Rangkaian Peringatan Hari Lingkungan Hidup, Indira Mulyasari Pimpin Pegawai Perumda Air Minum Kota Makassar Bersihkan Pinggiran Saluran Air.

Published

2 tahun ago

23 Juni 2023

Kitasulsel —Makassar——Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023 yang mengusung tema “Solusi untuk Sampah Plastik” jatuh pada tanggal 5 Juni 2023 lalu, namun kepedulian terhadap lingkungan harus dilakukan setiap waktu.

Sejalan dengan hal tersebut, Wali Kota Makassar, Bapak Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto mengeluarkan edaran tentang Aksi Peduli Lingkungan dalam Rangka Kegiatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Persiapan Penilaian Program Adipura Kota Makassar 2023 dan ditindaklanjuti seluruh pegawai Perumda Air Minum Kota Makassar dengan turun membersihkan sampah-sampah di sekitar intake IPA II Panaikang yang berlokasi di jl. Abdullah dg. Sirua Panakkukang pada hari Jumat/23 Juni 2023.

Kegiatan bersih-bersih ini dipimpin langsung oleh Direktur Umum & Pelayanan Perumda Air Minum Kota Makassar, Indira Mulyasari.
Indira menyampaikan bahwa meski peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia secara simbolis telah lewat pada tanggal 5 Juni lalu, namun aksi untuk bersih-bersih tidak serta merta juga berlalu.
“Hari ini kami turun membersihkan di Intake Panaikang yang menjadi tanggung jawab kami sebagai kepedulian terhadap lingkungan”. ungkap Indira.

Indira menambahkan jika kebersihan saluran air merupakan salah satu faktor yang menunjang debit produksi air untuk pelanggan tercukupi.
“Saluran air kita harus dipastikan tanpa sumbatan agar debit air baku yang di produksi di instalasi cukup untuk kita distribusi ke pelanggan, jadi kita kerahkan seluruh seluruh pegawai baik dari Bagian dan perwakilan Kantor Wilayah”, tambahnya.

Lebih lanjut Indria juga berpesan jika kepedulian terhadap lingkungan merupakan sikap yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Peduliki, salama’ki dan semoga kepedulian kita membawa dampak positif serta Kota Makassar dapat mendapatkan piala adipura”, tutupnya.

Kementrian Agama RI

Komisi VIII DPR RI Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemenag TA 2026

Published

27 menit ago

16 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII dengan Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Jakarta

“Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sesuai hasil penyesuaian Banggar DPR RI sebesar 88,8 Triliun”, ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Selasa (16/9/2025).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada dua program prioritas, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan.

Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kehidupan beragama, serta mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan.

“Kami berkomitmen untuk berupaya memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada fungsi agama maupun pada fungsi pendidikan, serta hal lain yang menjadi masukan dan arahan Komisi VIII DPR RI yang terhormat”, tutur Menag.

Sebelumnya, pagu anggaran Kemenag yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas sebesar 88,7 Triliun yang kemudian diusulkan penambahan anggaran sebesar 0,14% dari pagu tersebut senilai 126 M menjadi total pagu anggaran 88,8 Triliun

Kenaikan pagu ini telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian disetujui dalam rapat kerja gabungan K/L di Komisi VIII DPR RI.

“Besaran kenaikan anggaran ini, merupakan anggaran fungsi agama yang diperuntukkan bagi penguatan program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama,” ucapnya.

Persetujuan ini juga meliputi realokasi anggaran pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dari unit Eselon 1 penyelenggara Pendidikan ke Sekretariat Jenderal.

Menag menyampaikan, pergeseran antarunit kerja ini dimaksudkan untuk menyatukan pengelolaan PIP secara lebih terintegrasi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat fungsi koordinasi dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran.

“Dengan pengelolaan yang lebih terpusat di Sekretariat Jenderal, koordinasi lintas-unit dapat berlangsung lebih efektif sehingga distribusi bantuan pendidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu”, jelas Menag.

Turut hadir dalam rapat kerja Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, para Menteri dan Kepala Badan mitra kerja Komunikasi VIII, serta pejabat eselon I Kemenag. (*)