjadi total pagu anggaran 88,8 Triliun

Kenaikan pagu ini telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian disetujui dalam rapat kerja gabungan K/L di Komisi VIII DPR RI.

“Besaran kenaikan anggaran ini, merupakan anggaran fungsi agama yang diperuntukkan bagi penguatan program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama,” ucapnya.

Persetujuan ini juga meliputi realokasi anggaran pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dari unit Eselon 1 penyelenggara Pendidikan ke Sekretariat Jenderal.

Menag menyampaikan, pergeseran antarunit kerja ini dimaksudkan untuk menyatukan pengelolaan PIP secara lebih terintegrasi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat fungsi koordinasi dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran.

“Dengan pengelolaan yang lebih terpusat di Sekretariat Jenderal, koordinasi lintas-unit dapat berlangsung lebih efektif sehingga distribusi bantuan pendidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu”, jelas Menag.

Turut hadir dalam rapat kerja Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, para Menteri dan Kepala Badan mitra kerja Komunikasi VIII, serta pejabat eselon I Kemenag. (*)