Connect with us

Tindaklanjuti Dukungan Gubernur, Komandan Satdik 2 Kadiklatal Temui Pj Sekda Sulsel

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, menerima audiensi pejabat baru Komandan Satdik 2 Kadiklatal Kolonel Laut (P) Teddy Barata, di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 23 Juni 2023.

Andi Darmawan menjelaskan, pertemuannya dengan Komandan Satdik 2 Kadiklatal merupakan ajang silaturahmi, karena Komandan Satdik ini merupakan pejabat baru dan lembaga yang dinaunginya juga merupakan lembaga baru yang dihadirkan Angkatan Laut di Sulsel.

Selain itu, lanjut Andi Darmawan, kehadiran Komandan Satdik juga untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dengan Gubernur Sulsel saat peresmian Satdik beberapa bulan lalu.

“Kemarin Pak Gubernur datang meresmikan disana dan diharapkan mungkin ada komunikasi dalam hal bagaimana memberikan dukungan dari Pemerintah Provinsi dalam hal operasional sekolah dimaksud agar lebih baik lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Komandan Satdik 2 Kadiklatal Kolonel Laut (P) Teddy Barata, menjelaskan kedatangannya untuk menindaklanjuti pertemuannya dengan gubernur saat pelaksanaan peresmian Satdik 2.

Menurutnya, dalam pertemuannya lalu gubernur akan membantu memberikan dukungan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Satdik 2 yang pada pelaksanaan pendidikan lalu banyak peserta Satdik yang berasal dari Sulsel.

“Kami mengajukan ada beberapa kendaraan untuk siswa, itu yang kami laporkan kepada Bapak Sekda agar ditindaklanjuti ke beliau (gubernur),” ucapnya.

Teddy menambahkan, pengajuan bantuan kendaraan operasional ini tidak lain sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Sulsel agar pendidikan militer Angkatan Laut bisa lebih baik lagi. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Menko Polkam Tegaskan Wacana Larangan Vape Hanya untuk yang Mengandung Narkotika

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa wacana pelarangan vape yang disampaikan pemerintah tidak ditujukan untuk seluruh produk rokok elektrik, melainkan hanya yang terbukti berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Penegasan tersebut disampaikan Djamari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026), untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap pemerintah akan melarang seluruh peredaran vape di Indonesia.

“Saya kan tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari untuk kita ngambil tindakan tegas,” ujar Djamari kepada wartawan.

Saat ditanya apakah kebijakan itu akan berlaku untuk semua rokok elektrik, Djamari memastikan bahwa fokus pemerintah adalah produk vape yang disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika.

“Oh, yang berkaitan dengan narkoba,” tegasnya.

Sebelumnya, Djamari menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkotika dilakukan hingga ke akar-akarnya. Arahan tersebut disampaikan dalam agenda pemusnahan barang bukti narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Djamari menginstruksikan Kepala BNN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk segera melakukan koordinasi guna memperketat tata kelola perdagangan rokok elektrik di Indonesia.

“Hari ini saya instruksikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan POM, serta Direktur Jenderal Bea Cukai untuk segera duduk bersama dalam waktu singkat, rumuskan dan atur kembali secara ketat tata kelola niaga rokok elektrik di Indonesia,” kata Djamari.

Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur impor maupun distribusi rokok elektrik guna mencegah penyalahgunaannya sebagai media peredaran narkotika jenis baru.

Menurut Djamari, pemerintah akan mendasarkan setiap kebijakan pada hasil kajian lintas kementerian dan lembaga. Apabila kajian tersebut menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan vape lebih besar daripada manfaatnya dan terus dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkotika, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah yang lebih tegas.

“Jika hasil kajian bersama menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru, saya perintahkan untuk tidak ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia,” tandasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemberantasan narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkoba.

Continue Reading

Trending