Tindaklanjuti Dukungan Gubernur, Komandan Satdik 2 Kadiklatal Temui Pj Sekda Sulsel

Published

2 tahun ago

23 Juni 2023

Kitasulsel—Makassar—Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, menerima audiensi pejabat baru Komandan Satdik 2 Kadiklatal Kolonel Laut (P) Teddy Barata, di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 23 Juni 2023.

Andi Darmawan menjelaskan, pertemuannya dengan Komandan Satdik 2 Kadiklatal merupakan ajang silaturahmi, karena Komandan Satdik ini merupakan pejabat baru dan lembaga yang dinaunginya juga merupakan lembaga baru yang dihadirkan Angkatan Laut di Sulsel.

Selain itu, lanjut Andi Darmawan, kehadiran Komandan Satdik juga untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dengan Gubernur Sulsel saat peresmian Satdik beberapa bulan lalu.

“Kemarin Pak Gubernur datang meresmikan disana dan diharapkan mungkin ada komunikasi dalam hal bagaimana memberikan dukungan dari Pemerintah Provinsi dalam hal operasional sekolah dimaksud agar lebih baik lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Komandan Satdik 2 Kadiklatal Kolonel Laut (P) Teddy Barata, menjelaskan kedatangannya untuk menindaklanjuti pertemuannya dengan gubernur saat pelaksanaan peresmian Satdik 2.

Menurutnya, dalam pertemuannya lalu gubernur akan membantu memberikan dukungan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Satdik 2 yang pada pelaksanaan pendidikan lalu banyak peserta Satdik yang berasal dari Sulsel.

“Kami mengajukan ada beberapa kendaraan untuk siswa, itu yang kami laporkan kepada Bapak Sekda agar ditindaklanjuti ke beliau (gubernur),” ucapnya.

Teddy menambahkan, pengajuan bantuan kendaraan operasional ini tidak lain sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Sulsel agar pendidikan militer Angkatan Laut bisa lebih baik lagi. (*)

Kementrian Agama RI

Komisi VIII DPR RI Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemenag TA 2026

Published

22 menit ago

16 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII dengan Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Jakarta

“Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sesuai hasil penyesuaian Banggar DPR RI sebesar 88,8 Triliun”, ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Selasa (16/9/2025).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada dua program prioritas, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan.

Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kehidupan beragama, serta mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan.

“Kami berkomitmen untuk berupaya memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada fungsi agama maupun pada fungsi pendidikan, serta hal lain yang menjadi masukan dan arahan Komisi VIII DPR RI yang terhormat”, tutur Menag.

Sebelumnya, pagu anggaran Kemenag yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas sebesar 88,7 Triliun yang kemudian diusulkan penambahan anggaran sebesar 0,14% dari pagu tersebut senilai 126 M menjadi total pagu anggaran 88,8 Triliun

Kenaikan pagu ini telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian disetujui dalam rapat kerja gabungan K/L di Komisi VIII DPR RI.

“Besaran kenaikan anggaran ini, merupakan anggaran fungsi agama yang diperuntukkan bagi penguatan program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama,” ucapnya.

Persetujuan ini juga meliputi realokasi anggaran pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dari unit Eselon 1 penyelenggara Pendidikan ke Sekretariat Jenderal.

Menag menyampaikan, pergeseran antarunit kerja ini dimaksudkan untuk menyatukan pengelolaan PIP secara lebih terintegrasi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat fungsi koordinasi dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran.

“Dengan pengelolaan yang lebih terpusat di Sekretariat Jenderal, koordinasi lintas-unit dapat berlangsung lebih efektif sehingga distribusi bantuan pendidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu”, jelas Menag.

Turut hadir dalam rapat kerja Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, para Menteri dan Kepala Badan mitra kerja Komunikasi VIII, serta pejabat eselon I Kemenag. (*)